Muktamar NU ke-35 Memanas: Arus Bawah Tolak Wajah Lama, Nama Gus Yusuf Mencuat

Menjelang Muktamar NU ke-35, isu yang selama ini beredar di ruang-ruang diskusi Nahdliyin mulai mengemuka secara terbuka:, perlukah dilakukan penyegaran total terhadap jajaran inti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)?

Gelombang aspirasi tersebut menguat setelah sejumlah tokoh dan peserta Halaqoh Nasional di Boyolali menyoroti pentingnya mengembalikan independensi organisasi dari konflik kepentingan dan polarisasi elite. Di tengah meningkatnya dinamika internal, muncul pandangan bahwa Muktamar kali ini tidak cukup hanya memilih pemimpin baru. Yang lebih krusial adalah memastikan posisi-posisi strategis diisi oleh figur yang tidak terseret dalam faksi maupun tarik-menarik kepentingan yang membelah perhatian warga NU.

“Yang perlu diselamatkan bukan kursi dan struktur, tetapi amanah pendiri, kepemimpinan ulama, dan kepercayaan masyarakat,” ujar Gus Mustafid.

Pernyataan tersebut dibaca banyak kalangan sebagai kritik tajam terhadap kecenderungan organisasi saat ini yang dinilai terlalu sibuk mengelola pertarungan internal, ketimbang memperkuat agenda keumatan.

Rapor Merah Internal: 5 Persoalan Besar NU

Dalam halaqoh di Boyolali tersebut, para peserta memetakan sedikitnya lima persoalan besar yang tengah dihadapi NU saat ini:

1. Melemahnya posisi dan wibawa Syuriyah.

2. Kaburnya batas antara otoritas ulama dan kepentingan politik praktis.

3. Lambatnya regenerasi ulama organisatoris.

4. Terjadinya polarisasi elite yang berdampak ke akar rumput.

5. Kurangnya fokus pada penguatan ekonomi dan pendidikan warga.

Di tengah situasi tersebut, muncul gagasan kuat agar Muktamar ke-35 menjadi momentum regenerasi total Figur-figur yang akan mengisi posisi sentral PBNU diharapkan hadir dari kalangan yang memiliki rekam jejak keilmuan mapan, independensi, integritas, serta relatif bebas dari kontroversi politik.

Gus Yusuf Chudlori Dinilai Layak Nakhodai Tanfidziyah PBNU

Seiring dengan penajaman kriteria calon pemimpin tersebut, beberapa nama potensial mulai digandeng oleh arus bawah. Salah satu nama yang mencuat kuat ke permukaan adalah KH. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang.

Gus Yusuf dinilai sangat layak untuk mengisi posisi strategis di jajaran Tanfidziyah. Sosoknya dipandang mampu menjadi motor penggerak organisasi yang tidak hanya cakap secara manajerial, tetapi juga berkomitmen penuh untuk menjaga marwah dan wibawa Syuriyah sebagai lembaga tertinggi di NU.

Hal ini diungkapkan secara terbuka oleh Alfin Andriansyah S., seorang kader muda NU asal Boyolali. Menurutnya, sosok pemimpin ke depan haruslah merepresentasikan denyut nadi pesantren.

> “Gus Yusuf merupakan salah satu tokoh pesantren yang menurut kami sangat layak untuk menakhodai Tanfidziyah PBNU ke depan,” tegas Alfin saat memberikan pandangannya terkait kriteria ideal figur PBNU.

>

Dukungan serupa juga diperkuat oleh tuan rumah Halaqoh Nasional, **KH Raden Muhammad Yasin**. Ia menilai Gus Yusuf adalah sosok pemimpin muda yang memiliki jaringan multikultural yang luas, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai dasar organisasi karena **sangat paham terhadap tradisi, tata krama, dan adab-adab NU**. Karakter ini dinilai krusial untuk mengembalikan keharmonisan hubungan antara Tanfidziyah dan Syuriyah.

Selain itu, Gus Yusuf juga dipandang sebagai figur yang cukup representatif dan mampu merangkul serta menaungi semua kalangan di dalam tubuh NU. Apalagi, dalam forum tersebut, sejumlah peserta halaqoh sempat menyampaikan aspirasi agar NU di masa depan lebih serius mendorong pondok pesantren untuk mendekatkan diri dengan dunia seni dan budaya.

> “Sosok itu (yang dekat dengan seni-budaya, memahami adab NU, dan bisa menaungi semua kalangan) ada pada Gus Yusuf,” ungkap KH Raden Muhammad Yasin.

>

### Tantangan di Arena Muktamar

Wacana penyegaran total dan pemunculan nama-nama alternatif untuk jajaran eksekutif (Tanfidziyah) ini tentu tidak akan berjalan mulus. Setiap gelaran Muktamar NU selalu menjadi arena pertarungan gagasan sekaligus kontestasi pengaruh yang sengit antar-faksi.

Namun, satu hal mulai terasa jelas di Boyolali: di tingkat akar rumput Nahdliyin, **tuntutan terhadap wajah baru, penegakan adab organisasi, dan energi baru semakin sulit diabaikan.**

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah akan ada perubahan. Tetapi, seberapa jauh dan berani perubahan itu akan diwujudkan dalam Muktamar ke-35 nanti.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025