MBG di Perbatasan Libatkan Petani dan UMKM, Ekonomi Lokal Bergerak
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak positifnya, termasuk di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste. Tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, program ini juga terbukti mampu menggerakkan roda ekonomi lokal dengan melibatkan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan bahwa program MBG memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi.
“Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional,” ujar Dody.
Melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah telah menyelesaikan pembangunan dua unit Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Kedua fasilitas tersebut berlokasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur.
Kehadiran dapur MBG di kawasan perbatasan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan akses gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat peran PLBN sebagai pusat pelayanan sekaligus penggerak kesejahteraan warga. Pembangunan fasilitas difokuskan pada wilayah yang memiliki kebutuhan layanan gizi mendesak, termasuk daerah perbatasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Dody mengatakan pembangunan fasilitas ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di kawasan perbatasan.
“Ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan akses gizi yang layak, menjaga stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat perbatasan,” kata Dody.
Secara teknis, kedua SPPG tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang memenuhi standar kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Mulai dari dapur utama, area pencucian alat dan bahan makanan, gudang kering dan basah, hingga ruang penyimpanan peralatan. Selain itu, tersedia pula fasilitas parkir, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Infrastruktur tambahan seperti ruang panel, tempat pembuangan sampah (TPS), serta penataan lanskap kawasan turut dibangun guna mendukung operasional yang optimal.
Ke depan, model implementasi MBG di perbatasan ini dinilai dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, petani, dan UMKM menjadi kunci keberhasilan yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan.
Dengan pendekatan yang tepat, MBG tidak sekadar menjadi program bantuan, melainkan instrumen strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi lokal. Di perbatasan Indonesia–Timor Leste, langkah ini telah membuktikan bahwa pembangunan dari pinggiran dapat menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan nasional yang berkelanjutan. (*)
