Oleh: Anwar Ibrahim (Relawan Pegiat Media Sosial Independen)
Masuknya era digitalisasi seperti saat ini membuat penyebaran hoaks kian masif keberadaannya. Bagaimana tidak, sekarang ini banyak sekali berita-berita bohong tumbuh subur dan terus-menerus menyebar tanpa ada batasan. Hebatnya lagi, penyebarannya bahkan sampai masuk ke dalam berbagai segi kehidupan.
Selain itu, penyebaran hoaks ini juga dimanfaatkan.oleh kelompok radikal menyebarkan pahamnya sehingga dinilai dapat memicu sikap radikalisme ditengah masyarakat. Ditambah tidak adanya kultur literasi, membuat setiap orang bisa saja dengan mudah percaya dan ikut menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya.
Sebab itu jika tidak ada kewaspadaan, masyarakat pun akan dengan mudah terpapar fatamorgana hoaks dan propaganda radikalisme serta hal tersebut dapat membahayakan bagi stabilitas bangsa Indonesia.
Melihat hal ini, maka program edukasi sangat diperlukan untuk mengajak masyarakat agar lebih bijak dan waspada dalam menelan sebuah informasi dan bahaya propaganda paham radikal. Selanjutnya masyarakat juga ikut serta dalam memposting konten-konten positif guna menumbuhkan sikap optimisme terhadap rasa persatuan untuk menangkal hoaks dan propaganda negatif lainnya demi mensukseskan pembangunan nasional menuju Indonesia maju.
Demi mewujudkan Indonesia maju, pemerintah juga telah .mengambil kebijakan-kebijakan untuk menjawab masalah-yang kerap terjadi hingga saat ini. Salah satunya adalah tumpang tindih regulasi yang terjadi Indonesia.
Maka dari itu, Presiden Joko Widodo mengajukan Omnibus Law ke DPR guna menyelesaikan masalah itu. Pada dasarnya Omnibus Law merupakan salah satu metode pembentukan UU yang mengatur materi multisektor. Selain itu itu juga mampu merevisi hingga mencabut yang ada di dalam UU lain demi percelatan kemajuan bamgsa.
Upaya pemerintah ini pun dinilai mampu untuk mendorong investasi dengan insentif pajak masuk ke Indonesia. Sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih besar lagi untuk masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.
Sebab itu masyarakat bersama warganet pun mendukung kebijakan Onimbus Law ini demi terciptanya dunia usaha yang handal dan terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Meski masyarakat maupun warganet memiliki latar belakang yang berbeda-beda, melihat hal ini mereka siap dan ikut berkontribusi terhadap suksesnya berbagai program kebijakan pemerintah untuk limat tahun ke depan. Selanjutnya Warganet juga diharapkan menyambut optimis rencana perpindahan Ibukota negara untuk Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.
