MENDUKUNG PENYALURAN BLT BBM AGAR TEPAT SASARAN

MENDUKUNG PENYALURAN BLT BBM AGAR TEPAT SASARAN

Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako, Slamet Riadi Cante mengingatkan pemerintah agar menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi atas penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tepat sasaran.

“Kebijakan pemerintah untuk memberikan BLT bagi warga miskin sebagai kompensasi atas kebaikan BBM harus dipastikan tepat sasaran karena BLT sebelumnya cenderung digelontorkan tidak proporsional. Banyak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan BLT tetapi faktanya mereka tidak terima,” katanya, di Palu.

Maka dari itu, lanjutnya, penyaluran BLT BBM nanti harus berdasarkan by name by address atau berdasarkan nama dan alamat penerima manfaat.

“Jangan sampai BLT BBM ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang,” ujarnya.

Selain itu Slamet Riadi mengemukakan, meskipun kenaikan harga BBM bersubsidi dan non subsidi menjadi dilematis akibat subsidi BBM yang dinilai cukup tinggi, tetapi pemerintah juga patut mempertimbangkan efek domino akibat kebijakan tersebut seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang cukup tinggi.

“Harapan saya, pemerintah dapat mengatasi persoalan-persoalan yang telah dan akan terjadi akibat kebijakan menaikkan harga BBM,” tambahnya.

 

Pengamat Sosial dari Universitas Airlangga (Unair), Bagong Suyanto, mengatakan, kehadiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diharapkan bisa jadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM.

“Ini memang sangat dilematis bagi pemerintah. Begitu diputuskan BBM naik pasti berbagai barang kebutuhan masyarakat ikut naik. Lalu bagaimana agar masyarakat memiliki daya beli? Karena itulah pemerintah memberikan BLT,” kata Bagong Suyanto.

Namun yang menjadi masalah, menurut Bagong adalah bagaimana sesungguhnya kondisi masyarakat? Pemerintah menurutnya perlu memiliki data yang akurat dan up to date sehingga program BLT BBM yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dikatakan Bagong, pemberian BLT memang merupakan bentuk itikad baik dari pemerintah. Namun bukan berarti bukan tanpa risiko. Pemberian bantuan seperti ini di sisi lain justru bisa membuat mekanisme self help masyarakat pudar dan menimbulkan ketergantungan.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyatakan kebijakan Pemerintah dalam pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke program bantuan sosial (bansos) tambahan sudah tepat.

“Namun, penyaluran bansos tambahan memerlukan data yang benar dan akurat soal masyarakat miskin penerima bansos, sehingga lebih produktif,” kata Agus Pambagio.

Menurut Agus, jika data tersebut salah, maka orang yang tidak berhak akan menikmati bansos. Hal itu, harus diantisipasi oleh pemerintah.

Mengenai besaran bansos tambahan yang diterima oleh masyarakat, Agus Pambagio tidak mempermasalahkan hal tersebut karena jika bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan gizi anak maka akan tercukupi. Akan tetapi, kalau digunakan untuk hal lain pasti orang-orang berpendapat jumlahnya kecil.

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025