• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Mendukung Rencana Pendirian Pos Pengamanan di Agandugume Cegah Gangguan KST Papua

Mendukung Rencana Pendirian Pos Pengamanan di Agandugume Cegah Gangguan KST Papua

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 12 August 2023

Mendukung Rencana Pendirian Pos Pengamanan di Agandugume Cegah Gangguan KST Papua

Oleh : Melky Samuel Hansen

Pangdam XVII Cenderawasih akan mendirikan pos pengamanan diwilayah Distrik Agandugume. Hal tersebut bertujuan untuk bisa memastikan agar penyaluran atau pendistribusian bantuan logistik bisa seluruhnya aman sampai ke tangan warga tanpa mempedulikan keberadaan dari KST Papua.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) sama sekali tidak pernah berhenti untuk mempedulikan seluruh warga masyarakat orang asli Papua (OAP) bahkan dalam keadaan dan kondisi apapun. Hal tersebut tercermin tatkala masyarakat di Kabupaten Puncak sedang mengalami sebuah bencana kekeringan.

Mengetahui adanya bencana itu, Pemerintah langsung menggerakkan banyak elemen untuk membantu dalam proses pemberian dan penyaluran atau pendistribusian bantuan bahan pangan serta logistik kepada seluruh masyarakat terdampak dan bahkan memastikan supaya bantuan itu bisa tersampaikan dengan selamat dan diterima oleh mereka.

Meski sebenarnya juga terdapat beberapa kendala dalam proses pendistribusian bantuan logistik itu, seperti adanya cuaca dingin yang ekstrem, termasuk pula medan di sana yang sangat sulit untuk dijangkau secara langsung sehingga membutuhkan bantuan dari transportasi jalur udara.

Kemudian, Panglima Daerah (Pangdam) XVII Cenderawasih, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Mayjen TNI) Izak Pangemanan juga membenarkan bahwa diwilayah Kabupaten Puncak, khususnya pada Distrik Agandugume dan juga Lambewi ternyata merupakan daerah perlintasan yang kerap kali dilewati oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) sehingga juga terdapat risiko tersendiri di sana.

Namun, meski mengetahui adanya risiko itu, pihak aparat keamanan di Tanah Air dari personel gabungan yang terdiri dari TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta Badan Intelijen Negara (BIN) terus saja mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat di Papua agar mereka bisa mendapatkan bantuan dengan selamat.

Kondisi terkini di Distrik Agandugume sendiri oleh Pangdam kemudian langsung ditegaskan bahwa pihaknya ke depan akan langsung menempatkan beberapa prajurit dan melakukan pendirian pos diwilayah tersebut. Hal ini juga dikarenakan pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangun sebuah gudang logistik di sekitaran lapangan terbang Agandugume.

Sehingga ketika gudang logistik sudah dibangun, tentunya juga akan sangat penting untuk bisa memastikan keamanan serta kondusifitas diwilayah sana, termasuk dari ancaman apapun hingga keberadaan Kelompok Separatis dan Teroris di Bumi Cenderawasih tentu juga akan sangat diperhatikan dan dilakukan penjagaan sangat ketat.

Banyak pihak pula sangat berharap supaya pihak maskapai penerbangan mau melayani penerbangan menuju ke Agandugume sehingga aktivitas dari seluruh warga masyarakat orang asli Papua (OAP) di wilayah itu bisa terbantu. Pihak maskapai penerbangan tidak perlu khawatir dan takut lagi akan adanya ancaman keamanan karena pengamanan langsung diperkatat di sana.

Terlebih, karena memang insiden berupa bencana kekeringan yang terjadi di Distrik Agandugume dan sekitarnya itu sendiri merupakan sebuah bencana tahunan yang memang seringkali melanda kawasan pengunungan di Papua. Maka dari itu upaya untuk bisa mencarikan solusi akan adanya bencana tahunan tersebut langsung dilakukan oleh Pemerintah RI dan seluruh pihak lain.

Dengan adanya pembangunan gudang logistik yang dilakukan oleh BNPB tentunya diharapkan pula dapat membantu dalam mengatasi apabila ternyata kembali terjadi bencana alam serupa akibat dari adanya cuaca ekstrem sehingga tanaman warga menjadi mati karena kering dan bahan pangan mereka pun menjadi sangat menipis.

Sementara itu, selama ini ternyata memang kendala terbesar dari adanya upaya penyaluran bantuan pangan atau logistik dari Pemerintah RI kepada masyarakat di Kabupaten Puncak, khususnya warga terdampak bencana kekeringan tersebut adalah masalah transportasi, cuaca ekstrem dan juga medan yang sulit untuk dijangkau.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam RI), Mahfud MD menjelaskan bahwa hanya pesawat kecil saja yang bisa masuk sampai ke Distrik Agandugume. Meski sebenarnya dari Ibu Kota Jakarta untuk menuju ke Papua mudah, namun untuk bisa masuk sampai ke distrik yang dituju merupakan hal yang sulit.

Hal tersebut lantaran untuk bisa masuk ke sana, bukan hanya harus menggunakan pesawat kecil saja karena landasan yang terdapat hanya 600 meter, namun juga sangat bergantung kepada bagaimana kondisi cuaca pada hari tersebut. Sedangkan untuk cuaca sendiri memang kadang kala bisa saja langsung berubah secara mendadak. Setelah pesawat kecil itu mendarat, bantuan pun perlu diantarkan secara langsung ke kampung-kampung warga, yang mana juga merupakan medan sangat sulit karena terjal.

Semua kendala dan persoalan yang terjadi dalam hambatan penyaluran bantuan pangan atau logistik dari Pemerintah RI kepada seluruh masyarakat terdampak bencana kekeringan di Puncak, Distrik Agandugume dan Lambewi ternyata sama sekali tidak menyurutkan semangat jajaran aparat keamanan untuk menyalurkannya. Termasuk pula, bagaimana keberadaan KST Papua yang bukan merupakan ancaman serius disana karena Pangdam hendak mendirikan pos pengamanan untuk menjaga ketat keamanan masyarakat serta menjaga gudang logistik yang hendak dibangun oleh BNPB.

)* Mahasiswa Papua tinggal di Kupang

Mitigasi Krisis Iklim Dipercepat lewat Irigasi, Embung, dan Pompanisasi

July 12, 2026

CKG dan Komitmen Negara Memperluas Layanan Kesehatan Preventif

July 12, 2026

Mitigasi Krisis Iklim Dipercepat lewat Irigasi, Embung, dan Pompanisasi

By Kata IndonesiaJuly 12, 20260

Mitigasi Krisis Iklim Dipercepat lewat Irigasi, Embung, dan Pompanisasi Jakarta – Pemerintah terus mempercepat langkah…

CKG dan Komitmen Negara Memperluas Layanan Kesehatan Preventif

By Kata IndonesiaJuly 12, 20260

CKG dan Komitmen Negara Memperluas Layanan Kesehatan Preventif Oleh : Gavin Asadit Pembangunan kesehatan nasional…

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

By Kata IndonesiaJuly 11, 20260

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko  Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik. Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak. Langkah ini menjadi semakin relevan ketika melihat tingginya ancaman tuberkulosis di lingkungan pemasyarakatan. Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan prevalensi TB di lapas mencapai 0,54 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,3 persen. Angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai statistik semata, melainkan sebagai peringatan serius bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan ruang berisiko tinggi bagi penularan penyakit menular. Kepadatan hunian, sirkulasi udara yang terbatas, interaksi intensif antarpenghuni, serta mobilitas petugas menciptakan situasi yang memungkinkan penyebaran TB berlangsung lebih cepat. Jika tidak ditangani dengan pendekatan luar biasa, lapas dapat menjadi titik rawan penularan yang berdampak bukan hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi petugas, keluarga, dan masyarakat luas ketika proses keluar-masuk penghuni berlangsung. Karena itu, keputusan menjadikan lapas sebagai salah satu sasaran utama skrining TB merupakan kebijakan yang sangat rasional. Budi mengingatkan bahwa TB tidak boleh diremehkan, tetapi juga tidak boleh ditakuti secara berlebihan karena pengobatannya tersedia dan peluang sembuh sangat besar apabila kasus ditemukan lebih awal. Di sinilah skrining rutin, termasuk melalui foto rontgen dada, menjadi instrumen yang sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya berguna untuk menemukan kasus aktif, tetapi juga mencegah penularan berantai dan menurunkan angka kematian akibat TB. Pada saat yang sama, pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan secara menyeluruh juga membuka ruang deteksi dini terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, stroke, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal. Ini sangat penting karena kelompok berisiko sering kali tidak memiliki akses pemeriksaan rutin, sehingga penyakit baru diketahui ketika sudah memasuki stadium berat. Budi menekankan pentingnya menjaga indikator kesehatan dasar seperti tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Pembangunan kesehatan tidak cukup berfokus pada pengobatan, tetapi harus diarahkan pada pencegahan, perubahan perilaku, dan pengenalan faktor risiko sejak awal. Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mendukung deteksi dini dan percepatan eliminasi TB. Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesehatan di lapas tidak dapat dibebankan hanya kepada Kementerian Kesehatan, melainkan membutuhkan dukungan serius dari institusi yang mengelola lingkungan pemasyarakatan. Koordinasi mengenai sarana dan prasarana klinik lapas dan rutan menjadi langkah penting agar skrining tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berlanjut menjadi layanan diagnosis, pengobatan, pemantauan, dan pencegahan yang berkesinambungan.…

CKG dan Skrining TBC Nasional Diperluas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit

By Kata IndonesiaJuly 11, 20260

CKG dan Skrining TBC Nasional Diperluas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit Jakarta – Pemerintah memperluas…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.