MBG Perkuat Pertumbuhan UMKM di Sejumlah Daerah

MBG Perkuat Pertumbuhan UMKM di Sejumlah Daerah

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya memberikan manfaat dalam peningkatan asupan gizi masyarakat, tetapi juga berperan besar dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah menilai program tersebut telah menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan yang mampu menghidupkan berbagai sektor usaha di Tanah Air.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa hingga saat ini sekitar 57.600 UMKM telah terlibat sebagai pemasok dalam pelaksanaan program MBG. Ia menjelaskan bahwa program tersebut turut melibatkan sekitar 12 ribu koperasi, 1.358 BUMDes, 64 ribu pemasok, serta 662 Koperasi Desa Merah Putih yang masuk dalam jaringan rantai pasok MBG.

Maman menjelaskan bahwa pengelolaan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mayoritas dijalankan oleh pengusaha menengah karena membutuhkan dukungan modal yang cukup besar. Sementara itu, pelaku usaha mikro dan kecil diarahkan untuk berperan dalam penyediaan bahan pangan serta kebutuhan pendukung lainnya dalam rantai pasok program.

“Sejak awal saya menyampaikan bahwa pembangunan dapur banyak dilakukan pengusaha menengah karena dari sisi kemampuan modal tentu tidak memungkinkan jika dibebankan kepada pelaku usaha mikro maupun kecil,” kata Maman.

Ia juga menegaskan bahwa hal terpenting yang perlu menjadi perhatian adalah sejauh mana keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program tersebut benar-benar dibuka secara luas.

“Yang perlu menjadi perhatian utama ialah apakah kesempatan bagi usaha mikro dan kecil dalam rantai pasok sudah diberikan seluas mungkin,” ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai program MBG berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional lebih dari 1 persen apabila dijalankan secara maksimal. Program tersebut disebut mampu menghadirkan efek pengganda ekonomi karena kebutuhan pangan yang terus meningkat dan berlangsung setiap hari.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sanjaya, menekankan pentingnya kolaborasi ekonomi kerakyatan dalam mendukung keberhasilan program MBG. Menurutnya, anggaran yang masuk ke daerah harus benar-benar mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pemberdayaan petani, peternak, koperasi, BUMDes, dan UMKM lokal.

“Dana yang dialokasikan ke daerah harus benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat lewat penguatan ekonomi rakyat. Itulah yang dimaksud dengan sinergi ekonomi kerakyatan,” tutur Sony.

Program MBG kini dipandang sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global. Selain mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi, program tersebut juga dinilai mampu memperkuat ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja serta peningkatan daya saing UMKM di berbagai sektor usaha.

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital 

By 0

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital  Oleh : Gavin Asadit Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses informasi hingga percepatan transformasi ekonomi. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, ruang siber juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran paham radikal, propaganda ekstremisme, rekrutmen anggota kelompok teror, hingga pendanaan terorisme melalui platform digital. Pemerintah memandang ancaman tersebut sebagai bentuk baru terorisme yang membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, sepanjang 2026 pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menghadapi terorisme digital melalui sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat. Perubahan pola penyebaran paham radikal menjadi perhatian serius pemerintah. Jika sebelumnya proses radikalisasi banyak berlangsung melalui pertemuan langsung, kini media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, hingga berbagai platform digital menjadi sarana utama penyebaran propaganda. Laporan tren terorisme yang dipublikasikan BNPT bersama UNDP menunjukkan bahwa sebagian pelaku tindak pidana terorisme dalam beberapa tahun terakhir pertama kali terpapar konten ekstremis melalui internet, bahkan terdapat pelaku yang seluruh aktivitas radikalisasinya berlangsung di ruang digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terorisme kini semakin bergeser ke ranah siber sehingga strategi pencegahan harus ikut bertransformasi dengan memperkuat literasi digital, pengawasan ruang siber, serta ketahanan masyarakat terhadap propaganda ekstremisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa pencegahan terorisme tidak lagi hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus mengedepankan upaya preventif melalui penguatan ketahanan masyarakat di ruang digital. Menurutnya, BNPT terus memperkuat strategi kontra narasi, meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memperluas edukasi kepada generasi muda agar mampu mengenali dan menolak berbagai bentuk propaganda ekstremisme yang beredar melalui internet. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci karena ancaman digital berkembang sangat cepat dan tidak mengenal batas wilayah. Sejalan dengan penguatan strategi pencegahan, pemerintah juga memperkuat tata kelola ruang digital melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Kementerian Komunikasi dan Digital terus meningkatkan kerja sama dengan BNPT dalam mempersempit ruang gerak penyebaran konten radikal, termasuk melalui implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital dan peningkatan pengawasan terhadap platform digital. Pemerintah menilai bahwa ruang digital yang sehat harus dibangun melalui keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari konten yang mengandung unsur radikalisme, kekerasan, maupun propaganda terorisme. Pendekatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan literasi digital, serta koordinasi dengan penyelenggara platform digital nasional maupun global. …

All Rights Reserved © 2025