• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Mengapresiasi Keberpihakan Pemerintah Kepada Buruh

Mengapresiasi Keberpihakan Pemerintah Kepada Buruh

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 3 May 2020

Oleh : Zakaria

Hari buruh tahun ini berbeda karena tidak ada demo. Masyarakat senang karena mereka menaati aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang salah satunya menghindari kerumunan. Buruh juga bahagia karena pemerintah selalu membela nasib mereka.

Tanggal 1 Mei kemarin diperingati sebagai hari buruh sedunia dan biasanya selalu ada demo untuk memperingatinya. Namun berbeda dengan peringatan Mayday tahun ini. Tidak ada demonstrasi dan pengumpulan massa karena para pekerja menaati aturan untuk PSBB dan social distancing.

Ketua KSPI (Konfederasi serikat pekerja indonesia) Said Iqbal menyatakan bahwa memang ia dan kawan-kawan tidak melakukan demo karena memahami masa prihatin saat pandemi Covid-19.

Demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan hingga ribuan orang tentu sangat riskan karena bisa menularkan potensi terkena virus Corona. Jika ada 1 saja pekerja yang membawa bibit virus, maka semua bisa tertular dan bahkan meneruskan penyakit itu kepada seluruh anggota keluarganya di rumah.

Sebagai gantinya, demonstrasi diubah menjadi acara bakti sosial dan penggalangan dana. KSPI melakukan hal ini karena melihat masih ada kawannya sesama buruh yang ternyata terpaksa dirumahkan karena pabrik tempatnya bekerja rugi dan tutup. Dengan adanya bakti sosial, diharap bisa sedikit membantu mereka untuk mengepulkan asap dapur kembali.

Masyarakat menyambut gembira ketika tidak ada demo di hari buruh. Walau mereka memahami bahwa para pekerja berdemo karena menyampaikan suara hati kepada Pemerintah, namun secara tidak langsung kegiatan itu membuat kemacetan di mana-mana. Ketika tidak ada demo maka otomatis perjalanan jadi lancar.

Selain itu, aksi bakti sosial yang dilakukan oleh serikat pekerja juga dipuji oleh masyarakat. Mereka masih memiliki rasa peduli kepada sesama buruh, dan mau menyumbang dari gaji pribadinya. Aksi sosial ini tentu juga bisa jadi teladan, dan orang lain akan terinspirasi juga untuk saling berderma.

Buruh yang ikut aksi sosial juga bahagia walau tidak ada demo. Kali ini mereka tidak lagi meminta hak untuk naik gaji dan hak untuk cuti, serta tuntutan lain.

Karena pemerintah tanpa didemo sudah menaikkan UMK (upah minumum kota) tiap tahun dan nominalnya selalu mencukupi. Untuk Kota Malang saja, UMK sudah 2.800.000 rupiah. Jika ada perusahaan yang masih menggaji di bawah UMK, maka akan segera ditindak oleh Dinas Tenaga Kerja.

Peraturan yang merugikan buruh seperti outsourcing, dilarang menikah dalam kurun waktu tertentu, dan larangan cuti, juga diperhatikan oleh pemerintah. Jadi Dinas Tenaga Kerja di kota-kota di Indonesia, mewakili pemerintah, akan menegur keras perusahaan yang masih memberlakukan peraturan yang dianggap merugikan oleh karyawan. Para buruh bisa bernapas dengan lega.

Para pekerja yang dirumahkan karena Pandemi Corona juga masih punya harapan. Pemerintah sudah meluncurkan kartu pra kerja untuk mengatasi banyaknya pengangguran baru karena banyaknya pabrik yang tutup, sebagai efek domino dari penyebaran Covid-19.

Kartu ini diprioritaskan bagi para buruh yang kehilangan pekerjaan. Jadi mereka mendapatkan uang intensif sebanyak 2,4 juta rupiah, yang ditransfer bertahap selama 4 bulan.

Selain uang, sebenarnya perhatian pemerintah kepada buruh pengangguran yang memegang kartu pra kerja adalah bekal keterampilan. Hal ini tentu saja lebih penting daripada sekadar uang sakunya.

Dengan adanya pelatihan online yang diselenggarakan oleh beberapa perusahaan rekanan, maka pemegang kartu pra kerja bisa mendapat skill baru. Hal itu penting sebagai modal usaha, jadi mereka bisa menjadi businessman dan tidak tergantung pada lowongan kerja di pabrik.

Ketiadaan demo buruh diganti dengan bakti sosial sebagai bentuk empati kepada sesama pekerja yang terpaksa dirumahkan karena pandemi Covid-19. Masyarakat senang karena para buruh ternyata cinta damai dan peduli sesama. Buruh juga senang karena UMK selalu dinaikkan dan ada kartu pra kerja untuk para pengangguran.

Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

August 27, 2026

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

August 27, 2026

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir Oleh : Gavin Asadit Pemerintah terus memperkuat…

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi Jakarta – Pemerintah terus…

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih INDRAMAYU — Pemerintah terus mematangkan pembangunan…

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.