Mewaspadai penyebaran radikalisme di Kalangan ASN

Oleh: Rizal Arifin

Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kesamaan visi dengan amanat UUD 1945 dan pedoman kebangsaaan lainnya. Keselarasan tujuan tersebut merupakan modal awal untuk mewujudkan tercapainya visi Indonesia maju. Oleh karena itu, ASN tidak dibenarkan menganut paham yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila.

Pemerintah melalui berbagai stakeholder gencar melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada ASN agar memegang teguh Ideologi Pancasila dan nilai- nilai luhur kebangsaan. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah potensi merebaknya paham radikal di kalangan ASN. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik sangat berbahaya apabila menganut paham radikal. Gangguan terhadap ancaman keutuhan NKRI akan semakin menguat dengan adanya ASN yang terpapar paham radikal. Loyalitas terhadap dasar negara serta semanagat luhur keindonesiaan merupakan hal yang tidak bisa ditawar dan harus dipegang teguh oleh pegawai negara.
Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan ASNharus mencintai dan setia terhadap tanah air dan Pancasila. Menag juga meminta ASN memiliki kesamaan pandangan dan sikap dalam mencintai NKRI. Senada dengan hal tersebut, Mendagri memandang dibutuhkan upaya pengawasan yang komprehensif guna menekan radikalisme. Penguataan pendataan terhadap warga yang tinggal di suatu wilayah sangat diperlukan.

ASN merupakan duta negara yang membaur langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Gerak,ucap, dan tindakannya menjadi teladan masyarakat sekitar. Sehingga sangat riskan apabila ASN yang seharusnya menjadi garda terdepanm melawan radikalisme malah terpapar paham, radikal.
Kemendagri mengimbau kepada ASN agar tidak terpapar radikalisme serta akan memecat apabila terbukti tidak loyal kepada Pancasila. Tindakan tegas tersebut harus didukung okleh semua pihak demi melawan penyebaran radikalisme, khususnya di kalangan ASN.

Ketua PBNU Said Aqil Siradj meminta agar pemerintah menindak tegas radikalisme. Sehingga tidak boleh ada kesan negara kalah dalam menghadapi terorisme. Paham radikal jelas menginginkan pancasila direvisi, hal ini tentu akan berbahaya apabila dalam internal PNS Masih ada yang enggan hormat kepada Merah putih dan tidak bersedia menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Jika hal ini telah terjadi, maka pemerintah terkait seperti BNPT haruslah menyiapkan formula untuk menanggulangi radikalisme di lingkungan ASN, seperti kontra radikalisasi misalnya, dimana kita menyiapkan ketahanan masyarakat dalam menerima paham dari luar. Paham yang harus diantisipasi ialah yang berpotensi mempengaruhi keberagaman.

Selanjutnya adalah deradikalisasi, dimana program ini memiliki fungsi dalam mengembalikan nilai-nilai kebangsaan bagi mereka yang terpapar radikalisme.
Penertiban ASN yang terpapar radikalisme sepertinya juga mendapatkan dukungan dari BNPT dan BPIP yang telah berkomitmen untuk saling berkoordinasi dalam mengidentifikasi potensi radikalisme.
Di sisi lain, masyarakat yang hendak mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 haruslah mempelajari satu hal baru untuk menjawab soal-soal dalam tahap seleksi Kompetensi Dasar, hal tersebut adalah pengetahuan seputar antiradikalisme.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mencegah ASN terpapar paham radikal.

Pihaknnya sudah memiliki keinginan untuk memasukkan soal-soal yang berkaitan dengan anti radikalisme seperti itu. Meski porsi pertanyaan seputar radikalisme hanya sedikit dan akan dimasukkan dalam SKD di bagian soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Bahaya laten radikalisme jika terus dibiarkan maka akan dengan mudah merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga paham-paham radikal sudah semestinya dicegah sedini mungkin.

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih 

By 0

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih  Oleh: Catur Ronggo Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026 layak dibaca sebagai salah satu langkah konkrit dalam membangun kemandirian energi. Target tersebut bukan sekadar menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah: energi bersih ditempatkan sebagai instrumen ketahanan nasional, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Tenggat agresif menunjukkan pemerintah ingin mempercepat eksekusi, bukan membiarkan transisi energi berhenti pada dokumen perencanaan. Target itu sekaligus menjadi tantangan koordinasi bagi kementerian, PLN, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem energi nasional untuk mengubah potensi surya Indonesia menjadi kapasitas listrik yang nyata. Pilihan energi surya memiliki dasar yang kuat. Pemerintah mencatat potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp. Kesenjangan tersebut memperlihatkan besarnya ruang yang masih dapat dimanfaatkan. Karena itu, megaproyek 100 GWp bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan upaya mengubah sumber daya alam yang selama ini belum optimal dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan investasi untuk keseluruhan program mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun. Nilai tersebut memang sangat besar, tetapi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi energi nasional. Bahlil juga memperkirakan program ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghasilkan efisiensi subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. Dengan demikian, belanja pembangunan diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Besarnya kebutuhan investasi juga membuka ruang kolaborasi antara negara dan sektor swasta. Pemerintah menyiapkan skema Independent Power Producer bagi investor yang mampu menawarkan harga listrik kompetitif. Apabila tidak terdapat penawaran yang memenuhi prinsip efisiensi, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan melalui Danantara. Pola ini menunjukkan negara tetap memegang kendali strategis, sekaligus membuka kesempatan bagi modal dan kemampuan usaha untuk mempercepat pembangunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan bertahap agar pelaksanaan dapat dikawal secara terukur. Tahap awal diarahkan pada 17 GWp, dilanjutkan 18 GWp, kemudian sekitar 35 GWp pada fase berikutnya, sementara kapasitas sisanya akan ditetapkan melalui tahapan lanjutan. Peta jalan tersebut penting karena proyek sebesar 100 GWp membutuhkan kesiapan lahan, jaringan transmisi, pembiayaan, teknologi penyimpanan, serta koordinasi lintas sektor.…

All Rights Reserved © 2025