• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Otsus Jilid 2 Bentuk Perhatian Pemerintah Kepada Rakyat Papua

Otsus Jilid 2 Bentuk Perhatian Pemerintah Kepada Rakyat Papua

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 12 October 2020

Oleh : Sabby Kosaay

Pemerintah berencana melanjutkan Otsus Papua Jilid II karena dianggap mampu menyejahterakan masyarakat. Rakyat Pun mengapresiasi rencana tersebut karena dianggap sebagai bentuk perhatian Pemerintah kepada Rakyat.

Tidak ada niat dari pemerintah untuk mengakhiri status otonomi khusus
(otsus) di Papua. Pasalnya, status tersebut merupakan perintah dari UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham (Menko Polhukam) Mahfud MD mengemukakan, bahwa pemerintah akan memperpanjang dana otsus. Hal ini dikarenakan pendanaan untuk otsus Papua akan berakhir pada tahun 2021.

Namun dalam perpanjangan nanti, pemerintah juga akan mengontrol masalah administrasi yang lebih ketat untuk dana otsus. Hal tersebut agar dana otsus bisa tepat sasaran dan memang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat Papua.

Pada kesempatan berbeda, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta berharap agar Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus terus ditingkatkan efektifitasnya. Seperti misalnya dana Otsus, yang harus memunculkan dampak positif terhadao pembangunan manusia, pembangunan fisik dan sosial Papua.

Baca juga: Vanessa Angel dan Suami Ditangkap, Diduga karena Narkoba

Ia berharap bahwa pendekatan untuk Papua lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan, agar lebih manusiawi secara sosial dan disesuaikan dengan kultur masyarakat Papua.
Pada kesempatan berbeda, Tokoh masyarakat Arowi, soleman korwa berharap agar pemerintah pusat dalam mengusut penggunaan dana otsus selama 20 tahun.

Dominggus Mandacan selaku Gubernur Papua Barat menyatakan kebijakan dan program otonomi khusus yang diluncurkan pemerintah pusah bagi Tanah Papua dinilai cukup berhasil.

Dia mengatakan, cukup banyak anak-anak Papua yang sekolah hingga mengenyam pendidikan di perguruan tinggi melalui dana otsus, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Sedangkan pada sektor kesehatan, dana otsus bermanfaat bagi peningkatan layanan baik di dalam kota maupun wilayah pedalaman dan terpencil.

Melalui dana otsus juga, pemerintah daerah bisa membangun infrastruktur seperti jembatan, jalan, serta sarana dan prasarana lain, termasuk program pemberdayaan bagi masyarakat asli Papua.

Kendati demikian, menurut kepala Suku Arfak ini, mengatakan agar ada evaluasi supaya program dan pemanfaatan dana otsus di daerah ini bisa lebih optimal.

Dirinya juga mengajak masyarakat untuk senantiasa mendukung program otsus jilid 2 yang akan dilanjutkan pada tahun 2022 mendatang. Hal ini dikarenakan Papua Barat masih membutuhkan kebijakan otsus untuk percepatan pembangunan di berbagai sektor.
kesejahteraan masyarakat secara perlahan.

Otonomi Khusus merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan kepada Papua sejak tahun 2001 dengan masa berlaku 20 tahun, dan selama itu pula dilakukan berbagai hal untuk memajukan bumi cenderawasih. Seperti pembangunan wilayah terpencil dan penambahan jumlah provinsi dan kabupaten. Sehingga di Papua makin modern dan pengaturan wilayah di bumi cenderawasih ini bisa semakin terorganisir.

Pdt Merry Lauren Wompere, yang merupakan salah satu jemaat GKI Solagratia, Arso II Kabupaten Keerom, mengaku bahwa Otsus Papua memberikan pembangunan yang lebih baik di Papua, jika dibandingkan dengan sebelum ada otsus.

Dirinya mewakili jemaat GKI Solagratia Jaifuri sangat berharap agar Otsus Papua tetap berlanjut demi pembangunan dan kemajuan di Papua, pihak yang menolak Otsus Papua sama sekali tidak mewakili suara nurani orang Papua, mereka adalah musush masyarakat Papua.

Keistimewaan otonomi khusus adalah pemerintahan memiliki kewenangan dan diberi dana sebesar 100 milyar rupiah. Dana ini dikelola sendiri oleh pemerintah daerah, untuk pembangunan di tanah Papua. Suntikan dana tersebut bertujuan agar tidak ada ketimpangan di bidang ekonomi dan sosial di wilayah Papua, dan pemerataan pembangunan di seluruh provinsi di Indonesia.

Terhitung sejak Maret tahun 2020, Presiden RI Joko Widodo telah menyelenggarakan rapat dengan para menteri untuk membahas undang-undang otonomi khusus jilid 2. Hal ini bertujuan sebagai evaluasi efektifitas regulasi.

Masyarapat di tanah Papua juga menanti regulasi baru di otsus jilid dua, mereka juga berharap dengan adanya revisi otsus maka kehidupan mereka akan menjadi lebih baik.
Otonomi Khusus atau otsus tentu harus dilihat dari sisi kesejahteraan untuk masyarakat Papua dan bukan sebagai konflik sosial.

Tentu tidak layak jika kita tidak mendukung kebijakan pemerintah tentang keluarnya peraturan tersebut demi kebaikan IndonesIa timur. Tentunya revisi otsus Jilid 2 harus tetap diupayakan demi kemajuan wilayah Papua di berbagai sektor.

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Gerakan Mahasiswa Harus Tetap Jadi Suara Rakyat, Bukan Alat Elite

June 20, 2026

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

June 20, 2026

Gerakan Mahasiswa Harus Tetap Jadi Suara Rakyat, Bukan Alat Elite

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Gerakan Mahasiswa Harus Tetap Jadi Suara Rakyat, Bukan Alat Elite Di beberapa wilayah belakangan ini…

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua Oleh : Yohanes Wandikbo Papua saat ini berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah terus dijalankan untuk mempercepat kemajuan di Tanah Papua. Dalam situasi tersebut, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modal utama yang harus dijaga bersama. Karena itu, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga Papua menjadi kunci dalam menolak segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan. Pada negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak masyarakat lainnya. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai, santun, dan sesuai ketentuan hukum merupakan wujud kedewasaan demokrasi yang perlu terus dikedepankan. Sebaliknya, tindakan anarkis yang mengarah pada perusakan fasilitas umum, intimidasi, atau gangguan terhadap aktivitas masyarakat hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Komitmen menjaga situasi tetap kondusif terlihat dari langkah yang diambil aparat keamanan menjelang pelaksanaan berbagai agenda nasional di Papua. Salah satunya pada penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIV di Manokwari yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah yang aman, damai, dan mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional. Dalam hal ini, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menyampaikan bahwa kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Namun, aparat berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan selama berlangsungnya agenda nasional tersebut. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog terus dilakukan guna membangun kesadaran bersama bahwa stabilitas keamanan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Papua. Pendekatan yang mengedepankan dialog tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak menutup ruang demokrasi. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa keamanan dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum dan kepentingan bersama. …

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa Oleh: Margo Nov R Dalam demokrasi yang sehat,…

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.