Mahasiswa sampai Anak Desa, Presiden Mendengar Aspirasi Bangsa
Oleh: Ganesh Lepen Wengi *)
Demonstrasi mahasiswa selalu memiliki tempat penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Mahasiswa seringkali menjadi kelompok pertama yang menangkap kegelisahan publik, mengartikulasikan persoalan bangsa, sekaligus mendorong lahirnya berbagai pembaruan kebijakan. Karena itu, kehadiran aksi mahasiswa adalah bagian dari mekanisme koreksi dalam negara demokrasi.
Namun demikian, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa bebas masyarakat menyampaikan kritik. Demokrasi juga diukur dari sejauh mana pemerintah bersedia mendengarkan, membuka ruang dialog, dan menerjemahkan berbagai aspirasi menjadi kebijakan yang lebih baik. Pada titik inilah dinamika demokrasi Indonesia hari ini layak diapresiasi.
Belakangan berbagai aksi mahasiswa mengangkat isu mulai dari kondisi ekonomi, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih. Aspirasi tersebut merupakan hak konstitusional yang patut dihormati. Yang menarik, pemerintah tidak memilih jalan penolakan ataupun pembatasan ruang berekspresi. Sebaliknya, berbagai kritik justru dijawab melalui evaluasi kebijakan, penyempurnaan program, hingga penguatan koordinasi lintas kementerian.
Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, menilai salah satu indikator penting pemerintahan yang demokratis adalah kesediaannya menerima kritik dan membuka ruang dialog. Menurutnya, pemerintah tidak menutup diri terhadap demonstrasi mahasiswa, bahkan melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang menjadi sorotan publik, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang kini memasuki fase pembenahan tata kelola dan mitigasi. Ia juga menilai berbagai respons pemerintah terhadap pelemahan rupiah dan dinamika pasar menunjukkan bahwa kritik masyarakat dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan langkah kebijakan.
Lebih jauh, Presiden Prabowo Subianto sendiri memberikan gambaran menarik mengenai bagaimana pemerintah memandang aspirasi masyarakat. Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mendengarkan masukan para profesor maupun akademisi, tetapi juga memperhatikan usulan masyarakat biasa, termasuk anak-anak desa yang menyampaikan aspirasi melalui media sosial seperti TikTok. Menurut Presiden, teknologi justru memungkinkan pemerintah mengetahui persoalan hingga ke pelosok daerah dan menindaklanjutinya secara lebih cepat.
Komitmen tersebut mengandung makna penting dalam perspektif kebijakan publik modern. Saluran partisipasi warga kini tidak lagi terbatas pada forum formal ataupun demonstrasi di jalan. Teknologi digital memperluas ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga proses penyusunan kebijakan menjadi lebih responsif terhadap persoalan nyata yang dihadapi warga.
Dalam konsep responsive governance, pemerintahan yang efektif bukanlah pemerintahan yang bebas kritik, melainkan pemerintahan yang memiliki kemampuan menyerap berbagai sumber informasi untuk memperbaiki kebijakan. Aspirasi dapat datang dari ruang akademik, organisasi masyarakat sipil, media sosial, hingga demonstrasi mahasiswa. Seluruhnya memiliki nilai apabila diproses melalui mekanisme yang objektif.
Semangat kolaboratif tersebut juga terlihat dari ajakan Presiden kepada kalangan perguruan tinggi. Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pemerintah menegaskan bahwa Presiden memandang guru besar, dekan, dan rektor sebagai sumber daya intelektual terbaik bangsa yang perlu dilibatkan dalam menyelesaikan berbagai persoalan nasional. Pemerintah berharap setiap bidang keilmuan dapat memberikan kontribusi nyata sesuai kompetensinya, sehingga pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi proyek bersama seluruh elemen bangsa.
Pandangan itu memperoleh respons positif dari kalangan akademisi. Dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indri Arrafi, menilai arahan Presiden membangkitkan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Menurutnya, berbagai tantangan global memang nyata, tetapi yang dibutuhkan bukan sekadar memperbesar rasa pesimis, melainkan membangun aksi nyata yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat.
Senada dengan itu, Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Suhadi Lili, memandang ajakan Presiden mampu menjadi inspirasi bagi komunitas akademik untuk menyelaraskan kembali peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global.
Bagi mahasiswa sendiri, perkembangan ini selayaknya menjadi momentum penting. Demonstrasi tetap merupakan instrumen demokrasi yang sah. Akan tetapi, ketika pemerintah menunjukkan keterbukaan terhadap dialog dan evaluasi kebijakan, ruang partisipasi dapat diperluas melalui kajian akademik, riset kebijakan, inovasi sosial, hingga rekomendasi yang berbasis bukti. Kontribusi intelektual semacam inilah yang justru memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas pengambilan keputusan publik.
Demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang diwarnai pertentangan tanpa akhir. Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang mampu mengubah kritik menjadi kebijakan, mengubah aspirasi menjadi solusi, dan mengubah perbedaan pandangan menjadi kolaborasi pembangunan.
Mahasiswa tetap memiliki peran sebagai penjaga nurani bangsa. Pemerintah pun memiliki kewajiban untuk terus mendengar dan memperbaiki diri. Ketika kedua peran itu berjalan beriringan, maka yang lahir bukan sekadar demonstrasi atau respons sesaat, melainkan proses demokrasi yang sehat, produktif, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat Indonesia.
*) Pengamat Kebijakan Publik
