Oleh : Ilham Iskandar (Pengamat Sosial Politik)
Indikasi penggagalan Pelantikan Presiden dari praktik aksi unjuk rasa oleh mahasiswa, yang terjadi dalam beberapa demo terakhir turut diamini sejumlah pihak.
Menyikapi hal tersebut, Menkopolhukam Wiranto mengatakan bagi pihak yang akan menggagalkan pelantikan Presiden akan berhadapan dengan aparat keamanan.
Akhir-akhir ini kita dihadapkan pada aksi kerusuhan berujung ricuh di berbagai kota di Indonesia. Bahkan, hingga timbul korban jiwa. Bentrok dengan aparat keamanan hingga menjadi tersangka perancangan pembuat kericuhan.
Yang lebih mengejutkan, kabar terbaru menyebutkan adanya indikasi lain dari demo-demo yang dilakukan, yakni penggagalan pelantikan Presiden.
Kecurigaan muncul saat aparat keamanan menemukan gerakan-gerakan tertentu yang sengaja menyusupi atau mendompleng aksi unjuk rasa yang bertujuan murni menolak pengesahan Revisi Undang-Undang.
Hal ini diamini oleh Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Ia menjelaskan jika aksi mahasiswa ini dimanfaatkan guna menyampaikan kepentingan politik destruktif. Yasonna berharap kepada para mahasiswa ataupun pelaku unjuk rasa untuk tetap berhati-hati serta tidak terbawa oleh agenda-agenda politik yang menyesatkan.
Jika ditilik dari segi identitas para peserta aksi unjuk rasa tidaklah murni 100 persen mahasiswa. Yang mana belum juga paham apa yang ingin disampaikan kepada pihak DPR. Semoga di kerumunan massa ini tidak akan ada pihak yang menggunakan kesempatan untuk memprovokasi pengunjuk rasa guna mengubah pengesahan revisi UU, misal saja ke arah lain yakni ajakan “menggulingkan” Presiden Jokowi.
Salah satu contoh riil ialah ajakan menjatuhkan jabatan Presiden Jokowi oleh Sri Bintang Pamungkas (SBP). Pada tanggal 11 September 2019 yang bertempat didepan Gedung DPR. Selain ajakan menggagalkan proses Jokowi menjadi Presiden, SBP meminta ada pembentukan sebuah pemerintahan transisi. Lalu untuk siapakah SBP ini bekerja, karena ia begitu konsisten menggembar-gemborkan penjatuhan Jokowi? Hanya SBP yang tahu jawabannya.
Ajakan SBP ini dinilai sangat buruk dan termasuk kedalam kegiatan provokasi. Sehingga diimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak terhasut karena berpotensi mengganggu keamanan serta stabilitas politik di Nusantara tercinta. Disisi lain Kerusuhan juga kekerasan yang terjadi menjadi suatu indikasi akan adanya penyelinap dalam massa aksi.
Sehubungan dengan itu, Menkopolhukam, Wiranto mengatakan jika pihaknya akan memberikan langkah pengamanan secara maksimal pada proses pelantikan anggota DPR maupun MPR serta presiden dan wakil presiden. Bahkan, dengan tegas jika ada kelompok atau orang maupun pihak manapun yang mencoba guna menggagalkan pelantikan artinya ialah “MELAWAN KONSTITUSI”!
Wiranto juga menambahkan, pelantikan anggota DPR maupun MPR serta presiden dan wakil presiden merupakan mandat dari konstitusi.
Pelantikan juga merupakan puncak dari hasil Pemilu 2019 ini. Ia mengakui jika eksistensi negara memang sedang terancam oleh berbagai gerakan yang bersifat inkonstitusional. Oleh karena itu pihaknya akan memastikan optimalitas pengamaan pada kedua proses pelantikan tersebut.
Wiranto berdalih jika pemerintah selama ini selalu hadir dalam setiap kondisi serta situasi politik dan keamanan di tanah air. Ia menampik bahwa tindakan serta kebijakan pemerintah sejauh ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap masyarakat. Ia juga mengutarakan jika pihaknya selalu berupaya hadir di dalam setiap situasi apapun. Dirinya turut mengimbau agar tidak terpengaruh ajakan-ajakan lain yang dinilai negatif, dan lebih percaya kepada aparat keamanan.
Pernyataan serupa datang dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Ia menyatakan kepada semua pihak yang akan menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai presiden serta wakil presiden terpilih pada Pemilu tahun 2019, maka akan berhadapan dengan pihak TNI. Menurut Hadi, peringatan itu juga berlaku bagi semua pihak yang bertindak anarkis. Selain itu, Hadi menuturkan jika TNI memiliki tugas guna menjaga keutuhan serta keselamatan bangsa. Ia menilai dengan terjaganya kedua hal itu maka demokrasi juga konstitusi akan tegak berdiri.
Pihaknya juga menegaskan bahwa TNI akan mendukung serta memberikan bantuan kepada Polri, khususnya dalam rangka menjaga dan menciptakan keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah NKRI. Sebagai contoh saat TNI membantu Polri ketika proses pengamanan DPR atau MPR saat unjuk rasa yang berlangsung beberapa hari lalu.
Lebih lanjut, semoga pihak berwajib akan segera memproses SBP tadi guna memberikan klarifikasi atas ucapannya. Jangan sampai SBP yang mengajukan provokasi dan orang lainlah yang mendapatkan masalah. Apalagi proses pelantikan ini adalah puncak pesta demokrasi yang harus diterima secara legowo dan bermental ksatria.
