Miliki Rekam Jejak Baik dan Pengalaman Memimpin, Ulama Sumbar Dukung Ganjar

Miliki Rekam Jejak Baik dan Pengalaman Memimpin, Ulama Sumbar Dukung Ganjar

Oleh : Rahmad Deni

Diyakini memiliki rekam jejak sangat baik, serta juga sangat berpengalaman dalam memimpin suatu daerah dan terlibat birokrasi negara, para ulama di Sumatera Barat (Sumbar) memberikan dukungan penuh kepada Ganjar Pranowo. Selain itu, mereka juga sangat optimis bahwa bangsa ini akan menjadi jauh lebih maju ke depannya di bawah kepemimpinan Capres PDI Perjuangan tersebut.

Salah satu kriteria pemimpin yang ideal untuk bisa menahkodai bangsa yang memiliki beragam sekali latar belakang masyarakat seperti di Indonesia ini adalah merupakan pemimpin yang bisa moderat dan juga mampu untuk mengedepankan peran dari ulama dalam menjalankan program pemerintahannya.

Bukan hanya itu, namun bagaimana rekam jejak serta seperti apa pengalaman kepemimpinan yang dimiliki oleh tokoh tersebut juga patut untuk menjadi bahan pertimbangan yang matang tatkala menentukan hendak memilih siapa, utamanya menjelang adanya sirkulasi pergantian kepemimpinan melalui pesta demokrasi dan kontestasi politik, Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.

Tidak cukup sampai di sana, namun bagaimana sosok seorang pemimpin yang juga mampu untuk terus berupaya mengimplementasikan berbagai macam nilai falsafah hidup masyarakat, tentunya pasti akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi tokoh tersebut.

Seluruh kelebihan itu ternyata ada pada diri Calon Presiden (Capres) yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo. Maka menjadi tidak heran, mengapa sosoknya mendapatkan dukungan penuh dari para ulama dan juga tokoh masyarakat di Minangkabau Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Buya Zainal MS selaku salah satu tokoh masyarakat di Sumbar menjelaskan bahwa bagaimana tatkala dirinya melihat sosok kepemimpinan pria yang identik dengan rambut putih tersebut ketika menjadi Gubernur di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) selama 2 (dua) periode kepemimpinan, ternyata sosoknya memang merupakan pemimpin yang moderat. Selain itu juga mampu mengimplementasikan nilai falsafah hidup masyarakat Minangkabau yakni Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah.

Bagaimana falsafah yang terkandung di dalam masyarakat Minangkabau tersebut, yang mana falsafah kehidupan mereka berdasarkan kepada kitab suci, ternyata memang sudah sangat sejalan dengan karakter kepemimpinan Ganjar Pranowo yang selama ini dilakukannya tatkala memimpin Jawa Tengah.

Lebih lanjut, memang akan menjadi sebuah keutamaan dan akan sangat adil apabila terdapat pemimpin yang bisa memprioritaskan kepentingan serta kesejahteraan para ulama dan masyarakat secara berimbang. Maka dari itu, kemudian para ulama dan tokoh masyarakat di Sumbar langsung berfokus untuk mendukung pemimpin berusia 54 tahun itu.

Menurut Buya Zainal bahwa memang Ganjar Pranowo merupakan pemimpin yang mampu sangat memperhatikan para ulama, bahkan dirinya kerap kali meminta pendapat dari para ulama dan bisa menjalin kerja sama yang baik dalam menjalankan pemerintahannya bersama dengan ulama. Berbagai macam solusi dari bagaimana cara membangun bangsa yang tepat juga didapatkan dari para ulama. Terlebih, sosoknya juga dinilai sebagai pemimpin yang sangat merakyat serta peduli akan nasib rakyatnya.

Salah satu contoh nyata dari bagaimana upaya pemimpin kelahiran Kabupaten Karanganyar itu dalam melibatkan para ulama untuk kebijakan atau programnya adalah ketika dirinya berhasil melaksanakan program menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah seperti realisasi program rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat pra-sejahtera di sana. Keberhasilan akan program tersebut bahkan tercatat sampai saat ini sudah lebih dari 1 juta rumah yang direnovasi.

Kemudian, agar tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) namun tetap mampu optimal dalam mengentaskan kemiskinan, maka Ganjar Pranowo memiliki inovasi cemerlang yakni melalui penggunaan dana zakat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi (ASN Pemprov) Jateng yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng. Dari kerja sama tersebut berhasil mendapatkan sebanyak 57 miliar Rupiah penghimpunan zakat.

Masyarakat di Sumatera Barat pun juga sangat mampu merasakan bahwa Capres PDI Perjuangan itu akan bisa terus mengawal bangsa ini menjadi negara yang aman dengan memperhatikan nilai budaya ketika dirinya menjadi Presiden RI.

Sementara itu, ulama kharismatik Minangkabau, Tuanku Bagindo H. Mohammad juga menegaskan bahwa Ganjar Pranowo memang sangat layak untuk bisa menjadi nahkoda di Indonesia karena dirinya memiliki potensi serta karakter yang sangat kuat untuk bisa mempersatukan seluruh masyarakat di Tanah Air.

Apalagi dengan bagaimana slogan yang biasa dikemukakan oleh Kader dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut, yakni ‘Tuanku ya Rakyat, Jabatan Cuma Mandat’, jelas sekali bahwa slogan itu mampu menjadi sebuah tolok ukur bahwa sosoknya merupakan pemimpin yang memiliki moralitas sangat tinggi.

Lantaran memiliki banyak sekali kelebihan yang merupakan kriteria sebagai pemimpin paling ideal bagi Indonesia di masa mendatang, maka menjadi tidak heran mengapa dukungan kepada Ganjar Pranowo bisa terus meluas bahkan hingga dari banyak kalangan, termasuk para ulama di Sumatera Barat (Sumbar) yang meyakini dirinya memiliki rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan sangat baik.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Masyarakat Padang

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025