Oleh : Sabby Kosay (Mahasiswa Papua di Yogyakarta)
Gerak gerik Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan segala pendukungnya di wilayah Papua semakin mengkhawatirkan. Apalagi jelang ulang tahun OPM pada awal Desember nanti, yang umumnya seringkali diwarnai oleh aksi kekerasan OPM kepada masyarakat sipil yang tidak berdosa.
Bentuk kekacauan yang mengancam perdamaian di Papua harus segera diatasi agar OPM tidak bertindak lebih jauh lagi
Tentu ingatan kita masih jelas terasa pada 1 Desember 2018 lalu, dimana sebanyak 31 warga sipil meregang nyawa karena diterjang oleh timah panas dari kelompok kriminal bersenjata (KKB). Para korban tersebut ternyata pekerja proyek infrastruktur yang tengah mengerjakan pembangunan. Selain korban dari kalangan pendatang, serangan oleh kelompok tersebut juga memakan korban meninggal dari warga Papua Asli.
Selain menyerang warga sipil, mereka juga menyasar aparat keamanan untuk menjadi sasaran penyerangan mereka. Dalam kontak tembak di Distrik Tembagapura. Seorang anggota Brimob meninggal dunia dan lainnya terluka. Hal tersebut menunjukkan bahwa gerakan separatis di Papua telah berani melawan aparat penegak hukum.
Selain itu, Aksi baku tembak juga terjadi antara Kelompok kriminal separatis bersenjata dengan TNI di Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.
Mulanya, Tim TNI dari Distrik Mulia menuju Distrik Yambi dalam rangka mendorong logistik, saat sampai di daerah longsorang Babanbaga, TNI mendapatkan gangguan tembakan dari atas ketinggian.
Saat terjadi kontak tembak, Pasukan TNI berusaha membalas tembakan dan melakukan pengejaran terhadap kelompok yang ditaksir berjumlah belasan orang tersebut dibawah pimpinan Lekagak Telenggen.
Karena beratnya kondisi medan, Kelompok Pimpinan Lekagak yang berjumlah belasan orang tersebut berhasil melarikan diri secara terpencar masuk ke hutan.
Selanjutnya, setelah pengejaran, pasukan TNI melakukan pembersihan area dan menemukan sejumlah barang bukti yang diduga milik kelompok tersebut, diantaranya 2 magazen senapan panjang beserta amunisi, 2 tongkat komando yang diduga milik Lekagak Telenggen, 2 stempel milik Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) dan sejumlah dokumen lainnya.
Kejadian tersebut juga merenggut nyawa salah seorang anggota TNI, dimana Pratu Mukamu tertembak pada bagian paha sebelah kiri. Korban yang saat itu juga rencananya akan dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika, terpaksa dibatalkan karena terkendala cuaca di wilayah tersebut. Pratu Mukamu meninggal karena mengalami perdarahan hebat.
Selain membunuh, OPM juga tidak segan untuk menyandera masyarakat bahwa aparat kepolisian. Seperti yang terjadi pada 12 Agustus 2019 lalu, penyanderaan terhadap Briptu Heidar yang berujung pada tewasnya aparat kepolisian tersebut adalah karena ulah kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh salah satu jenderal senior OPM, yakni Goliat Tabuni.
Goliat sendiri bukanlah tokoh baru dalam konflik Papua. Ia sudah terkenal kerap melakukan serangan terhadap aparat dan sering mengintimidasi warga untuk mendukung gerakan OPM.
Goliat juga mantan anggota Kelly Walik, yang merupakan sosok yang harus bertanggung jawab atas serangkaian serangan kepada pekerja Freeport. Kwalik sendiri terkenal pada 1996 setelah menyandera 26 anggota Ekspedisi Lorentz 95 di Mapenduma.
Kwalik pun sempat bentrok dengan Kopasus dalam operasi pembebasan Sandera Mapenduma yang saat itu dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Selain itu Goliat juga dikenal kejam terhadap warga asli Papua. Dirinya tak segan-segan membantai penduduk asli setempat apabila tidak mendukung gerakan kelompoknya yang mengatasnamakan kemerdekaan Papua.
Ia juga diklaim telah mengantongi sejumlah nama warga Papua yang menjadi spionase TNI atau Polri dan mengancam akan memburu mereka.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku pemerintah perlu mewaspadai opini yang tidak terduga jelang peringatan Ulang Tahun OPM pada 1 Desember.
Ia mengatakan, propaganda politik bisa muncul jelang peringatan HUT OPM. Dia memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi. Mahfud menyebutkan standar pengamanan di Papua tidak berubah. Standar keamanana tersebut akan ditetapkan ke sejumlah pihak, termasuk para aparat keamanan.
OPM terbukti tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, mereka telah terbukti berani menyerang sesama warga Papua hanya karena tidak sesuai dengan pemikiran OPM terkait pembebasan atau referendum. Kekejaman yang dilakukan oleh OPM juga sudah kelewat batas, sehingga aparat keamanan perlu memberikan tindakan tegas jika OPM kembali berulah.
