MBG Perkuat Pertumbuhan UMKM di Sejumlah Daerah
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya memberikan manfaat dalam peningkatan asupan gizi masyarakat, tetapi juga berperan besar dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah menilai program tersebut telah menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan yang mampu menghidupkan berbagai sektor usaha di Tanah Air.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa hingga saat ini sekitar 57.600 UMKM telah terlibat sebagai pemasok dalam pelaksanaan program MBG. Ia menjelaskan bahwa program tersebut turut melibatkan sekitar 12 ribu koperasi, 1.358 BUMDes, 64 ribu pemasok, serta 662 Koperasi Desa Merah Putih yang masuk dalam jaringan rantai pasok MBG.
Maman menjelaskan bahwa pengelolaan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mayoritas dijalankan oleh pengusaha menengah karena membutuhkan dukungan modal yang cukup besar. Sementara itu, pelaku usaha mikro dan kecil diarahkan untuk berperan dalam penyediaan bahan pangan serta kebutuhan pendukung lainnya dalam rantai pasok program.
“Sejak awal saya menyampaikan bahwa pembangunan dapur banyak dilakukan pengusaha menengah karena dari sisi kemampuan modal tentu tidak memungkinkan jika dibebankan kepada pelaku usaha mikro maupun kecil,” kata Maman.
Ia juga menegaskan bahwa hal terpenting yang perlu menjadi perhatian adalah sejauh mana keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program tersebut benar-benar dibuka secara luas.
“Yang perlu menjadi perhatian utama ialah apakah kesempatan bagi usaha mikro dan kecil dalam rantai pasok sudah diberikan seluas mungkin,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai program MBG berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional lebih dari 1 persen apabila dijalankan secara maksimal. Program tersebut disebut mampu menghadirkan efek pengganda ekonomi karena kebutuhan pangan yang terus meningkat dan berlangsung setiap hari.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sanjaya, menekankan pentingnya kolaborasi ekonomi kerakyatan dalam mendukung keberhasilan program MBG. Menurutnya, anggaran yang masuk ke daerah harus benar-benar mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pemberdayaan petani, peternak, koperasi, BUMDes, dan UMKM lokal.
“Dana yang dialokasikan ke daerah harus benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat lewat penguatan ekonomi rakyat. Itulah yang dimaksud dengan sinergi ekonomi kerakyatan,” tutur Sony.
Program MBG kini dipandang sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global. Selain mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi, program tersebut juga dinilai mampu memperkuat ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja serta peningkatan daya saing UMKM di berbagai sektor usaha.
