Mensos: Pemerintah Akan Cairkan Bansos PKH dan BPNT Melalui 900 KDMP
Bogor, Jawa Barat – Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme baru pencairan Bantuan Sosial (bansos) yang berbasis di desa atau kelurahan. Masyarakat penerima bansos nantinya tidak perlu lagi mendatangi kantor pos atau bank di pusat kota.
Penyaluran bantuan ini bakal dipusatkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Langkah ini diambil agar penerima manfaat bisa mengambil haknya dengan lebih dekat dan tanpa perlu antre lama.
Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyiapkan uji coba skema baru penyaluran bansos melalui jaringan KDMP. Sebanyak 900 koperasi yang telah beroperasi akan menjadi lokasi awal implementasi program sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan seluruh alur pencairan melalui KDMP masih dalam tahap simulasi sebelum diterapkan secara luas. Uji coba akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran bansos triwulan III tahun ini.
“Kita akan coba dulu penyaluran di 900 titik KDMP yang sudah siap beroperasi. Dan yang akan melayani nantinya adalah agen-agen dari perbankan,” ujar Gus Ipul, usai membuka Retret Pengurus Nasional Karang Taruna di Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.
Menurutnya KDMP tidak hanya memudahkan masyarakat mengambil bantuan. Pemerintah akan membuka gerai atau ada agen-agen di KDMP untuk memberikan kesempatan bagi penerima manfaat untuk langsung membelanjakan kebutuhan pokoknya di koperasi tersebut.
“Ini akan dapat kesempatan juga untuk sekaligus membelanjakan kebutuhan-kebutuhan pokoknya di KDMP ,” katanya.
Ditegaskannya bahwa penyaluran bansos nantinya tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku dengan mengandalkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai mitra penyalur.
“Meski lokasi pencairan akan memanfaatkan gerai KDMP, Himbara tetap menjadi lembaga penyalur resmi dengan menempatkan agen perbankan di setiap koperasi yang mengikuti uji coba,” ungkapnya.
Kemensos juga memastikan bahwa PT Pos tetap bertugas melayani penerima manfaat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas berat melalui layanan antar langsung ke rumah _(door-to-door)._
“Uji coba ini sudah pasti tidak akan menghilangkan peran PT Pos Indonesia dalam penyaluran bansos,” pungkas Gus Ipul.
Untuk diketahui, uji coba skema baru dibuat agar uang bansos langsung berputar di dalam desa. Melalui aturan baru tersebut, Koperasi Desa Merah Putih diwajibkan membeli pasokan bahan pangan dari petani, peternak, dan nelayan lokal. Teknis pencairan bantuan dibagi menjadi dua alur sesuai jenis programnya:
• Penerima Program Keluarga Harapan (PKH): Kategori lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas dapat menarik dana bantuan secara tunai langsung di kantor koperasi desa.
• Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Uang bantuan tidak dicairkan dalam bentuk tunai. Penerima manfaat wajib menukarkannya langsung dengan bahan pangan (sembako) di toko milik koperasi. [*]
