Omnibus Law Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Oleh: Evan Kusuma

Sektor ekonomi memang menjadi salah satu yang diupayakan pemerintah dalam kabinet indonesia Maju. Tindakan afirmatif juga diperlukan dalam mempercepat perizinan, salah satunya adalah dengan adanya Omnibus Law yang dapat memangkas tumpang tindih regulasi. Oleh sebab itu, realisasi UU Omnibus Law juga diyakini mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kita perlu mengetahui bahwa tantangan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun mendatang memang tergolong besar. Sehingga diperlukan sebuah regulasi yang dapat melahirkan transformasi sistem perpajakan agar menjadi kondusif terhadap tantangan zaman yakni revolusi industri 4.0 yang penuh dengan ketidakpastian.
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), memberikan dukungannya agar omnibus law tersebut dapat diakselerasi segera, karena jika terlambat maka bonus demografi yang ada di Indonesia bisa berakibat adanya tsunami sosial.

Hal tersebut menjadi sebuah alasan mengapa ICMI memberikan dukungannya kepada pemerintah untuk melakukan upaya afirmasi antara lain dengan omnibus law.
ICMI juga berharap di tahun 2020 akan lebih cerah, memulihkan dan menggairahkan perekonomian nasional. Ekonomi diharapkan bertumbuh di atas 5 persen, investasi meningkat, terbuka lapangan kerja dan menghindari PHK dengan mendistribusikan pembangunan untuk memperoleh kesempatan dalam mendapatkan penghasilan.
Omnibus Law sendiri terdiri dari 11 kluster, yakni kluster penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi termasuk kawasan industri.

Jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini berjumlah 131,56 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 126 juta angkatan kerja telah bekerja. Namun, jika pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, maka setiap tahunnya akan dapat muncul sekitar 2 juta tenaga kerja baru. Dari sini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Omnibus Law dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartati menargetkan bahwa Omnibus Law bisa selesai pada pertengahan tahun 2020. Diharapkan sebelum Idul Fitri, rancangan undang-undang (RUU) tersebut sudah rampung dibahas.
Jika omnibus law telah disahkan, direncanakan kebijakan tersebut akan dapat merevisi 74 sampai 79 undang-undang dari berbagai sektor.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan bahwa saat ini penyusunan RUU Omnibus Law cipta lapangan kerja telah mencapai 95 persen. Saat ini, aturan tersebut masuk dalam tahap finalisasi.

Omnibus Law juga diyakini akan menguntungkan kalangan buruh, hal tersebut dikarenakan, Omnibus Law juga turut mengakomodir buruh yang terdampak PHK atau keluar job market.
Bagi buruh yang kehilangan mata pencahariannya maka akan diberikan fasilitas tersebut sepanjang perusahaan atau yang bersangkutan telah menjadi bagian dari peserta aktif dari pihak BPJS Ketenagakerjaan.
Tentu saja langkah pemerintah dalam menerapkan skema Omnibus Law semakin yang ada, namun juga memberikan sejumlah dampak positif bagi perkembangan ekonomi nasional.
Meski hal tersebut masih berlaku di tingkat pusat, namun Omnibus Law diwacanakan akan diterapkan di semua daerah agar tercipta regulasi yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Dengan diterapkannya omnibus law diharapkan hal tersebut dapat meniadakan disharmonisasi peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien. Selain itu juga dapat menyeragamkan kebijakan pemerintah untuk menunjang iklim investasi, menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation.
Apabila nilai investasi di Indonesia meningkat, tentu akan berdampak positif bagi penyerapan tenaga kerja, apalagi dengan banyaknya usia produktif di Indonesia, tentu hal ini akan menjadi daya tari bagi pihak pemberi kerja maupun investor.
Pihak pengusaha / pemberi kerja juga diuntungkan terkait dengan UU perpajakan yang selama ini mendominasi seperti pemberlakuan Tax Holiday namun tetap dengan syarat.

Menteri keuangan Sri Mulyani menuturkan, perombakan 72 undang-undang (UU) melalui skema omnibus law yang akan memangkas aturan perizinan investasi yang tumpang tindih di tingkat pusat dan daerah. Melalui revisi tersebut, pemerintah berkeinginan untuk memperbaiki perizinan investasi agar dapat menggaet lebih banyak investor ke Indonesia.

Bangsa Indonesia haruslah semakin maju dan berkembang, oleh karena itu jangan sampai dengan adanya kemajuan yang maka akan membuat sebagian orang menjadi terjebak dan tidak dapat melakukan apapun karena terkena PHK. Dengan adanya dukungan masyarakat terhadap Omnibus Law maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan segera meningkat.

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By 0

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025