Jelang HUT RI, Kabinet Bayangan Diminta Jadi Ruang Gagasan, Bukan Narasi Provokatif
Jakarta – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, munculnya inisiatif yang menamakan diri sebagai “Kabinet Bayangan” dari segelintir kalangan masyarakat sipil dinilai sebagai manuver politik yang tidak relevan dan tidak memiliki dasar ketatanegaraan yang jelas.
Kehadiran kelompok semacam itu justru dikhawatirkan bukan untuk menawarkan alternatif kebijakan yang nyata, melainkan sekadar menjadi corong narasi provokatif yang berpotensi memperlebar polarisasi dan memecah belah persatuan di tengah masyarakat.
Analis komunikasi politik sekaligus Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menyiratkan keraguannya terhadap eksistensi kelompok-kelompok semacam ini.
Ia menilai masyarakat sebenarnya membutuhkan tokoh yang mampu konsisten menghasilkan gagasan riil, bukan sekadar tampil mencari panggung sebagai kritikus musiman yang memanfaatkan momentum.
“Masyarakat lebih membutuhkan tokoh atau kelompok yang konsisten menelurkan ide, bukan sekadar kritikus yang bergantung pada momentum kebijakan penguasa,” ujar Hendri.
Menurut pemaparan Hendri, meski konsep shadow cabinet lazim di negara bersistem parlementer, penerapannya sangat tidak relevan dalam konteks sistem presidensial di Indonesia.
Kelompok yang menggunakan embel-embel tersebut dinilai gagal membuktikan kontribusinya dan lebih sering terjebak sebagai pihak yang sekadar menyudutkan pemerintah tanpa memberikan solusi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh publik.
Dalam kehidupan bernegara, kritik memang diizinkan. Namun, apa yang kerap disuarakan oleh kelompok pembentuk kabinet fiktif ini dinilai miskin kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, minim data valid, dan sama sekali tidak menawarkan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sementara itu, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah secara tegas menyoroti ketiadaan legitimasi dari pembentukan Kabinet Bayangan. Menurutnya, kelompok tersebut sama sekali tidak memiliki mandat konstitusional, sehingga klaim mereka seolah-olah bertindak mengawasi layaknya institusi negara adalah sebuah kekeliruan besar.
“Keberadaan kabinet bayangan itu seperti badut. Hanya menjadi bahan tertawaan. Mereka tidak memiliki legitimasi dari rakyat dan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kebijakan negara,” kata Amir
Amir menegaskan bahwa satu-satunya pemerintahan yang sah dan memiliki kewenangan menjalankan negara adalah pemerintahan yang memperoleh mandat dari rakyat melalui mekanisme konstitusional.
