Oleh: Stefanus Wendalimo (Mahasiswa Papua di Jakarta)
Tahun 2021 merupakan babak baru bagi Papua, selain akan melaksanakan Pekan Olahraga Nasional (PON) juga melakukan perpanjangan pelaksanaan otonomi khusus. Publik tidak perlu khawatir akan pro kontra program ini, karena pada Otsus Papua Jilid 2 akan ada banyak perubahan. Mulai dari penambahan dana otsus hingga evaluasi Otsus sebelumnya agar bisa berjalan lebih baik lagi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk menjaga semangat dan memunculkan paradigma baru dalam Otonomi Khusus (Otsus) Jilid 2 di Papua. Hal ini agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.
Perlu diketahui, sejak 2002 hingga 2020, Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana Otsus hingga mencapai Rp 126,99 triliun. Semenjak pertama kali disalurkan, total dukungan dana yang dikucurkan meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2002, dana yang diberikan sebesar Rp 1,38 triliun, sementara pada 2020 menjadi Rp 13,05 triliun. Artinya, terjadi peningkatan signifikan hingga 10 kali lipat sejak dana digulirkan. Dana tersebut pun menjadi salah satu instrumen yang memang digunakan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di dua provinsi tersebut.
Berbicara Otsus bukan hanya bicara soal dana, melainkan hak afirmasi khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan hak kesehatan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, menjadi pemimpin utama dalam pemerintahan, ketenagakerjaan, layanan pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Dukungan dana otonomi khusus sejatinya ditujukan bagi pembiayaan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Dalam Otsus sudah terkandung berbagai terobosan besar, dimana orang Papua diberi kewenangan lebih dan tanggung jawab besar. Di sisi lain, otsus dimaksudkan memberi perlindungan pemberdayaan OAP. Otsus pun disusun kelompok masyarakat Papua yang cerdas dengan disesuaikan kebutuhan zaman.
Kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar yang difokuskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu menjadi bukti, bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar serta menjadi bukti bahwa Papua adalah bagian dari NKRI.
