• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Papua Bagian Integral NKRI

Papua Bagian Integral NKRI

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 8 November 2020

Oleh : Abner Wanggai

Papua adalah provinsi paling timur di Indonesia namun ia tetaplah bagian dari negeri ini. Pemerintah pusat tetap memberi perhatian pada rakyat Bumi Cendrawasih dengan keistimewaan berupa program otsus. Jangan ada yang terprovokasi jika ada yang menganggap bahwa Papua dijajah oleh Indonesia.

Indonesia terdiri dari 32 provinsi, termasuk Papua dan Papua Barat. Di Bumi Cendrawasih, letaknya memang amat jauh dari Ibu Kota, namun bukan berarti masyarakat di sana dianaktirikan. Pemerintah berusaha meratakan pembangunan di seluruh Indonesia termasuk Papua. Khusus di sana, ada program otsus untuk mempercepat kemajuan masyarakatnya.

Adanya perhatian dari pemerintah ini menunjukkan bahwa Papua adalah bagian Indonesia. Jangan sampai ada yang bilang jika Papua bukanlah bagian dari NKRI, bahkan lebih parah lagi menganggap Indonesia adalah penjajah. Karena status Papua sebagai provinsi di Indonesia sudah sah secara hukum dan diakui oleh dunia internasional.

Baca juga: Hadirkan Program Konversi Kompor LPG ke Kompor Induksi, PLN Raih Marketing Sustainibility Brand Award

Di tahun 1945, saat Indonesia merdeka, maka wilayah yang termasuk bagian dari NKRI adalah bekas jajahan Belanda. Papua (dulu Irian Jaya) dijajah Belanda, bukan negara lain. Jadi secara otomatis ia adalah bagian dari Indonesia dan bisa diambil alih dengan sah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Purnawirawan Jenderal TNI ini menambahkan, Papua baru resmi bergabung dengan Indonesia tahun 1969 setelah pepera (penentuan pendapat rakyat). Karena saat itu ada permainan politik. Namun saat pepera, hasilnya seluruh rakyat Papua mau bergabung dengan Indonesia, tanpa paksaan.

Jika saat ini ada yang mempertanyakan keabsahan Papua sebagai bagian dari Indonesia, maka akan sangat lucu. Karena ketahuan mereka tidak membaca buku sejarah. Namun malah mengipasi permusuhan dan mendukung kaum separatis yang ingin Papua merdeka. Padahal jumlah oknum yang ingin Papua merdeka hanya segelintir orang.

Menurut catatan sejarah, para pemuda Jong Papua juga menghadiri sumpah pemuda tahun 1928. Mereka ingin bersatu dan membentuk negara yang solid. Hal ini jadi bukti bahwa sejak dahulu kala, warga Papua adalah bagian dari Indonesia dan mencintai tanah air. Mereka tidak mau membuat negara sendiri tapi bergabung dengan NKRI.

Di sisi lain, ketika ada yang menganggap pemerintah Indonesia adalah penjajah dan tidak mengakui bendera bintang kejora, maka ia salah besar. Logikanya, seorang penjajah tidak akan memberikan banyak infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan bandara internasional. Jika Indonesia menjajah maka tak akan ada program otonomi khusus.

Selain itu, bagaimana bisa Papua memerdekakan diri padahal Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945? Kalaupun ingin bebas, merdeka dari apa? Kaum separatis selalu beralasan kalau pepera penuh dengan kecurangan, namun kenyataannya itu hanya fitnah. Karena para warga asli Papua dengan senang hati bergabung dengan Indonesia.

Jika ada yang memplokamirkan sebagai gerakan Papua merdeka maka ia diangap kaum separatis. Karena tidak akan sah suatu negara di dalam negara. Kalau ada anggota OPM yang ditangkap, maka mereka tidak bisa playing victim dan meminta bantuan ke negara lain, karena terbukti melanggar hukum dengan memberontak ke pemerintah Indonesia.

Dunia internasional juga sudah tahu bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Maka itu, mereka tak akan ikut campur jika ada yang meminta bantuan dan ingin memerdekakan diri dari NKRI. Karena posisi Papua sebagai provinsi di Indonesia sudah ada payung hukumnya.

Keabsahan Papua sebagai wilayah Indonesia sudah valid dan tidak bisa diganggu gugat. Jangan ada lagi yang menyinggung tentang kemerdekaan Papua. Karena kita sudah bersatu sejak Indonesia merdeka. Warga Papua adalah warga negara Indonesia, dan mereka bangga jadi bagian dari NKRI.

Penulis adalah mahasiswa Papua Tinggal di Yogyakarta

Pemerintah Libatkan Sekolah dan Keluarga Bangun Literasi Gizi Lewat MBG

August 30, 2026

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih 

August 30, 2026

Pemerintah Libatkan Sekolah dan Keluarga Bangun Literasi Gizi Lewat MBG

By Kata IndonesiaAugust 30, 20260

Pemerintah Libatkan Sekolah dan Keluarga Bangun Literasi Gizi Lewat MBG JAKARTA — Pemerintah mendorong Program…

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih 

By Kata IndonesiaAugust 30, 20260

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih  Oleh: Catur Ronggo Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026 layak dibaca sebagai salah satu langkah konkrit dalam membangun kemandirian energi. Target tersebut bukan sekadar menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah: energi bersih ditempatkan sebagai instrumen ketahanan nasional, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Tenggat agresif menunjukkan pemerintah ingin mempercepat eksekusi, bukan membiarkan transisi energi berhenti pada dokumen perencanaan. Target itu sekaligus menjadi tantangan koordinasi bagi kementerian, PLN, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem energi nasional untuk mengubah potensi surya Indonesia menjadi kapasitas listrik yang nyata. Pilihan energi surya memiliki dasar yang kuat. Pemerintah mencatat potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp. Kesenjangan tersebut memperlihatkan besarnya ruang yang masih dapat dimanfaatkan. Karena itu, megaproyek 100 GWp bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan upaya mengubah sumber daya alam yang selama ini belum optimal dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan investasi untuk keseluruhan program mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun. Nilai tersebut memang sangat besar, tetapi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi energi nasional. Bahlil juga memperkirakan program ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghasilkan efisiensi subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. Dengan demikian, belanja pembangunan diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Besarnya kebutuhan investasi juga membuka ruang kolaborasi antara negara dan sektor swasta. Pemerintah menyiapkan skema Independent Power Producer bagi investor yang mampu menawarkan harga listrik kompetitif. Apabila tidak terdapat penawaran yang memenuhi prinsip efisiensi, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan melalui Danantara. Pola ini menunjukkan negara tetap memegang kendali strategis, sekaligus membuka kesempatan bagi modal dan kemampuan usaha untuk mempercepat pembangunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan bertahap agar pelaksanaan dapat dikawal secara terukur. Tahap awal diarahkan pada 17 GWp, dilanjutkan 18 GWp, kemudian sekitar 35 GWp pada fase berikutnya, sementara kapasitas sisanya akan ditetapkan melalui tahapan lanjutan. Peta jalan tersebut penting karena proyek sebesar 100 GWp membutuhkan kesiapan lahan, jaringan transmisi, pembiayaan, teknologi penyimpanan, serta koordinasi lintas sektor.…

PLTS 100 GWp, Lompatan Peradaban Energi Indonesia

By Kata IndonesiaAugust 29, 20260

PLTS 100 GWp, Lompatan Peradaban Energi Indonesia Oleh : Radjiman Arif Indonesia sedang memasuki babak…

Daulat Energi Mendekat, Megaproyek PLTS Disiapkan Serap 5,52 Juta Tenaga Kerja

By Kata IndonesiaAugust 29, 20260

Daulat Energi Mendekat, Megaproyek PLTS Disiapkan Serap 5,52 Juta Tenaga Kerja JAKARTA – Pemerintah di…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.