Oleh : Ahmad Burhanudin
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi kelompok yang terus menciptakan gejolak di masyarakat. Masyarakat pun diimbau mewaspadai gerakan KAMI karena hanya memprovokasi rakyat di tengah penanganan Covid-19.
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, rupanya tidak 100 persen memiliki visi untuk menyelamatkan Indonesia, gerakan ini justru cenderung gerakan politis yang terkesan mencari panggung demi mencari kekuasaan.
Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi menilai bahwa gerakan KAMI yang dinahkodai oleh Gatot Nurmantyo adalah murni gerakan politik untuk mencari kekuasaan tertentu.
Azmi menuturkan, beberapa hal yang bisa disematkan kepada kelompok KAMI bahwasanya kelompok tersebut memiliki tujuan mencari kekuasaan. Hal ini tampak dari narasi yang disampaikan mereka dalam deklarasinya, baik di Jakarta maupun di beberapa daerah.
KAMI kerap mengeluarkan statemen seperti negara ini salah urus dan akan menjadi negara yang minus dan sengsara dikarenakan utang dan salah kelola. KAMI juga berhasil memanipulasi data dan menyebarkan isu hoax dan membuat framing bahwa pemerintahan Jokowi telah gagal.
Narasi-narasi semacam itulah yang dinilai Azmi telah membuat suasana sosial politik di tanah air menjadi gaduh. Hingga pada akhirnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin terkikis.
Narasi yang mereka utarakan rupanya berhasil menciptakan keresahan masyarakat, sehinga muncullah polarisasi antara 2 kutub, yakni yang pro dan yang kontra dengan pemerintah.
Azmi juga menyinggung berbagai kegiatan deklarasi terbuka yang dilakukan oleh KAMI.
Baca juga: FPMSI Ajak Milenial Peringati Hari Sumpah Pemuda dengan Disiplin Protokol Kesehatan
Dengan narasi-narasi yang dibangun semacam itu, ia mengkhawatirkan akan adanya polarisasi dan keresahan masyarakat akan semakin memuncak, khususnya di tengah situasi pemerintah yang sedang berupaya menanggulangi pandemi Covid-19. Bagi Azmi, situasi kisruh inilah yang akan dimanfaatkan oleh kelompok KAMI untuk semakin mendelegitimasi pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin.
Di sisi lain, Azmi juga menilai bahwa kegiatan deklarasi yang digelar secara terbuka oleh KAMI secara marathon di berbagai daerah juga tidak sejalan dengan langkah negara dalam upaya penanggulangan COVID-19. Di mana pemerintah dan masyarakat tengah berupaya memutus mata rantai penularan virus corona, sementara di sisi lain ada sekelompok masyarkat tersebut yang melakukan agenda kumpul-kumpul dan melanggar protokol kesehatan.
Padahal, pemerintah daerah telah menetapkan PSBB untuk menghindari kerumunan massa dan menjalankan protokol kesehatan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19.
Kerumunan yang diinisiasi oleh KAMI tersebut, justru dikhawatirkan akan menambah daftar klaster penularan COVID-19 di Indonesia.
Oleh karena itu, dirinya juga mengingatkan kepada para elite politik agar lebih dewasa dalam bersikap dan berpikir saat melakukan kegiatan politik mereka masing-masing. Agar jangan sampai suasana COVID-19 dijadikan kesempatan untuk melakukan aksi-aksi yang semakin memperkeruh keadaan demi mencari keuntungan pribadi dan kelompok.
Ia juga menghimbau kepada masyarakat supaya tidak terpancing dan ikut dalam gerakan yang justru mendegradasi bangsa. Khususnya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendistorsi berbagai langkah penanggulangan COVID-19 yang tengah diupayakan oleh pemerintah saat ini.
Dalam situasi ini, tentu kita patut waspada apabila ada sebuah gerakan yang ditunggangi oleh kepentingan politik dan elit politik yang berniat menggoyang pemerintahan Jokowi.
Seluruh stakeholder bangsa Indonesia juga harus mengedepankan persatuan dan kesatuan, agar jangan sampai membuat narasi hoaks dan propaganda tertentu yang justru semakin memperkeruh keadaan.
Demi menjaga kondusifitas masyarakat, tentu sangat penting bagi kita semua untuk menjaga kebersamaan antar elemen bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan pro aktif memberikan informasi kepada kepolisian agar suasana sosial politik di masyarakat dapat diantisipasi sedini mungkin.
Kita sudah tahu, bahwa presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo seakan tak bosan-bosannya mencari panggung politik melalui beragam isu, mulai dari PKI hingga dukungannya terhadap buruh untuk melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 6-8 Oktober 2020 lalu.
Pernyataan yang diungkapkan Gatot terkait UU Cipta Kerja tentu bisa dianggap menunggangi kepentingan buruh. Sebab, akan sangat sulit untuk tidak mengatakan aktor-aktor, baik lapangan maupun non lapangan dalam sebuah demonstrasi untuk tidak saling menunggangi.
Pihaknya berpendapat bahwa salah satu peran menyelamatkan Indonesia adalah dengan menggagalkan pengesahan RUU Cipta Kerja.
Namun pernyataan itu rupanya menunggangi narasi yang dibawakan oleh para buruh. Mungkin saja KAMI memang sedang membutuhkan panggung karena demi mendapatkan simpati publik.
Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
