Mewaspadai Hoax Seputar Penyelenggaraan PON XX di Papua

Oleh : Alfisyah Dianasari

Hampir setiap event atau moment special, kabar bohong atau hoax kerap menghiasi sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Masyarakat pun diminta mewaspadai hoax tentang PON XX Papua dan ikut mendukung kesuksesan acara tersebut.

Pada event PON XX sendiri, beredar kabar terkait lowongan pekerjaan menjadi crew runner PON XX Papua. Informasi lowongan kerja tersebut menyebar luas melalui grup whatsApp. Dalam pesan tersebut tertulis dibutuhkan 900 orang untuk event PON XX Papua 2021 bulan September – Oktober 2021.

Tertera juga kualifikasi yang dibutuhkan, job description, gaji UMR Jakarta atau Rp 4.5 Juta per bulan, hingga sejumlah fasilitas lain yang diberikan kepada pelamar kerja. Setelah diselidiki ternyata informasi tersebut adalah salah alias Hoax. Kabar tersebut telah dibantah oleh ketua 2 PB PON, Roi Letlora. Pihaknya juga mencari tahu dari mana sumber awal kabar tersebut.

Sebelumnya, beredar kabar terkait adanya surat dengan kop surat KONI Provinsi Papua perihal perubahan jumlah cabang olahraga PON XX yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2020.

Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, bahwa berdasarkan surat KONI Pusat Nomor 24 tahun 2019 tentang penetapan cabang olahraga, nomor pertandingan dan kuota atlet PON XX tahun 2020, yang semula berjumlah 47 cabor untuk dikurangi menjadi 35 cabor.

Namun, hal tersebut ditepis oleh Kapisa selaku Kadispora Papua, karena kala itu belum ada pernyataan resmi maupun surat dari pemerintahan Papua untuk perubahan atau pengurangan cabor. Cabang Olahraga sepak takraw yang diisukan tidak dipertandingkan, rupanya telah masuk kedalam daftar cabor yang dipertandingkan, bertempat di Kota Jayapura yang merupakan cluster paling banyak dalam menyelenggarakan cabor paling banyak.

Tercatat akan ada 6.484 atlet dari seluruh penjuru Indonesia yang akan berpartisipasi dalam PON XX Papua. Kemudian, total ada 37 cabang olahraga, 56 disiplin cabang olahraga, dan 679 nomor pertandingan/perlombaan.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali optimis bahwa penyelenggaraan PON XX akan berjalan dengan lancar. Menpora Zainudin juga menyatakan bahwa PON diundur pada tahun 2021 karena adanya Pandemi, dimana situasi covid-19 mempersulit akses pengiriman peralatan dan perlengkapan ke Papua.

Sebelumnya, KONI Pusat sempat mengusulkan agar event multicabang tersebut dilaksanakan tanpa penonton agar menghindari kerumunan. Hal tersebut tidak lepas dari kondisi pandemi Covid-19 di mana kasus positif covid-19 di Indonesia masih tinggi. PB PON XX Papua merespons usulan tersebut dengan menyiapkan opsi regulasinya.

Pihak PB PON juga berjanji akan memaksimalkan broadcasting sebagai langkah antisipasi kemungkinan tersebut. Meskipun finalisasi ada tidaknya penonton di PON tergantung dengan keputusan Presiden RI Joko Widodo.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah memberikan instruksi terkait percepatan vaksinasi bagi atlet dan masyarakat di sekitar venue. Kementerian Kesehatan, melalui Kepala Seksi Kesehatan Olahraga Prestasi, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Harry Papilaya, mengatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan kebutuhan kesehatan selama PON. Pada Juni dan Juli, mereka sudah melakukan pelatihan untuk tenaga kesehatan khusus yang bertugas mengawal PON.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua berencana untuk memvaksinasi sekitar 2/3 masyarakat di sekitar venue PON.
Pihaknya juga mengharapkan bantuan dan asistensi dari Kementerian Kesehatan untuk program vaksinasi kepada masyarakat di sekitar venue. Apabila masyarakat sudah divaksin, mereka tentu dapat ikut memeriahkan pesta olahraga tersebut.

Sementara itu, vaksinasi telah berjalan sesuai standar, kepada atlet maupun masyarakat umum. Alasannya jelas, kala itu kasus covid-19 meningkat dan pembangunan venue ikut terhambat. Pemerintah tentu saja tidak ingin mengorbankan kesehatan dan keselamatan seluruh atlet.

Jika atlet, pelatih dan seluruh elemen yang berperan dalam kemeriahan PON XX telah mendapatkan vaksinasi, tentu saja diharapkan perhelatan ini akan berjalan tanpa gangguan yang berarti.

Kita juga memiliki peran dalam mensukseskan PON XX, salah satunya adalah dengan tidak menyebarkan kabar yang tidak jelas tentang PON. Event PON diharapkan tidak hanya bergulir sebagai formalitas event 5 tahunan saja, tetapi juga harus berjalan dan bermakna khususnya bagi Provinsi Papua yang pada tahun ini akan menjadi tuan rumah PON XX.

Penulis adalah warganet tinggal di Depok

 

September Hitam Jangan Menjadi Panggung Mobilisasi Kebencian yang Merusak Demokrasi

By 0

September Hitam Jangan Menjadi Panggung Mobilisasi Kebencian yang Merusak Demokrasi  Oleh: Indah Prameswari Setiap September, ruang publik Indonesia kembali diwarnai refleksi mengenai berbagai peristiwa yang pernah menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Momentum ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami sejarah, memperkuat kepedulian terhadap nilai kemanusiaan, serta melihat pentingnya menjaga kehidupan demokrasi secara sehat. Refleksi terhadap masa lalu akan lebih bermakna apabila diarahkan pada upaya membangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai September Hitam perlu ditempatkan dalam semangat dialog, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab bersama agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi permusuhan di tengah masyarakat. Pengamat politik dari Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, mengingatkan agar wacana September Hitam yang berkembang di media sosial tetap ditempatkan sebagai ruang refleksi dan aktivisme digital yang positif. Menurut Ayip, momentum tersebut perlu dijaga agar tidak bergeser menjadi mobilisasi massa yang didorong emosi dan kebencian, karena kondisi demikian justru dapat menjauhkan masyarakat dari tujuan membangun diskusi yang sehat. Ayip menilai penyampaian aspirasi melalui demonstrasi tetap merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia mendorong mahasiswa dan masyarakat sipil mengevaluasi bentuk gerakan agar tidak berhenti pada pengerahan massa, melainkan diarahkan pada pembahasan yang lebih substantif mengenai pemulihan korban, efektivitas kebijakan, serta langkah pencegahan, sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi. Ia menekankan, mahasiswa memiliki ruang yang lebih luas untuk mengambil peran sebagai penggerak solusi dengan memanfaatkan riset dan kajian berbasis bukti. Aspirasi yang disusun melalui data dan rekomendasi kebijakan dinilai dapat memperkaya proses penyelesaian persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus menjaga agar momentum September Hitam tetap produktif dan tidak terjebak dalam mobilisasi emosi. Di sisi lain, kewaspadaan terhadap potensi provokasi menjadi penting karena stabilitas sosial merupakan prasyarat bagi berlangsungnya kehidupan demokratis. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang membawa nama Black September atau September Hitam. Kepolisian, menurut Alfred, telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat ajakan aksi yang beredar di media sosial.…

September Hitam Harus Jadi Ruang Ingatan Kolektif, Bukan Mobilisasi Emosi

By 0

September Hitam Harus Jadi Ruang Ingatan Kolektif, Bukan Mobilisasi Emosi Oleh: Rania Zafirah September kembali menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengingat berbagai peristiwa kelam dalam perjalanan bangsa. Istilah September Hitam berkembang sebagai simbol untuk mengenang sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masih menjadi bagian dari ingatan publik. Momentum tersebut penting karena mengingat sejarah bukan sekadar menghadirkan kembali luka masa lalu, tetapi juga membangun kesadaran agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Di tengah perkembangan teknologi informasi, proses mengingat berbagai peristiwa masa lalu semakin mudah dilakukan melalui media sosial. Berbagai arsip, dokumentasi, kesaksian, maupun kajian mengenai kasus HAM dapat diakses oleh generasi yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut. Kondisi ini membuka peluang terbentuknya ingatan kolektif yang lebih luas, sekaligus menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi tanpa konteks, opini, maupun narasi yang belum terverifikasi. …

All Rights Reserved © 2025