Oleh : Muhammad Zaki (Pengamat Sosial Politik)
Kelompok 212 kembali memobilisasi massa. Dengan alasan yang dipaksa-paksakan, kelompok ini menggelar aksi parade tauhid untuk mengumpulkan massa. Acaranya pun dikemas dengan nuansa keagamaan meskipun faktanya kegiatan tersebut sarat dengan kegiatan politik.
Kelompok 212 dan FPI kembali berunjuk rasa untuk memulangkan Habib Rizieq yang pergi ke Arab Saudi.
FPI pun ngotot dan membungkus acara tersebut dengan Agenda Parade Tauhid, guna memulangkan kembali Habib Rizieq ini. FPI dinilai bersikukuh dalam memperjuangkan kepulangan pentolannya tersebut. Setelah sebelumnya mereka gagal akibat terkena biaya overstay dengan mengadakan ijtima Ulama 4. Dan kini upaya itu kembali digaungkan dengan menggelar parade tauhid.
Sebetulnya indikasi kearah tersebut telah terlihat dari beberapa aksi demo, khususnya yang terjadi di wilayah Jakarta. Hal itu tercermin saat sejumlah ibu-ibu membawa spanduk bertuliskan tuntutan untuk memulangkan Rizieq. Selain itu ditemukan sebuah buku agenda guna menggagalkan pelantikan Joko Widodo sebagai presiden republik Indonesia.
Yang mana isinya begitu mengejutkan.
Dikabarkan jika agenda tersebut berisikan imbauan kekecewaan akibat gagalnya menyusupi aksi demo mahasiswa serta beberapa aksi lainnya. Namun, mereka kemudian mengakui jika pada tanggal 28 September akan diadakan parade tauhid yang belakangan di majukan menjadi 27 September 2019. Meski berjudul Parade Tauhid, ini bukanlah salah satu wujud agenda keagamaan, namun agenda politik.
Jika ditilik dari rencana mereka lainnya, ditemukan bahwa kelompok yang sama juga melancarkan aksinya menolak RUU KPK. Sehingga dari sini sudah terbukti jika dalam KPK ada “taliban” yang memiliki kepentingan politik. Namun, jika memang mereka bukanlah segolongan FPI, maka indikasinya ialah mereka mempunyai kepentingan yang sama.
Lalu, apa kiranya kepentingan itu?
Di sisi lain, jika melihat keinginan mereka untuk menggiring opini bahwa pemerintahan telah gagal, maka rencana jangka pendek mereka adalah menggulingkan pemerintahan Jokowi. Ini baru tahap awal, bayangkan jika Jokowi sampai lengser maka Indonesia akan kacau. Dan dari sanalah rencana jangka panjang dijalankan, yakni Indonesia sebagai negara Khilafah.
Rencana lain untuk langsung mengajukan perubahan ideologi menjadi Khilafah yakni dengan membuat opini ketidakpercayaan akan sistem demokrasi. Namun, agaknya mereka belum cukup memiliki kekuatan. Maka bisa disimpulkan kemungkinan pertama-lah yang mereka rencanakan.
Dilansir dari berbagai sumber, bahwa dalam parade tauhid nanti akan disampaikan beberapa aspirasi. Termasuk tuntutan kepulangan Imam Besar FPI tersebut. Guna melancarkan aksinya, ditengarai mereka memanfaatkan isu PKI, agar masyarakat banyak mendukung aksi tersebut. Namun,sayangnya kini banyak masyarakat yang melek, jika hal itu adalah suatu siasat pengalihan isu dari para kaum radikal. Yang mana merupakan ancaman sebenarnya bagi bangsa kita.
Berkaitan dengan soal persatuan umat Islam, sama halnya dengan isu komunisme. Isu ini mereka pakai dengan harapan umat Islam yang merupakan mayoritas akan mendukung aksi yang mereka lancarkan. Akan tetapi, hal ini tampaknya harus menghadapi pihak NU, yang mana organisasi terbesar di Indonesia ini mendukung penuh Pancasila dan terang-terangan menolak ideologi Khikafah.
Hal menarik lain ialah, kecemasan mereka merindukan kepulangan sang Imam besar guna berjuang kembali bersama-sama. Hal ini ihwal terjadi, karena pemerintah juga tidak menghalangi kepulangan beliau ini. Bahkan, jika tak ada fasilitas tiket pesawat, Moeldoko dengan senanga hati akan memberikannya. Namun, Moeldoko menyatakan apakah sang Imam ini masih punya nyali untuk pulang ke Tanah Air?
Terkait denda Overstay Rizieq, agaknya pemerintah enggan merespon. Pasalnya Sang Imam telah gembar-gembor mempunyai visa unlimited. Atau jika tidak tentunya Rizieq bisa saja meminta kepada Raja Salman secara langsung, bukankah ia tamu kehormatan? Kenapa hal ini juga semakin repot, sehingga harus mengadakan parade-parade semacam parade tauhid ini. Namun, agaknya niat FPI guna melangsungkan aksi ini terlihat menggebu-gebu.
Pendapat lain datang dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Yakni, mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menghadiri gerakan yang terindikasi akan menodai agama serta dianggap memiliki untuk memecah-belah bangsa. Selain itu Gerakan tersebut merupakan suatu gerakan politisasi agama. Pihak MUI sebagai khadimul ummah dengan tegas menolak dan imbau agar warga tidak perlu menghadiri ajakan tersebut.
Sehingga dapat disimpulkan, agar warga diharap tak gubris gerakan Parade Tauhid ini. Karena dinilai akan mengancam persatuan, indikasinya ialah memecah belah bangsa dan negara.
