May Day 2026: Segara Dorong Kolaborasi Buruh dan Pemerintah Wujudkan Asta Cita

May Day 2026: Segara Dorong Kolaborasi Buruh dan Pemerintah Wujudkan Asta Cita

Jakarta — Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 dijadikan momentum konsolidasi gerakan buruh nasional sekaligus penguatan kolaborasi dengan pemerintah. Ketua Umum Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya (Segara), Rustam Efendi, menegaskan bahwa peringatan tahun ini bukan sekadar seremonial, melainkan titik strategis mendorong kesejahteraan pekerja secara nyata.

 

“May Day 2026 kami jadikan momentum konsolidasi untuk mendorong kesejahteraan buruh sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah,” ujar Rustam Efendi.

 

Rustam menyatakan bahwa Segara memberikan dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden sebagai kerangka strategis dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, serta memastikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh pekerja Indonesia di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

 

“Kita mendukung pemerintah dalam memberantas kemiskinan struktural dengan memastikan setiap keringat buruh dibayar upah yang memanusiakan, serta mewujudkan hubungan industrial Pancasila melalui dialog tripartit yang setara, adil, dan solutif antara buruh, pengusaha, dan pemerintah,” katanya.

 

Menurutnya, kolaborasi antara serikat buruh dan pemerintah merupakan kunci utama dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan nasional, mulai dari upah layak, jaminan sosial, hingga transformasi industri menghadapi era digitalisasi.

 

Segara menegaskan komitmennya sebagai mitra konstruktif pemerintah dalam mengawal Asta Cita, demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia.

 

Segara berharap May Day 2026 menjadi awal dari dialog yang lebih konstruktif antara buruh, pemerintah, dan pelaku usaha demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

 

“Segara akan berdiri di garda terdepan mengawal Asta Cita Presiden Prabowo. Kami siap menjadi mitra kritis dan konstruktif pemerintah,” tuturnya.

 

Melalui May Day 2026, Segara di bawah kepemimpinan Rustam Efendi menegaskan komitmen menjadikan peringatan Hari Buruh bukan sekadar seremonial, melainkan titik strategis konsolidasi gerakan buruh nasional untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja secara nyata bersama pemerintah. [-RWA]

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025