• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Khazanah»Mendukung Program Deradikalisasi

Mendukung Program Deradikalisasi

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 16 November 2021

Mendukung Program Deradikalisasi

Oleh : Muhamad Yasin

Deradikalisasi adalah upaya untuk menetralkan pemikiran mereka yang sudah terpapar radikalisme. Masyarakat pun mendukung program deradikalisasi guna mencegah pemikiran keliru tersebut berkembang menjadi aksi teror dan kekerasan lainnya.

Radikalisme adalah bahaya laten yang bisa menggerogoti negara dari dalam. Selain itu, kelompok radikal selalu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mewujudkan niatnya membangun negara khalifah, seperti perusakan tempat umum dan pengeboman. Oleh karena itu radikalisme harus dihapus di Indonesia agar negeri kita aman dan damai.

Di Uni Emirat Arab ada program deradikalisasi yang bagus sekali, yang bisa ‘mencuci’ ulang isi kepala para ulama atau imam yang sudah teracuni oleh kelompok radikal. Ketua BNPT Boy Rafli Amar menyatakan bahwa ada kerjasama lewat MOU dengan UEA, di mana pendidikan bagi imam di sana yang dijalani oleh penduduk Indonesia, dan dipastikan anti radikalisme.
Selain itu, para ulama atau imam yang ada juga diberi pendidikan anti radikalisme dan jika memang mereka sudah kadung, akan dimasukkan ke dalam program deradikalisasi. Hal ini memang jadi agenda tetap antara pemerintah UEA dengan Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah merebaknya radikalisme di negeri ini.
Para imam akan paham bahwa di UEA sekalipun, yang masuk dalam jazirah arab, sangat tertib dan tidak ada ekstrimisme dan radikalisme. Mereka paham bahwa tiap penduduk harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. UEA tidak mentolerir radikalisme, oleh karena itu salah besar jika ada yang bilang bahwa jihadnya kaum radikal itu meniru yang ada di negeri padang pasir.
Tidak benar jika pemerintah melakukan praktik toleransi dan menjaga persatuan antar suku dan keyakinan, malah dituduh sebagai toghut. Hal ini yang akan diajarkan pada program, deradikalisasi yang diadakan di UEA. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, keyakinan, dan kebudayaan, oleh karena itu tidak bisa dipaksakan berubah bentuk jadi negara khalifah, karena tidak cocok dengan rakyatnya.
Mereka juga paham bahwa di Indonesia perjuangan dilakukan oleh para pahlawan yang memiliki keyakinan yang berbeda, tetapi misinya sama, yakni kemerdekaan yang mutlak dan persatuan bangsa. Oleh karena itu pancasila hadir sebagai pemersatu bagi negeri yang multi suku, ras, dan keyakinan. Mustahil bisa diubah jadi negara khalifah karena sama saja mengusir orang yang berbeda dari Indonesia.
Deadikalisasi amat penting karena kelompok radikal selalu menebar racun dan mencuci otak para kadernya. Mereka selalu berteriak tentang pentingnya jihad, bahkan sampai ke luar negeri. Padahal di UEA sendiri tidak ada program seperti itu, karena masa perang sudah berlalu. Apa tidak malu meneriakkan kata jihad tetapi tidak paham artinya?
Jihad adalah berperang melawan musuh, padahal di era kemerdekaan sudah tidak ada penjajah yang wajib diperangi. Parahnya, mereka malah berjihad melawan pemerintah, padahal menaati aturan pemerintah ada di dalam hadis dan sangat sahih.
Cara lain untuk deradikalisasi adalah dengan mengobarkan semangat nasionalisme di orang yang sudah kadung teracuni oleh terorisme dan radikalisme. Mereka perlu dibuka mata hatinya, walau Indonesia bukan negara khalifah tapi kita tidak dilarang untuk beribadah. Bahkan di sila pertama disebut Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti mengutamakan agama terlebih dahulu baru hal lain.
Deradikalisasi dilakukan sampai di UEA, dan ini adalah kerjasama resmi dengan BNPT. Para imam bisa belajar bahwa di sana tidak ada radikalisme, dan jika mereka suidah kadung teracuni oleh radikalisme, bisa menjalankan program deradikalisasi di sana. Jangan malah memaksakan untuk jihad dan menuduh pemerintah adalah toghut, karena bisa jadi fitnah yang pahit.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.