Oleh : Muhamad Yasin
Upaya Pemerintah dalam membangun Indonesia maju dan sejahtera tentu akan banyak menuai tanggapan dari berbagai macam pihak.
Keberhasilan yang telah dicapai tentu menjadi bukti bahwa Pemerintahan dibawah presiden Joko Widodo menunjukkan perkembangan yang signifikan, sehingga pantas untuk terus diapresiasi.
Sebelumnya, Jokowi telah melakukan upaya besar demi pemerataan dan penegakan keadilan sosial di Indonesia.
Baca Juga
Beragam kebijakan telah diluncurkan demi meningkatkan kekuatan ekonomi rakyat dan mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa.
Transformasi struktural menjadi fokus pemerintahan Jokowi yang menyasar pada tiga fokus fundamental yaitu alokasi sumber daya, kebijakan yang berpihak, hingga pemberdayaan pelaku ekonomi.
Di era Presiden Jokowi, penguasaan aset mulai menyebar. Seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang.
Selain itu, Jokowi mencatat dalam sejarah yakni sebagai Presiden dengan kebijakan BBM satu harga yang telah diimplementasikan di 25 titik wilayah dari target 54 titik wilayah di seluruh Indonesia.
Presiden Jokowi juga pernah memaparkan bahwa fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur. Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, dirinya percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan bangsa untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul.
Dengan Infrastruktur dasar yang semakin baik, maka dampaknya akan meningkatkan taraf hidup manusia Indonesia. Kualitas hidup akan semakin membaik. Hal itu nantinya akan tercerminkan pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Selain itu Pemerintahan Jokowi juga gencar dalam melakukan Pengiriman tenaga pendidik ke wilayah terpencil, dengan adanya hal tersebut maka diharapkan anak Indonesia di wilayah terpencil dapat mengenyam pendidikan lebih layak.
Berikutnya, peningkatan kompetensi berkelanjutan untuk guru juga sudah dilakukan, jangkauan lebih dari 1 juta guru. Kemudian, realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga turut meningkat setiap tahunnya.
Pada 2018, BPS merilis IPM Indonesia pada tahun 2017 sebesar 70,81 atau tumbuh 0,90 % dibandingkan dengan tahun 2016. Peningkatan IPM menandakan harapan untuk hidup, baik dari dimensi kesehatan, sekolah, maupun hidup layak semakin panjang.
Kepala BPS, Suhariyanto menjelaskan IPM Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, utamanya dalam kurun waktu 2010, IPM Indonesia masih sebesar 66,53 dan secara bertahap meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 70,81 pada 2017.
Pemerintah telah mencanangkan program BBM di daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan dan terluar dengan tujuan agar BBM bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang sama.
Keberhasilan yang sangat tampak adalah semakin mudahnya perizinan usaha. Pemerintah terus melakukan penyederhanaan birokrasi dalam kemudahan berusaha dalam mencabut, menggabung dan menyederhanakan regulasi dan menyediakan platform perizinan usaha yang mudah dan cepat.
Ketua Umum Kadid Rosan Roeslani menuturkan, penyederhanaan birokrasi terbukti mampu menumbuhkan investasi di Indonesia.
Pertumbuhan Investasi terbukti dari membaiknya Peringkat Investasi, dimana Moody’s, Fitch dan Standard Poor menyatakan bahwa Indonesia layak Investasi di tahun 2018, dimana S&P terakhir kali memberikan status layak investasi pada tahun 1992.
Para menteri yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi juga menunjukkan kiprahnya yang tidak main-main bagi pembangunan Indonesia.
Terpilihnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dirasa merupakan sesuatu yang briliant, bagaimana tidak, belum sampai setahun menjabat sebagai menteri, mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia 2017 oleh majalah Finance Asia yang berkedudukan di Hong Kong.
Penghargaan tersebut didapat karena Sri Mulyani dinilai berhasil mengurangi target defisit fiskal dari yang dikhawatirkan menembus angka 3 persen menjadi 2,5 persen dari PDB.
Kebijakan fiskal tentu akan memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Tidak sekadar mendorong pertumbuhan, fiskal pun menjadi bantalan untuk menjaga ketahanan ekonomi.
Selain itu hal yang tak kalah penting adalah menjaga defisit anggaran agar tetap terkendali. Tahun lalu, realisasi defisit adalah 1,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jauh lebih kecil dari rencana yaitu 2,19 % PDB.
Keberbasilan yang ditorehkan oleh Pemerintahan dibawah kepemimpinan Jokowi tentu menunjukkan optimisme negara Indonesia untuk menjadi negara yang semakin maju dalam segala bidang.
Penulis adalah pengamat sosial politik
