Oleh : Sabby Kosay
Situasi Papua dan Papua Barat cenderung kondusif jelang peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2019. Kendati demikian, TNI/Polri terus bersiaga guna mengantisipasi pergerakan kelompok separatis sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.
OPM ini memang tak kenal kata menyerah, mereka seolah tak kenal lelah terus melakukan pergerakkan. Meski denyutnya tak terasa, kelompok separatis yang terkenal dengan kekejiannya ini perlu diwaspadai. Terlebih di kawasan-kawasan yang menjadi basis pergerakkannya. Kewaspadaan ini bukan hanya milik pemerintahan saja, melainkan mencakup seluruh rakyat Indonesia, termasuk para aparat keamanan.
Berita terbaru menyebutkan bahwa, Aparat keamanan telah memetakan status menjelang hari ulang tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada 1 Desember mendatang. TNI dan Polri ingin memastikan perihal stabilitas keamanan di Papua tetap terjaga. Pihaknya menyatakan, belajar dari evaluasi kasus-kasus sebelumnya. Mapping sudah pasti, namun tetap melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.
Koordinasi ini dilakukan untuk memahami kapan saja kewaspadaan serta pengamanan yang dilakukan aparat keamanan gabungan perlu ditingkatkan dari biasanya. Selain itu, aparat keamanan intens melihat perkembangan isu yang ada di Papua agar tidak mempengaruhi stabilitas keamanan. Masyarakat juga turut diimbau agar menghindari daerah-daerah yang rawan sebagai basis kegiatan kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Kelompok ini ditengarai berperan sebagai sayap OPM yang sering berulah di wilayah Papua.
Kendati Peningkatan keamanan telah diupayakan menjelang HUT OPM dilakukan rutin setiap tahun, aparat mengaku masih sering kecolongan. Yakni, menjelang akhir tahun lalu, antisipasi di sejumlah daerah rawan oleh kepolisian tidak membuahkan hasil. Kejadian besar atas penculikan 31 pekerja PT Istaka Karya oleh KKSB pimpinan Egianus Kogoya di Nduga, yang mana belasan orang disandera serta dipastikan meninggal dalam ekseskusi massal, adalah bukti kekejaman mereka.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menyatakan, pihaknya tidak akan terburu-buru memberikan keputusan terkait penghentian akses internet guna mengantisipasi peringatan HUT kelompok separatis tersebut.
Namun, tidak menutup kemungkinan jika terjadi civil disorder, aparat yang akan hadir terlebih dahulu guna melakukan penanganan, bukan Kemenkominfo. Selain itu, kementerian yang dipimpinnya juga memiliki manajemen penanggulangan konten, khususnya melalui literasi digital, selain pengambilan langkah penindakan berupa pembatasan akses internet. Disebutkan pula bahwa akan ada edukasi, kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan, adat, masyarakat, hingga tokoh-tokoh terkait pemanfaatan akses media sosial dan internet.
Sementara itu, Kepolisian Daerah Papua memintasi aparat desa (kampung) di wilayah itu untuk memberikan bantuan maupun dukungan pendanaan kepada kelompok kriminal Separatis bersenjata atau KKSB.
Kapolda Papua, Irjen Polisi Paulus Waterpauw, di Timika, mengutarakan kini telah beredar surat dari KKSB yang ditujukan kepada para kepala kampung guna mengajukan dukungan pendanaan. Pihaknya mengingatkan agar para kepala kampung jangan sampai mengulurkan bantuan sedikitpun kepada kelompok separatis ini, dengan alasan apapun. Jika ada yang nekat, maka akan ditindak tegas.
Kapolda tak menampik bahwa kelompok bersenjata yang selama ini sering melancarkan serangkaian aksi teror penembakan maupun pembantaian terhadap aparat dan juga warga sipil di pedalaman Papua, dinilai sering memaksa semua pihak untuk memberikan dukungan pendanaan.
Menurut laporan, Dana-dana itu, digunakan untuk membeli atau mendapatkan amunisi maupun senjata api, selain melancarkan aksi perampasan senjata dan amunisi dari aparat.
Kapolda menerangkan bahwa penangkapan gembong KKSB Sinak, Iris Murib di Kali Pindah-pindah, Distrik Iwaka, Mimika berkaitan erat dengan rencana kelompok separatis Papua guna melakukan aksi teror penembakan ketika 1 Desember mendatang.
Disebutkan, Iris Murib selama beberapa waktu terakhir berada di sekitar wilayah Timika untuk mencari amunisi dan beragam perlengkapan lain untuk kepentingan aksi teror. Serta bergabung dengan kelompok lainnya yang melintasi Sugapa, Kabupaten Intan Jaya dalam perjalanannya. Rencana berpadunya kelompok ini bertepatan dengan HUT OPM. Berkenaan dengan hal tersebut, Polda Papua terus meningkatkan sweeping atau razia senjata tajam serta bahan berbahaya lainnya. Yakni, bertujuan untuk menekan ruang gerak kelompok ini.
Imbauan ini resmi diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Papua. Sebab, civil disorder ini bisa terjadi kapanpun tanpa terduga. Sehingga upaya pencegahannya-pun akan terus dilakukan. Kendati demikian peningkatan kewaspadaan bisa dimulai dari diri sendiri, sehingga dapat membantu pemerintah dan aparat keamanan menciptakan situasi yang kondusif.
