MENGGAGAS WISATA TOLERANSI DI BAGANSIAPIAPI

 

Oleh : Bastian Zulyeno, PhD.
Staf Pengajar FIB-UI

Tempat wisata tidak pernah membedakan suku, agama, dan bangsa. Upaya paling sistematis untuk menangani secara teoritis relasi problematika antara selera budaya dan struktur sosial adalah riset, dan tulisan sosiolog Perancis Pierre Bourdieu menghidupkan dan mengolah kembali konsep habitus untuk menunjukkan suatu sistem predisposisi dan aktivitas budaya yang dipelajari dalam masyarakat yang membedakan orang-orang berdasar hidupnya (Lull, 1998: 78-81).
“Jika kalian hendak belajar toleransi dan melihat bagaimana berbagai suku bangsa dapat hidup berdampingan secara damai tanpa ada pergesekan datanglah ke Bagansiapiapi”.

Demikian cuplikan yang disampaikan Ustadz kondang Abdul Shomad dalam ceramahnya yang disebarluaskan melalaui media Youtube.
Kota Bagan Siapiapi berada di muara sungai Rokan, berdekatan dengan Selat Malaka adalah ibukota dari Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Posisinya yang strategis di pantai Timur Sumatra menjadikan Bagansiaapi pernah menjadi pelabuhan besar dunia dan menjadi kota nelayan dengan penghasil ikan terbesar ke-2 di dunia setelah Norwegia. Bahkan kota ini pernah mendapat julukan Hong Kong van Andalas.

Adanya kebijakan transmigrasi yang diterapkan kolonial Belanda membuka kesempatan orang dari pulau Jawa untuk mukim juga di sana. Bagansiapiapi pada akhirnya menjelma menjadi wilayah pemukiman multi etnik dengan mayoritas penduduk Tionghoa memainkan peranan penting di sana. Selepas merdeka pertambahan penduduk makin besar. Komposisi penduduk mulai berubah dengan mayoritas Tionghoa dengan penduduk pribumi dari berbagai etnik. Meskipun demikian Bagansiapiapi selanjutnya disingkat Bagan tetap menjadi kota multietnik.

Kini berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir dalam buku Rokan Hilir Dalam Angka 2018, jumlah penduduk Kecamatan Bangko per 30 Juni 2017 yang sebagian besar tinggal di kota Bagansiapiapi adalah 83.679 orang. Di kecamatan dengan luas 475,26 Km2 ini memiliki 45 Mesjid, 25 Klenteng dan lima buah gereja.. Mayoritas suku yang tinggal di Bagan adalah suku Melayu dan Tionghoa. Jika melihat sejarah perjalanan penduduk Bagan sampai sekarang, hal yang paling menonjol dari kehidupan sosial di sana adalah kesadaran penduduk untuk hidup rukun damai dan sejahtera, maka dalam sejarahnya itu pula bukan tidak pernah terjadi konflik etnik.

Tercatat wilayah ini pernah tiga kali terjadi konflik antar etnik. Meskipun demikian karena pada dasarnya penduduk Bagan sejak awal dibentuk dengan memelihara toleransi maka kerusuhan tersebut tidak sampai meluas dan dapat diselesaikan dengan cepat. Sejarah kelam ini membuat pemerintah dan penduduk Bagan berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan kerukunan yang ada di Bagan, karena jika tidak, dendam terselubung dan hidup saling curiga akan terus menghantui kehidupan sosial di sana. Orang-orang keturunan Tionghoa di Bagansiapiapi, berdasarkan apa yang disampaikan oleh leluhur mereka, meyakini kalau kota teserbut adalah kota kelahiran sekaligus kampung halaman mereka, dan merasa berhak atas keikutsertaan dalam pembangunannya.

Sampai sekarang kesadaran penduduk Bagan untuk memelihara kerukunan dan toleransi boleh dikatakan sudah menjadi habitus perilaku penduduk yang saling menghormati, menyadari adanya perbedaan dan keinginan kuat untuk hidup rukun. Sesungguhnya hal ini dapat dijadikan contoh kasus semangat toleransi yang sudah mendarah daging. Oleh karena itu, kehidupan penduduk Bagan potensial menjadi bahan kajian dan role model bagaimana toleransi dipelihara sebaik-baiknya oleh penduduk. Tradisi tahunan bakar tongkang contohnya tradisi ini erat kaitannya dengan sejarah kota Bagansiapiapi, khususnya awal mula kedatangan orang-orang keturunan Tionghoa ke muara Rokan. Tradisi khas etnik Tionghoa Bagan Siapiapi yang tidak dikenal oleh warga Tionghoa non-Bagansiapiapi atau warga masyarakat dari dari etnik lain. (Arfan, 2016: 9).

Seluruh proses komunikasi pada akhirnya menggantungkan keberhasilan pada tingkat ketercapaian tujuan komunikasi, yakni sejauh mana para partisipan memberikan makna yang sama atas pesan yang dipertukarkan, itulah yang sering dikatakan sebagai komunikasi antar budaya yang efektif. (Liliweri, 2007). Dalam ritual Bakar Tongkang terjadi komunikasi antar budaya yang efektif. Terlihat dari keikutsertaan etnis-etnis lain selain Tionghoa yang berpartisipasi untuk kemeriahan acara tersebut. Puluhan tahun ritual ini dilakukan sampai sekarang, membuktikan betapa komunikasi atas pesan yang dipertukarkan sampai kepada seluruh partisipan.

Pemukiman di Bagansiapapi awalnya diisi oleh orang-orang keturunan Tionghoa, setelah kedatangan orang-orang Melayu berdampak terhadap kebudayaan yang sudah berkembang. Melayu yang identik dengan Islam akhirnya ikut mewarnai kebudayaan setempat. Toleransi tidak hanya terlihat pada kehidupan sehari-hari tetapi juga tampak pada arsitektur hunian penduduk Bagansiapiapi. Ada perpaduan mencolok antara budaya Cina dan Melayu. Paling tidak dalam sebuah rumah hunian terlihat tata ruangnya memiliki courtyard di bagian tengah (tradisional Cina) dan teras di bagian muka rumah tipikal rumah tradisional Melayu.

Masalah toleransi dalam hubungannya dengan keberadaan masyarakat Tionghoa seringkali ditempatkan sebagai masalah serius. Berbagai usaha dilakukan pemerintahan untuk menegakkan kehidupan yang penuh toleransi dalam masyarakat multi-etnik, cara lain yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dapat dilakukan dengan mengambil model satu daerah dalam populasi mayarakat multi-etnik dapat hidup rukun dan saling menghormati. Sesungguhnya Bagansiapiapi, kabupaten Rokan hilir dapat dijadikan role model oleh negara
Wisata toleransi adalah konsep yang coba ditawarkan sebagai usaha untuk menjadikan Bagansiapi-api sebagai model kehidupan masyarakat multi-etnik yang penuh toleransi. Artinya kota tersebut dapat digunakan sebagai destinasi wisata bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana kehidupan multi-etnik di sana hidup berdampingan dengan rukun. Tanpa disadari reaksi interaksi antar etnik yang telah terjadi puluhan tahun melahirkan sebuah sebuah konsep kerukunan “ala Bagan” di mana etnik dominan Melayu, Cina, Jawa, Minang dan Batak berbaur.

 

Untuk mewujudkan model destinasi wisata toleransi, diperlukan langkah-langkah strategis diantaranya: (1) Penyebarluasan potret kehidupan masyarakat Bagan siapiapi melalui berbagai media (2) Tawaran ke institusi atau lembaga yang punya kewenangan mengambil keputusan kebijakan publik untuk melakukan studi banding ke Bagansiapiapi (3) Pemda setempat perlu mempertimbangkan ikon potensi wisata dan ekonomi kreatif dengan mengusung Bagansiapiapi sebagai kota wisata toleransi (4) Menghimpun dan mempublikasikan cerita rakyat Bagan siapiapi berlatar kerukunan antar-etnik dalam bentuk buku, sinetron, novel dll sebagaimana yang telah dilakukan oleh sastrawan Mahyudin Sudarno lewat karya sastranya (5) menetapkan moment dimana warga penduduk Bagan dapat mengekspresikan dirinya melalui festival kesenian multi-etnik.

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By 0

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

Kebijakan Transformatif Tunjukkan Negara Bergerak Cepat Membenahi Masalah

By 0

Kebijakan Transformatif Tunjukkan Negara Bergerak Cepat Membenahi Masalah  Oleh: Agus Sasongko Sudah saatnya publik menilai perjalanan pembangunan bukan hanya dari janji, tetapi juga dari arah kebijakan dan hasil yang mulai terlihat di tengah kehidupan masyarakat. Dalam 21 bulan pemerintahan, berbagai langkah yang diambil menunjukkan adanya upaya mempercepat penyelesaian persoalan yang selama ini dianggap rumit dan membutuhkan waktu panjang. Di tengah tantangan pada sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik, rangkaian kebijakan transformatif menjadi sinyal bahwa negara sedang bergerak lebih cepat membenahi masalah sekaligus membangun fondasi yang lebih kuat bagi masa depan Indonesia. Gambaran tersebut mengemuka dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta. Pada kesempatan itu, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan sekaligus menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 663 hari pemerintahan. Artinya, rata-rata satu kebijakan lahir setiap lima hari sebagai bagian dari upaya menyelesaikan persoalan negara yang sebagian telah berlangsung selama puluhan tahun dan membutuhkan keberanian dalam pengambilan keputusan. Menurut Prabowo Subianto, pencapaian tersebut lahir dari kombinasi keberanian mengambil keputusan, kerja keras, arah kebijakan yang jelas, serta semangat gotong royong seluruh unsur bangsa. Pemerintah juga tidak mengklaim seluruh persoalan telah selesai, tetapi menilai berbagai tantangan nasional mulai memasuki tahap penyelesaian yang lebih nyata. Cara pandang tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan diposisikan sebagai proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi, bukan sekadar mengejar pencapaian jangka pendek yang mudah dilupakan. Salah satu indikator keberhasilan yang paling menonjol selama setahun terakhir terlihat pada sektor pangan. Indonesia berhasil mencapai swasembada delapan komoditas utama lebih cepat dibanding target awal yang diperkirakan membutuhkan empat hingga lima tahun. Beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit menjadi komoditas yang berhasil diperkuat melalui kombinasi kebijakan produksi, distribusi, serta dukungan kepada petani. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa percepatan kebijakan dapat menghasilkan dampak nyata ketika hambatan birokrasi dan distribusi mulai disederhanakan. Keberhasilan tersebut diperkuat oleh langkah pemerintah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk yang selama ini dinilai menghambat akses petani. Selain itu, harga pupuk berhasil diturunkan hingga 20 persen sehingga biaya produksi menjadi lebih ringan. Kebijakan tersebut tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga berdampak terhadap kinerja PT Pupuk Indonesia yang mencatat peningkatan keuntungan sebesar 252,8 persen. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang tepat dapat menghadirkan manfaat ganda, yakni memperkuat kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan kinerja badan usaha milik negara. Pada sektor energi, pemerintah juga menunjukkan langkah strategis melalui implementasi diesel berbasis campuran biodiesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri sehingga mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau setara USD9,5 miliar. Langkah tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri. Keberhasilan itu menunjukkan bahwa hilirisasi sumber daya dan pemanfaatan energi domestik mulai memberikan hasil yang konkret bagi perekonomian nasional.…

All Rights Reserved © 2025