Mendukung Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua

Oleh: Dominggus Salampessy (Mahasiswa Papua di Bandung)

Percepatan pembangunan papua semakin menjadi perhatian pemerintah Indonesia, terutama sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar serta pengembangan ekonomi terus dilakukan.

Dengan melakukan pembangunan terhadap infrastruktur di Papua guna memberikan kehidupan yang sejahtera dengan memajukan daerah-daerah terpencil. Hal tersebut menjadi tantangan besar untuk pemerintah.

Hal tersebut juga telah dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua.

Tak hanya bidang infrastruktur, pemerintah juga memajukan bidang lainnya seperti pendidikan dan ekonomi. Pada bidang pendidikan, pemerintah mengupayakan agar sekolah masuk pada tempat terpencil di Papua, guna mencerdaskan pemuda pemudi dan masyarakat disana.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga meminta seluruh masyarakat khususnya Papua dan Papua Barat untuk menjaga suasana yang kondusif untuk mendukung program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat semakin cepat terlaksana.

Hal itu terus diupayakan agar dapat sejajar dengan daerah lainnya. Ma’ruf tidak ingin masyarakat salah persepsi dan menganggap bahwa pembangunan di kedua provinsi tersebut cenderung menggunakan pendekatan keamanan.

Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik (BPS) tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Papua Barat masih lebih tinggi dari Papua yaitu Papua Barat sebesar 7,60 sedangkan Papua sebesar 6,69, namun rata-rata nasional masih jauh di atasnya yaitu 8,48. Akses terhadap sumber air masih rendah untuk Papua dan Papua Barat, yakni 79,69 persen untuk Papua Barat, untuk Papua 62,7 persen sedangkan rata-rata nasional 90,21 persen.

Pemerintah mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun Bumi Cendrawasih agar sejahtera dan maju, tetap semangat dan saling bahu-membahu untuk menjadi hebat.

Skema Baru MBG Perkuat Ketepatan Sasaran demi Pemerataan Gizi Nasional

By 0

Skema Baru MBG Perkuat Ketepatan Sasaran demi Pemerataan Gizi Nasional  Oleh: Naura Azalea  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Seiring dengan pelaksanaannya, pemerintah memilih melakukan penyempurnaan melalui penyesuaian skema agar manfaat program semakin tepat sasaran. Penyempurnaan skema MBG menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai program prioritas nasional. Evaluasi tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan anggaran negara. Dengan pendekatan yang lebih terarah, pemerintah berupaya memastikan manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh kelompok sasaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjelaskan pemerintah telah menyepakati langkah pemfokusan ulang atau refocusing dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, BGN telah menyiapkan skema baru yang mengarahkan penerima manfaat kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan sehingga program dapat berjalan lebih efektif. Dalam skema yang sedang disiapkan, anak-anak dari keluarga mampu tidak lagi menjadi penerima manfaat MBG. Kebijakan tersebut merupakan perubahan dari pendekatan sebelumnya yang memberikan layanan secara universal kepada seluruh peserta didik. Penyesuaian ini diharapkan mampu memperbesar manfaat bagi kelompok yang memiliki tingkat kerentanan gizi lebih tinggi. Nanik juga menjelaskan perubahan kebijakan tersebut telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo. Dukungan Presiden terhadap penyempurnaan skema MBG menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pelayanan gizi yang semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Langkah refocusing tersebut bukan berarti mengurangi perhatian pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak. Sebaliknya, kebijakan itu merupakan bentuk optimalisasi agar sumber daya yang tersedia dapat difokuskan kepada kelompok yang membutuhkan intervensi lebih besar. Dengan demikian, manfaat program diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Proses penyempurnaan juga dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan pemerintah bersama Badan Gizi Nasional masih terus membahas berbagai skenario pelaksanaan MBG agar implementasi program berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. …

All Rights Reserved © 2025