Mendukung Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua

Pemerintah Indonesia memprioritaskan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, pendekatan kesejahteraan akan menjadi prioritas utama.

Walaupun pembangunan kesejahteraan untuk Papua dan Papua Barat masih menjadi tantangan besar, karena keunikan wilayah geografisnya, latar belakang masyarakatnya, kondisi alamnya, dan faktor yang saling berkombinasi. Namun tantang tersebut bukan menjadi halangan bagi Pemerintahan Presiden Jokowi secara jelas menegaskan akan memprioritas pendekatan kesejahteraan di dua provinsi Papua dan Papua Barat.

Pendekatan tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua agar dapat sejajar dengan provinsi yang lain dengan memberikan ikatan yang kuat agar lima kerangka baru untuk Papua bias dilaksanakan.

Kelimanya adalah percepatan pembangunan SDM, transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pembangunan infrastruktur, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup serta reformasi birokrasi.

Dari segi pendidikan, dilakukan program pembangunan kurikulum yang kontekstual agar sesuai dengan keunggulan dan kearifan yang ada di Papua dan Papua Barat, dan program penambahan kuota guru di Papua dan Papua Barat.

Beberapa indikator kesejahteraan di Papua Barat dan Papua masih dibawah kesejahteraan sosial nasional, namun pemerintah yakin dengan kerja sama para pemangku kepentingan dan masyarakat Papua dan Papua Barat pembangunan masyarakat untuk kesejahteraan sosial Papua dan Papua Barat akan betul-betul bisa berjalan dan untuk mengurangi kesenjangan yang ada.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Pemerintah Indonesia memrioritaskan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik (BPS) tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Papua Barat masih lebih tinggi dari Papua yaitu Papua Barat sebesar 7,60 sedangkan Papua sebesar 6,69, namun rata-rata nasional masih jauh di atasnya yaitu 8,48. Akses terhadap sumber air masih rendah untuk Papua dan Papua Barat, yakni 79,69 persen untuk Papua Barat, untuk Papua 62,7 persen sedangkan rata-rata nasional 90,21 persen.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dari segi pendidikan, dilakukan program pengembangan kurikulum yang kontekstual agar sesuai dengan keunggulan dan kearifan yang ada di Papua dan Papua Barat, dan program penambahan kuota guru di Papua dan Papua Barat.

Kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat menjadi bukti keseriusan pemerintah. Sehingga menjadi jalan terbaik untuk membangun Papua, baik secara fisik maupun sumber daya manusianya. Oleh karena itu proses pembangunan yang sudah berjalan, harus terus dilaksanakan dan diyakini dapat menyejahterakan masyarakat Papua. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun Bumi Cendrawasih agar sejahtera dan maju, tetap semangat dan saling bahu-membahu untuk menjadi hebat.

Penulis: Gani Maruna (Mahasiswa FISIP Universitas Hasannudin)

 

Mahasiswa sampai Anak Desa, Presiden Mendengar Aspirasi Bangsa 

By 0

Mahasiswa sampai Anak Desa, Presiden Mendengar Aspirasi Bangsa  Oleh: Ganesh Lepen Wengi *) Demonstrasi mahasiswa selalu memiliki tempat penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Mahasiswa seringkali menjadi kelompok pertama yang menangkap kegelisahan publik, mengartikulasikan persoalan bangsa, sekaligus mendorong lahirnya berbagai pembaruan kebijakan. Karena itu, kehadiran aksi mahasiswa adalah bagian dari mekanisme koreksi dalam negara demokrasi. Namun demikian, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa bebas masyarakat menyampaikan kritik. Demokrasi juga diukur dari sejauh mana pemerintah bersedia mendengarkan, membuka ruang dialog, dan menerjemahkan berbagai aspirasi menjadi kebijakan yang lebih baik. Pada titik inilah dinamika demokrasi Indonesia hari ini layak diapresiasi. Belakangan berbagai aksi mahasiswa mengangkat isu mulai dari kondisi ekonomi, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih. Aspirasi tersebut merupakan hak konstitusional yang patut dihormati. Yang menarik, pemerintah tidak memilih jalan penolakan ataupun pembatasan ruang berekspresi. Sebaliknya, berbagai kritik justru dijawab melalui evaluasi kebijakan, penyempurnaan program, hingga penguatan koordinasi lintas kementerian. Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, menilai salah satu indikator penting pemerintahan yang demokratis adalah kesediaannya menerima kritik dan membuka ruang dialog. Menurutnya, pemerintah tidak menutup diri terhadap demonstrasi mahasiswa, bahkan melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang menjadi sorotan publik, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang kini memasuki fase pembenahan tata kelola dan mitigasi. Ia juga menilai berbagai respons pemerintah terhadap pelemahan rupiah dan dinamika pasar menunjukkan bahwa kritik masyarakat dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan langkah kebijakan. Lebih jauh, Presiden Prabowo Subianto sendiri memberikan gambaran menarik mengenai bagaimana pemerintah memandang aspirasi masyarakat. Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mendengarkan masukan para profesor maupun akademisi, tetapi juga memperhatikan usulan masyarakat biasa, termasuk anak-anak desa yang menyampaikan aspirasi melalui media sosial seperti TikTok. Menurut Presiden, teknologi justru memungkinkan pemerintah mengetahui persoalan hingga ke pelosok daerah dan menindaklanjutinya secara lebih cepat.…

All Rights Reserved © 2025