• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»MBG Didorong sebagai Instrumen Fiskal untuk Perkuat Ekonomi Nasional

MBG Didorong sebagai Instrumen Fiskal untuk Perkuat Ekonomi Nasional

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 11 April 2026

MBG Didorong sebagai Instrumen Fiskal untuk Perkuat Ekonomi Nasional

*Jakarta* – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didorong sebagai instrumen fiskal strategis dalam memperkuat ekonomi nasional. Tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan sosial, program ini juga diposisikan sebagai penggerak utama pertumbuhan melalui optimalisasi belanja negara, khususnya dalam mendorong konsumsi domestik di tengah tekanan ekonomi global.

 

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa MBG memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

 

“Program ini menjadi salah satu instrumen fiskal yang efektif karena mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi melalui belanja pemerintah,” ujarnya.

 

Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, kontribusi bersih program MBG diperkirakan mencapai lebih dari 1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak tersebut tidak hanya berasal dari distribusi makanan bergizi, tetapi juga dari aktivitas ekonomi yang tercipta di sepanjang rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi.

 

Ia menambahkan, program ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Program MBG diperkirakan mampu menyerap hingga 1 juta tenaga kerja, yang tentu akan berdampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat.

 

Berdasarkan perhitungan Input-Output Table dari Badan Pusat Statistik, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen umumnya berkorelasi dengan penciptaan sekitar 450 ribu lapangan kerja.

 

“Kalau satu juta tenaga kerja terserap, secara teori dampaknya bisa lebih dari 2 persen terhadap PDB. Namun tentu ada penyesuaian karena adanya perpindahan tenaga kerja dari sektor lain,” ungkapnya.

 

Meski demikian, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa MBG tetap memberikan dampak signifikan sebagai instrumen fiskal.

 

“Walaupun tidak seluruhnya tambahan baru, efek bersihnya tetap kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

 

Pendekatan MBG mencerminkan strategi government spending-led growth (pertumbuhan berbasis belanja pemerintah), di mana belanja negara menjadi motor penggerak utama ekonomi. Strategi ini dinilai relevan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan, terutama saat sektor ekspor dan investasi menghadapi tekanan.

 

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa implementasi MBG yang optimal akan menghasilkan efek berantai yang luas. Belanja pemerintah melalui MBG akan mendorong produksi, memperkuat distribusi, dan pada akhirnya meningkatkan konsumsi masyarakat.

 

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menilai bahwa MBG juga berperan dalam memperkuat ekonomi dari tingkat desa.

 

“Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan bahwa MBG mendorong lahirnya desa tematik berbasis potensi lokal, seperti desa ayam petelur, desa jagung, hingga desa perikanan seperti lele dan nila, sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa.

 

Menurutnya, keberlanjutan program MBG sangat penting karena masyarakat desa merasakan langsung manfaatnya. Disisi lain, MBG terus diperkuat dan dioptimalkan sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam memperkuat ekonomi nasional.

 

Dengan berbagai capaian dan potensi yang dimiliki, program MBG diharapkan terus menjadi pengungkit utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Kabinet Bayangan Dinilai Bermasalah, Tak Punya Basis Konstituen Jelas

August 6, 2026

PB JATMA ASWAJA Gelar Doa Keselamatan Bangsa, Zikir Kebangsaan dan Haul Pendiri NKRI di Masjid Istiqlal

August 6, 2026

Kabinet Bayangan Dinilai Bermasalah, Tak Punya Basis Konstituen Jelas

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Kabinet Bayangan Dinilai Bermasalah, Tak Punya Basis Konstituen Jelas Jakarta – Wacana pembentukan kabinet bayangan…

PB JATMA ASWAJA Gelar Doa Keselamatan Bangsa, Zikir Kebangsaan dan Haul Pendiri NKRI di Masjid Istiqlal

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Pengurus Besar Jamiyah Ahlith Thariqah Al Mutabaroh Ahlussunnah Wal Jamaah (PB JATMA ASWAJA) kembali menggelar…

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik Jakarta – Wacana pembentukan kabinet bayangan…

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik 

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik  Oleh: Ratna Komala Gelombang transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Kehadiran platform digital dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan atensi telah menciptakan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, tetapi tidak selalu mengutamakan akurasi. Konten yang memancing emosi sering kali memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi yang telah melalui proses verifikasi. Dalam situasi demikian, jurnalisme berkualitas menjadi semakin penting sebagai penopang ruang publik yang sehat, menjaga nalar masyarakat agar tetap berpijak pada fakta di tengah derasnya arus disinformasi. Peran pers tidak lagi terbatas sebagai penyampai berita, melainkan menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi melalui penyajian informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalisme yang profesional berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi yang akurat. Namun, tantangan yang dihadapi industri media semakin kompleks akibat dominasi algoritma platform digital global yang mengubah pola distribusi informasi sekaligus memengaruhi model bisnis media. Ketimpangan tersebut menuntut hadirnya kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi seluruh pelaku industri pers. Dalam konteks itu, langkah pemerintah menghadirkan regulasi mengenai tanggung jawab platform digital menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keberlanjutan jurnalisme nasional. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi teknologi, melainkan membangun keseimbangan antara perkembangan platform digital dan keberlangsungan media yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Ruang digital yang sehat membutuhkan mekanisme yang memastikan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik memperoleh posisi yang layak di tengah banjir konten yang beredar tanpa proses verifikasi. Dengan demikian, kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama dalam tata kelola informasi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa Kemenko Polkam memiliki peran strategis dalam mengawal penyusunan Peraturan Presiden mengenai tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Menurut Eko Dono Indarto, pembentukan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat, menjaga kualitas pers nasional, sekaligus memperkokoh stabilitas keamanan di ruang digital. Kehadiran pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan secara terukur. Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa penguatan jurnalisme dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan informasi nasional. Lebih jauh, lahirnya pedoman pelaksanaan kewajiban platform digital memberikan kepastian mengenai tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam membangun ruang digital yang lebih sehat. Selama ini, perusahaan platform memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari distribusi konten jurnalistik, sementara media menghadapi tekanan finansial yang semakin berat akibat perubahan pola konsumsi informasi. Ketimpangan tersebut berpotensi melemahkan kualitas jurnalisme apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara inovasi digital dan keberlanjutan industri pers. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru terhadap kredibilitas informasi. Teknologi AI memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak seluruhnya dibangun di atas prinsip verifikasi dan etika jurnalistik. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan, manipulasi visual, hingga lahirnya narasi yang sulit dibedakan dari fakta. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar semakin bergantung pada keberadaan media yang menjunjung tinggi profesionalisme.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.