Mengapresiasi Stafsus Pilihan Jokowi

Oleh : Aldia Putra

Presiden Joko Widodo menunjukkan salah satu gebrakannya di periode keduanya, yakni dengan diangkatnya staf khusus dari kalangan milenial. Tak hanya itu, menariknya salah satu staf khusus tersebut berasal daru kalangan disabilitas Angkie Yudistia yang selama ini memperjuangkan penyandang disabilitas.
Angkie Yudistia merupakan difabel yang menjabat sebagai CEO Thisable Enterprise, Angkie lahir di Medan pada 5 Juni 1987. Ia merintis perusahaan tersebut di usia 25 tahun. Fokusnya adalah misi sosial untuk membantu kaum difabel.
Sebelumnya ia merupakan lulusan dari London School of Public Relation (LSPR), Jakarta jurusan periklanan. Ia juga meraih gelar master bidang komunikasi pemasaran dari perguruan tinggi yang sama.

Dihadapan para wartawan, dia juga memperkenalkan dirinya dengan bahasa isyarat saat sesi tanya jawab berlangsung. Angkie mengungkapkan rasa bangganya bisa dipilih Jokowi untuk menjadi Staf Khusus.

Dengan diangkatnya Angkie Yudistia tersebut, tentu kita patut memberikan penghormatan kepada pemerintah. Hal tersebut membuktikan bahwa di era keterbukaan ini, siapapun bisa berkiprah luas untuk bangsa.
Tentu saja pertimbangan Jokowi dalam memilih perempuan berusia 32 tahun tersebut menunjukan bahwa pemerintah memiliki visi untuk memberdayakan kaum disabilitas.

Perusahaan Thisable yang dibidaninya tersebut bertujuan agar kelompok disabilitas di Indonesia memiliki kemampuan, keterampilan dan menyalurkannya ke dunia kerja, terutama dalam industri ekonomi kreatif. Menurut Angkie, saat ini kelompok disabilitas masih kesulitan dala memperoleh pekerjaan.
Keberadaan Thisable Enterprise berhasil melahirkan sinergi dengan start-up dari Indonesia yakni Go-Jek, dimana para penyandang disabilitas dibawah naungan tersebut disalurkan untuk menjadi tenaga pekerja pada sejumlah layanan Go-Jek, seperti Go-Massage, Go-Clean, Go-Auto maupun Go-Glam, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing penyandang disabilitas.

Angki menuturkan, sudah waktunya disabilitas bukan menjadi kelompok minoritas, tetapi kami dianggap setara.
Selain sebagai CEO, Angkie juga merupakan seorang penulis yang telah menelurkan 3 buah buku yang bertajuk Menembus Batas, Setinggi Langit dan Sociopreneur.

Selain didaulat sebagai staf khusus, Angkie juga dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menjadi juru bicaranya dalam bidang sosial. Dalam kesempatan tersebut Angki mengungkapkan bahwa dirinya siap membantu Presiden sepenuh hati menuju Indonesia Inklusif dan tentunya lebih ramah disabilitas.

Ia pun merasa bangga mendapatkan kesempatan oleh Presiden untuk menyuarakan 121 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Karena menurutnya sudah saatnya suara disabilitas didengar.
Pada Oktober 2019 lalu, Angkie mendapatkan penghargaan sebagai Asia Women Marketer of the Year 2019 di Asia Marketing Federation yang berlangsung di Taipei, Taiwan.

Ia juga mendapatkan penghargaan Ikon Prestasi Pancasila 2019 dan menjadi penghargaan ke-21 selama ia berkarir. Apresiasi ini diberikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Tentunya, diantara semua Presiden yang menjabat, Mungkin baru Presiden Jokowi yang terlihat memiliki perhatian cukup besar kepada para penyandang disabilitas.
Hal tersebut terlihat saat Jokowi menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional 2018 di Lapangan Parkir Sumarecon, Bekasi, Jawa Barat. Dimana Jokowi mengawali sambutannya dengan menyapa para undangan dengan menggunakan bahasa isyarat.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengapresiasi prestasi yang ditorehkan oleh para penyandang disabilitas tersebut. Salah satunya saat perhelatan Asian Para Games yang dapat merebut 37 medali emas dan berhasil menempati peringkat kelima.
Jokowi sempat berpendapat bahwa prestasi para penyandang disabilitas itu harus diangkat untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada masyarakat untuk terus berprestasi.

Dengan terpilihnya staf khusus dari kalangan disabilitas, tentu muncul sebuah harapan agar para penyandang disabilitas tersebut untuk terus berkarya dan tak merasa kurang sedikitpun.
Penyandang disabilitas kelak tidak perlu merasa rendah diri atas kekurangan yang ada pada dirinya. Semua warga tentu memiliki hak yang sama, terutama hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Gebrakan pemerintah dalam mengangkat staf khusus dari kalangan difabel, tentu diharapkan akan menjadi sambungan masyarakat yang mengalami disabilitas agar segala suara maupun keluh kesahnya bisa disampaikan kepada Presiden. Sehingga ruang dialog antara pemerintah dan para penyandang disabilitas dapat semakin meluas.

RUU Perampasan Aset, Komitmen Serius Antikorupsi Negara

By 0

RUU Perampasan Aset, Komitmen Serius Antikorupsi Negara Oleh: Alexander Royce Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kini memasuki babak baru yang kian progresif. Di bawah kepemimpinan visioner saat ini, langkah-langkah luar biasa terus diambil guna memastikan kekayaan negara tak lagi dirampok oleh segelintir pihak. Saat ini, instrumen hukum paling dinanti, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sedang dikebut pembahasannya oleh pemerintah dan DPR. Ini adalah sinyal kuat bahwa negara sama sekali tidak main-main dalam misi suci melindungi uang rakyat. Koruptor dipastikan tidak akan bisa tidur nyenyak menyembunyikan hasil kejahatannya, karena instrumen pemiskinan sudah di depan mata. Pembahasan RUU Perampasan Aset bukan sekadar wacana di atas kertas, melainkan wujud komitmen politik tingkat tinggi rezim saat ini. DPR menargetkan agar beleid strategis ini segera diketok palu. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dengan tegas menyampaikan komitmen parlemen bahwa RUU ini ditargetkan rampung selambatnya akhir tahun. Beliau menekankan landasan filosofis utama regulasi ini adalah menjamin kepastian pemulihan atas kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Dengan disahkannya aturan ini, percepatan pengembalian aset negara diyakini bisa berjalan jauh lebih efektif, sistematis, dan terukur. Lebih lanjut, pimpinan komisi hukum tersebut menekankan bahwa proses pembahasan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian tingkat tinggi. Mengingat cakupan RUU yang sangat luas dan berpotensi bersinggungan dengan ranah hukum lain—seperti kitab undang-undang hukum pidana maupun hukum acara pidana—penyelarasan norma mutlak dibutuhkan. Kehati-hatian ini menjadi jaminan agar kelak RUU Perampasan Aset benar-benar menjadi pedang keadilan murni bagi rakyat, dan bukan menjadi alat kriminalisasi yang rentan disalahgunakan oleh pihak tertentu demi kepentingan sesaat. Langkah proaktif nan strategis ini sekaligus membuktikan bahwa kabinet pemerintahan saat ini tidak sekadar bermain pada narasi populis, tetapi benar-benar membenahi fondasi hukum dari hulu ke hilir. Melalui harmonisasi kebijakan eksekutif dan legislatif yang sangat solid, negara bertekad memastikan setiap celah pelarian harta haram para koruptor akan ditutup rapat tanpa kompromi. Dukungan pengesahan undang-undang ini tak hanya menggema dari parlemen, tetapi juga mengalir deras dari aparat penegak hukum di garis depan. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menjadi salah satu garda terdepan yang antusias menyambut regulasi ini. Kasubdit II Direktorat Pencegahan Kortas Tipikor Polri, Kombes Affandi Eka Putra, secara meyakinkan menyatakan kehadiran aturan perampasan aset akan memberikan amunisi baru yang luar biasa ampuh dalam menuntaskan pemberantasan korupsi di seluruh pelosok Tanah Air. Menurut perwira menengah tersebut, regulasi ini bukan sekadar alat penyitaan biasa, melainkan instrumen pamungkas yang menyuntikkan efek jera luar biasa bagi pelaku rasuah. Pemiskinan terhadap koruptor diyakini menjadi hukuman yang paling ditakuti. Namun, kepolisian juga bijak menegaskan bahwa implementasi penyitaan aset ini kelak harus senantiasa berpijak kokoh pada asas kesetaraan di hadapan hukum, sehingga pelaksanaannya dipastikan akan berjalan objektif, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak tanpa pandang bulu.…

All Rights Reserved © 2025