Oleh: Abner Wanggai
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyerahkan data Tahanan Politik (Tapol) Papua kepada Menko Polhukam Mahfud MD pada senin (17/02/2020). Publik pun bersikap skeptis mengingat data tersebut hanya menggambarkan korban dari pihak kelompok separatis Papua dan tidak menyertakan Aparat Keamanan yang gugur apalagi warga sipil Papua. Tindakan tersebut juga menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa telah ditunggangi pihak asing dan separatis Papua.
Kehadiran Veronika Koman beserta anteknya membawa isu baru dianggap tengah merongrong negeri. Beragam tuduhanpun kembali dilayangkan kepada pengacara HAM ini. Vero yang sebelumnya vokal menyuarakan tentang Papua ini mengancam pemerintah dengan menyerahkan sejumlah bukti jika operasi militer di Papua tidak segera ditarik. Kendati demikian, pihak pemerintah dan aparat keamanan menanggapinya dengan kalem. Sebab, pemerintah dan aparat keamanan telah bertindak sesuai prosedur ketika bertugas di wilayah konflik, Papua.
Meski masih berstatus sebagai tersangka dan sedang diburu Polri, Vero agaknya berani menunjukkan batang hidungnya di muka publik. Sebagai informasi, Vero ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan terkait penyebaran konten hoax dan provokatif berkenaan dengan kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
Bahkan baru-baru ini, Vero dan sekelompok aktivis mengaku menyerahkan data yang berisi 57 tahanan politik serta sekitar 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018 silam kepada Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, dokumen tersebut diserahkan saat Jokowi tengah berkunjung ke Canberra, Australia. Vero menuturkan, Jokowi telah membebaskan lima tahanan politik Papua selama periode pertama pemerintahannya, pada tahun 2015 lalu.
Namun, pada periode keduanya, terdapat 57 tahanan politik yang sedang menunggu sidang. Dalam pandangannya, langkah tersebut akan memperburuk kondisi di Papua. Sebagai informasi, jika ke-57 aktivis tersebut ditangkap karena tindakan makar yang dilakukan, saat menggelar aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Setelah menyerahkan data tersebut ke pihak Jokowi, Vero pun kemudian mempertanyakan langkah presiden terhadap permintaan atas penarikan pasukan tersebut. Mengingat akan banyaknya korban, namun tak kunjung terjadi.
Sementara itu, menanggapi permintaan tersebut, Polri menegaskan tidak akan menarik personelnya yang kini tengah bertugas di Papua. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono, tidak akan mungkin jika kepolisian bakal menarik personelnya dari wilayah konflik tersebut, sebab polisi bertugas untuk memberi pelayanan dan keamanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) diberitakan telah menyerahkan data Amnesty International Australia bersama aktivis dan pengacara HAM Veronica Koman kepada Menkopolhukam Mahfud MD.
Data tersebut diklaim berisi nama-nama rakyat Papua yang menjadi tahan politik dan warga sipil Papua yang tewas karena konflik bersenjata dengan TNI – Polri. Perwakilan BEM UI-lah yang menyerahkannya ketika Mahfud menjadi pembicara di Balai Purnomo Prawiro UI pagi ini.
Veronica Koman mengapresiasi langkah BEM UI yang telah menyerahkan data tersebut. Menurutnya, ini adalah langkah baik dalam menyikapi pemerintah yang dianggap abai terkait permasalahan HAM. Veronica menyebut, kini tidak ada alasan bagi pemerintah untuk berbicara jika belum menerima data. Disebutkan, Mahfud juga telah berjanji akan segera menindaklanjutinya.
Namun fakta lain bicara, data yang diserahkan oleh Veronika Koman dan diwakilkan oleh BEM UI ini dianggap timpang sebelah. Pasalnya, data tersebut hanya berisi data dari pihak KKB saja dan tidak ada yang berasal dari warga sipil papua maupun aparat keamanan. Wajar saja jika kemarin hari Mahfud MD menyebut data tersebut adalah sampah.
Informasi yang tidak berimbang menjadi bukti bahwa data yang diserahkan oleh mereka tidak objektif dan tidak valid.
Mahasiswa merupakan agent of change yang memiliki tanggung jawab sosial. Namun di sisi lain,mahasiswa tentu harus memiliki nalar kritis dalam menyikapi sebuah peristiwa. Penyerahan data Tapol Papua yang tidak berimbang justru akan menampar wajah mahasiswa itu sendiri. Selain menunjukkan sikap yang miskin kajian, ulah segelintir mahasiswa tersebut menjadi preseden buruk bahwa geralan mahasiswa ditunggangi kelompok separatis dan kepentingan asing
Dukungan terselubung BEM UI dan Vero terhadap KKB patut untuk diwaspadai. Nyatanya Veronika Koman beserta para aktivisnya hanya menyoroti masalah korban saja, dan ingin menyudutkan pemerintah beserta aparatur negaranya. Padahal jika disinkronkan dengan pihak yang bertugas di Papua semua data tersebut dapat dimentahkan.
Tak hanya itu, data tersebut seolah sengaja digulirkan ke muka umum untuk menjatuhkan pemerintahan. Vero dinilai pandai mengolah simpati publik, demi mendapatkan dukungan terkait konflik di papua ini. Kelihaian Vero terbukti mampu mempengaruhi adik-adik mahasiswa.
Patut disayangk Vero dan segelintir mahasiswa berdiri disamping Kelompok separatis dan bukan membela negeri. Mungkin saja Vero vokal menyuarakan HAM, mungkin saja Vero peduli kepada rakyat Papua, namun tampaknya Vero lupa jika aparat keamanan berhak mendapatkan perhatian juga, mengingat persoalan HAM menyangkut segala aspek mengenai manusia. Jika penyerangan yang dialami aparat TNI – Polri oleh KKB atau kelompok separatis Papua dinilai wajar, lalu Veronika ngomong HAM dari sisi yang mana?
