• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Mewaspadai Ancaman Terorisme Momentum Perayaan Natal dan Tahun Baru 2020

Mewaspadai Ancaman Terorisme Momentum Perayaan Natal dan Tahun Baru 2020

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 23 December 2019

Penulis : Agung Setia Budi, S.I.P, M.Sos

Sejumlah ancaman kerawanan menjelang Hari Natal dan Tahun Baru 2020 yang bersumber ancaman terorisme masih sangat berpotensi terjadi menyasar di tempat keramaian dan rumah ibadah. Indikasi tersebut mencermati dari rekam jejak rangkaian aksi terorisme sepanjang 2019 tercermin peledakan bom di Poltabes Medan dan terkini penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto di Banten.

Selain itu, berdasarkan data dari Polri terkait gangguan Kamtibmas sepanjang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru pada 2018-2019 mengalami kenaikan 4.012 kasus atau 27,49 persen jika dibandingkan dengan periode pada 2017-2018 yang hanya 2.909 kasus. Tetapi jumlah kecelakaan lalu lintas perayaan Natal pada 2018-2019 terdapat penurunan 30 persen dari 965 kasus menjadi 673 kasus.

Mencermati kondisi tersebut, aparat keamanan dan intelijen perlu meningkatkan penebalan keamanan di tempat keramaian dan rumah ibadah agar menciptakan rasa aman seluruh warga masyarakat untuk terlindungi.

Antisipasi negara dalam deteksi dini masalah potensi ancaman terorisme sudah dilakukan, tercermin keberhasilan Densus 88 menangkap dua terduga teroris di Kenagarian Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menjelang Nataru 2020.

Di lokasi keramaian menjelang Nabaru 2020, adanya pola baru pelaku teror yang melibatkan keluarga karena diangapnya cara baru yang paling efektif. Hal ini menjadikan penangangan aksi tindak terorisme semakin sulit diantisipasi.

Selain itu, aksi terorisme selalu mencari peluang momentum yang tepat dalam upayanya mengirimkan pesan kepada negara akan eksistensi radikalisme mereka dan membangkitkan perasaan ketakutan luar biasa ditengah-tengah masyarakat. Tentunya ikhtiar kuat terorisme dalam pemilihan lokasi-lokasi yang strategis bertujuan membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat dan negara.

Aksi terorisme memanfaatkan momentum Natal dan Tahun Baru di Indonesia sudah berlangsung lama dari tahun 2013 hingga sekarang dengan catatan adanya pola yang digunakan kaum terorisme melakukan inovasi seperti dari perseorangan menjadi kelompok keluarga dengan dasar pemikiran awal radikalisme menjadi terorisme, upaya memanipulasi logika berfikir tekait anak-anak lebih jarang diperiksa oleh aparat keamanan.

Migrasi dari tradisional ke modern serta perubahan fisik secara modis atau kekinian dalam mengcover tindakan eksekusi akhirnya. Namun ada yang selalu ditolak dalam adaptasi inovasi mereka, istiqomah kuat mengisolasi ruang pemikiran dan hubungan sosial di masyarakat Pancasila.

Selain itu, yang belum mengalami penyesuain perubahan terkait pola komunikasi dan gerakannya masih kuat teroganisir dalam sel-sel terorisme di Indonesia yang masih cukup banyak tersebar. Dalam banyak kasus-kasus yang terungkap belum ada terorisme melakukan aksinya secara mandiri dan mereka tetap melakukan aktivitas secara linier organisasi dengan tingkat kerahasian sangat tinggi.

Bercermin dari kasus bom gereja di Surabaya tahun 2018 yang dilakukan satu keluarga dari rumpun JAD, ikhtiar suatu keluarga mengkondisikan diri menjadi radikal tidak mungkin terjadi secara alami. Keluarga tersebut dapat dipastikan masuk dalam rumah bersama jaringan pemikiran radikal, kemudian lebih dalam lagi mendorong mereka melakukan aksi pembunuhan umat manusia.

Jangan anggap sepele pemirikan radikal yang terus muncul diranah publik, tidak terlalu sulit bagi kita untuk menemukan siapa berbuat apa diranah publik ini, banyak hasil survey mempublikasikan hampir 10 juta warga Indonesia berpaham radikal. Sehingga situasi bonus keberagaman moderat, toleran dan akomodatif yang menjadi fondasi kuat negara dasar negara ini bangun telah dibayangi iblis terorisme yang anti bonus intensif geososial yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia ini.

Tanggung jawab mengatasi terorisme dan akar pemikiran radikalisme buka saja otoritas negara beserta instrumen pendukungnya tapi adalah bagaimana saat ini masyarakat
membangun kesadaran akan tanggung jawab serta komitmen bersama melawan terorisme.

Kepedulian dalam konteks partisipasi masyarakat perlu terus diperluas digalang terutama pemuka agama, pendidik maupun politisi perlu untuk meminimalkan dan melawan isu SARA dan kembali mengajak setiap pihak untuk kembali mengamalkan ideologi Pancasila dan menempatkan terorisme sebagai musuh bersama masyarakat.

Peneliti Studi Radikalisme dan Terorisme Di Negara Berkembang

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam

August 19, 2026

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT

August 19, 2026

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam MIMIKA – Kekerasan yang diduga…

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT Oleh: Servatius Yosef Bencana gempa bumi…

Kapasitas Terbatas! Jadilah Bagian dari 300 Tokoh Pendidikan Dunia di GIHES 2026

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Panitia Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor bersama Forum Pondok Alumni Gontor (FPAG) akan…

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.