Mewaspadai Provokasi Separatisme Memanfaatkan Mahasiswa Papua

Oleh : Samson Nano Abdullah

Belum lama ini, massa yang tidak begitu banyak dari kelompok Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP, red), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP, red) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah SeIndonesia (AMPTPI, red) berunjuk rasa dengan menuntut beberapa hal antara lain berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua, Tolak Otonomi Khusus Jilid II, Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua, Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua, Bebaskan tapol West Papua tanpa syarat, Tolak Daerah Otonomi Baru di West Papua, Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh dan tolak pengembangan Blok Wabu, Hentikan Operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan seluruh wilayah West Papua lainnya, Cabut Omnibus Law (UU No. 11 Tahun 2020) dan lainnya.

Penulis melihat sedikitnya massa pengunjuk rasa yang berkoar-koar di Patung Kuda Indosat menunjukkan isu-isu atau tuntutan yang disampaikan mereka kurang mendapatkan respons dari masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Papua pada khususnya. Masyarakat sudah jengah dengan isu-isu yang disuarakan tersebut, karena sejatinya permasalahan dan tuntutan itu tidak bernilai apa-apa di Papua dan Papua Barat, karena apa yang dituntut mereka yang berteriak di Jakarta bagaikan “bertepuk sebelah tangan” dengan kehendak masyarakat secara mayoritas di Papua.

Disamping itu, penulis juga menilai dari isu-isu yang disuarakan tersebut jelas merefleksikan tuntutan kelompok separatis, karena tuntutannya sangat tidak wajar antara lain penarikan pasukan organik dan non organik di Papua. Pertanyaannya adalah apakah pengunjuk rasa menginginkan Papua dikendalikan kelompok separatis semacam TPN/OPM?

Isu menolak Otsus Papua jilid kedua, jelas menunjukkan pengunjuk rasa kurang memperhatikan perkembangan terkini di Papua, karena tidak ada istilah Otsus jilid kedua, karena Pemerintah Indonesia tidak akan pernah mencabut masa berlaku UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua, kecuali merevisinya terhadap pasal-pasal yang dianggap penting untuk direvisi dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua dan memperlancar pelayanan publik oleh pemerintah kepada rakyat Papua.

Tuntutan lainnya yaitu memberikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua, ini juga tuntutan yang omong kosong doang karena tidak ada legitimasi hukumnya. Penentuan nasib sendiri sudah dilakukan sejak pelaksanaan Pepera pada tahun 1969, dimana masyarakat Papua bergembira dan bersuka ria bergabung dengan Indonesia. Sedangkan menolak pelaksanaan Trikora jelas juga menggambarkan pengunjuk rasa kurang mendalami sejarah Papua dengan sebenarnya.

Sedangkan tuntutan menutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh dan tolak pengembangan Blok Wabu serta mencabut UU Omnibus Law jelas unjuk rasa ini disetting untuk merusak perekonomian nasional termasuk perekonomian di Papua, termasuk Omnibus Law dikait-kaitkan dengan isu Papua juga menunjukkan pengunjuk rasa ingin mencoba memprovokasi kelompok buruh dan mahasiswa yang selama ini menolak Omnibus Law untuk bergabung dengan mereka, meskipun pada kenyataannya hanya “mimpi di siang bolong” saja.

Ke depan sebaiknya pemuda dan mahasiswa asal Papua yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP, red) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah SeIndonesia (AMPTPI, red) harus mulai berpikir ulang, apakah studinya masih dapat berjalan dengan baik jika dana Otsus tidak dikucurkan kembali oleh pemerintah Indonesia? Sekali lagi jangan terjebak dalam manuver dan agitasi kelompok proxy war yang selama ini memainkan dan menggoreng isu Papua. Sebaiknya, tekun belajar, cepat lulus dan cepat mengabdikan ilmunya bagi kesejahteraan rakyat Papua itu sendiri. Semoga.

Penulis adalah pemerhati masalah Papua.

Mengapresiasi Peran Yonif TP dalam Pertahanan dan Pembangunan Ekonomi Daerah

By 0

Mengapresiasi Peran Yonif TP dalam Pertahanan dan Pembangunan Ekonomi Daerah  Oleh: Syahrul Fahrozi Langkah pemerintah dalam meluncurkan serta mereorganisasi pilar pertahanan melalui Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) merupakan terobosan strategis yang amat penting dan patut diapresiasi. Kebijakan visioner ini menegaskan komitmen nyata dalam menghadirkan instrumen pertahanan nasional yang tidak hanya berfokus pada fungsi kedaulatan militer semata, melainkan juga bertindak sebagai motor penggerak utama pembangunan ekonomi di tingkat daerah. Konsep pertahanan negara yang ideal dan komprehensif sejatinya tidak pernah berdiri terisolasi dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat di sekitarnya. Melalui pengembangan kekuatan pertahanan ini, keberadaan benteng keamanan di berbagai penjuru nusantara diintegrasikan secara presisi guna menjawab dua tantangan utama bangsa secara simultan, yaitu memperkuat ketahanan nasional sekaligus mengakselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Inovasi kebijakan pada struktur militer ini memperlihatkan keunggulan, di mana setiap prajurit dibekali kualifikasi tempur infanteri yang handal sekaligus kapabilitas teritorial pembangunan yang adaptif. Selain wajib menguasai kemampuan taktis mendasar seperti menembak, beladiri, dan patroli wilayah, para prajurit disiapkan secara terstruktur dalam kompi-kompi khusus yang mencakup bidang produksi pertanian, peternakan, perikanan, konstruksi zeni, hingga pelayanan kesehatan masyarakat. Pembagian fungsi yang spesifik ini memungkinkan pangkalan militer berkontribusi langsung pada perbaikan sarana dan fasilitas umum masyarakat, seperti pembenahan akses jalan dan jembatan, pengolahan lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif, serta penyediaan sarana pelayanan kesehatan warga secara berkala. Skema ini membuktikan bahwa pembaharuan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta dapat diimplementasikan secara konkret dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dari perspektif pertumbuhan ekonomi daerah, penempatan satuan teritorial berkapasitas besar di berbagai wilayah memberikan dampak pengganda yang sangat signifikan terhadap roda perekonomian lokal. Kehadiran ribuan prajurit beserta keluarga yang bermukim di sekitar pangkalan secara otomatis menumbuhkan ceruk pasar baru yang sangat potensial. Permintaan akan pasokan kebutuhan pokok harian, komoditas pangan lokal, hingga ketersediaan jasa pendidikan dan sarana perumahan terbukti menstimulasi daya beli warga secara luas. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta pedagang di pasar-pasar tradisional mendapatkan kepastian keterserapan produk yang berkelanjutan. Penataan kembali fokus pangkalan militer ini secara efektif dan efisien berhasil mengubah kawasan di sekitarnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah. Keberhasilan dalam mengimplementasikan agenda strategis pemerintah ini juga sangat bertumpu pada kuatnya sinergi antara instrumen militer, pemerintah daerah, dan segenap komponen masyarakat setempat. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa keberadaan Yonif TP ditujukan untuk senantiasa menyatu dengan rakyat, menghadirkan rasa aman secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan wilayah. Penempatan pangkalan militer di area-area strategis, seperti kawasan pesisir maupun wilayah batas terluar, ditargetkan untuk melindungi kekayaan sumber daya alam lokal sekaligus mendukung stabilitas kawasan ekonomi dan objek pariwisata daerah. Selain itu, pengalokasian patroli rutin berkala dan pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan bersama warga menjadi langkah nyata dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi serta keberlangsungan usaha warga. Dukungan penuh yang ditunjukkan oleh jajaran pemerintah daerah turut mempercepat pencapaian target penyiapan satuan teritorial ini secara optimal. Bupati Majalengka Eman Suherman menyampaikan bahwa keberadaan Yonif TP di wilayahnya memberikan dampak positif yang nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memberdayakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah setempat. Apresiasi senada juga diutarakan oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, yang menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk menyinergikan berbagai program pembangunan daerah, khususnya pada sektor pertanian, peternakan, dan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan fungsi teritorial militer. Kolaborasi lintas sektor yang terstruktur ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi yang terarah sanggup mempercepat pencapaian target-target pembangunan nasional secara inklusif. Dampak positif dari integrasi fungsi pertahanan dan pembangunan ini juga menjangkau hingga ke wilayah Indonesia bagian timur. Kasdam XV/Pattimura Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko menjelaskan bahwa penempatan satuan berkapasitas lebih dari seribu personel di wilayah Maluku secara langsung menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Kebutuhan harian para prajurit dan keluarganya terbukti mendorong peningkatan daya beli, memperbaiki kualitas serta aksesibilitas layanan pendidikan, serta memperkuat program ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi lahan-lahan pertanian yang dikelola bersama. Pendekatan terpadu ini menciptakan kemandirian pangan di tingkat lokal sekaligus mempererat hubungan kemanunggalan antara tentara dan rakyat dalam bingkai pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Kehadiran dan penyebaran Yonif TP di berbagai daerah membuktikan secara nyata bahwa stabilitas keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan dua pilar utama yang saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Dengan terus menjaga keharmonisan sinergi antara prajurit TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat, agenda strategis ini akan menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera di masa depan.…

All Rights Reserved © 2025