Mengapresiasi Komitmen Pemerintah Jamin Iklim Investasi

Mengapresiasi Komitmen Pemerintah Jamin Iklim Investasi

Oleh : Dian Ahadi

Pemerintah terus memperbaiki dan menjamin kondisivitas iklim investasi di Indonesia. Kebijakan ini perlu mendapat apresiasi luas dari masyarakat sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Belakangan ini Pemerintah RI terus disibukkan dengan fokus utama yakni terus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19 sekaligus gelombang gejolak perekonomian global yang membuat negara sekelas Amerika Serikat mengalami resesi karena berada pada fase inflasi hingga dua kuartal beruntun.

Salah satu cara terbaik yang mampu untuk langsung mendongkrak perekonomian bangsa ini adalah dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh sejumlah pemodal, baik dari asing maupun domestik. Maka dari itu pemerintah terus menekankan komitmen untuk tetap mampu menjamin iklim investasi yang sangatlah kondusif.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa salah satu basis kekuatan Indonesia sebagai negara maritim adalah memang terletak pada kekayaan alam dan lautannya. Maka jika seluruh potensi yang berada dalam laut Tanah Air mampu untuk dikelola dengan tepat, bukan tidak mungkin akan terus menarik minat para investor untuk menanamkan modal mereka. Mengenai hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan komitmen mereka untuk meningkatkan iklim investasi.
Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof Rokhmin Dahuri saat menghadiri undangan Global Shrimp Forum yang diadakan di Hotel Van der Plak, Utrecht, Belanda, menyampaikan bahwa Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi produsen udang budidaya terbesar di dunia.
Bagaimana tidak, data menunjukkan kalau Indonesia sendiri merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai hingga 99 ribu km, yang menjadi nomor dua terpanjang setelah Kanada, serta memiliki sekitar 3 juta hektar lahan pesisir.
Maka untuk mampu mengejar target sebagai produsen udang terbesar dunia itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memiliki target produksi udang budidaya hingga sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024 mendatang, yang mana di dalamnya terdiri dari sekitar 80 persen udang Vanammei dan 20 persen diantaranya adalah udang Windu.
Dengan terus menggenjot produksi udang tersebut, menurut pria yang juga menjabat sebagai Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa nilai ekspor udang yang dimiliki oleh Indonesia akan langsung meningkat hingga 250 persen pada tahun 2024 tersebut.
Lebih lanjut, Prof Rokhmin Dahuri juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sendiri terus menjamin iklim investasi dan kemudahan berbisnis yang kondusif, termasuk di dalamnya adalah penyediaan kredit perbankan dan sumber dana lainnya. Dirinya juga menyampaikan bahwa pemerintah juga akan terus melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global dan disrupsi supply chain akibat dinamika geopolitik yang terjadi lantaran konflik Rusia dengan Ukraina.
Pada kesempatan lain, Presiden RI, Joko Widodo dalam pidatonya di gedung DPR dalam rangka sidang tahunan MPR 2022 menyampaikan bagaimana kondisi saat ini sangat tidak menentu setelah meletusnya konflik Rusia-Ukraina. Hal tersebut akhirnya menyebabkan adanya krisis pangan, krisis energi hingga krisis keuangan yang menyebabkan sekitar 107 negara terdampak.
Menurut presiden bahwa semua tantangan itu harus bisa dihadapi oleh Indonesia dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Pada kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan keberhasilan Indonesia yang mampu terus mengendalikan angka inflasi di kisaran 4,9 persen, yang menjadi di bawah rata-rata ASEAN dengan kisaran 7 persen dan bahkan jauh di bawah rata-rata negara maju dengan inflasi 9 persen.
Ditambahkannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat positif hingga 2,44 persen pada kuartal kedua tahun 2022 dengan neraca perdagangan yang surplus terus hingga 27 bulan beruntun. Semua hal tersebut dikarenakan memang kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang sangat baik. Dengan kepemilikan keanekaragaman hayati yang begitu luar biasa, tentunya menjadi kekuatan sangat besar bagi Indonesia. Maka dari itu pengelolaan akan terus dilakukan dengan bijak dan juga secara berkelanjutan.
Pemerintah, berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural yang sangat berguna bagi daya saing serta iklim ber-usaha agar terus ditingkatkan. Ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM juga terus akan diperbaiki, sehingga belakangan hasilnya sudah mulai terlihat, yakni ketika investasi di Indonesia mampu meningkat tajam hingga 52 persen.
Beberapa hal penting menurut Presiden mengenai upaya peningkatan iklim investasi di Indonesia adalah bagaimana peningkatan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam terus mampu ditingkatkan, kemudian optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau. Selanjutnya adalah perlindungan hukum, sosial, politik dan ekonomi yang terus diperkuat, UMKM yang terus didukung untuk naik kelas hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus dijaga keberlanjutan nya.
Dengan seluruh upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk beberapa rancangan ke depan yang sudah dipikirkan serta diperhitungkan dengan matang mengenai peningkatan dan pembaikan iklim investasi sehingga mampu menjadi lebih kondusif, maka sudah sepatutnya segala hal tersebut harus diapresiasi demi segera tercapainya seluruh cita-cita Indonesia ke depan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025