• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Headline»Masyarakat Mendukung Vaksinasi Door to Door

Masyarakat Mendukung Vaksinasi Door to Door

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 21 August 2021

Oleh : Made Prawira

Pemerintah terus menggenjot vaksinasi Covid-19 dengan melaksanakan vaksinasi door to door. Masyarakat sangat mendukung vaksinasi door to door agar kita semua bebas dari pandemi secepatnya.

Program vaksinasi nasional dimulai sejak bulan Maret 2021 dan Tim Satgas Covid-19 mengklaim bahwa dalam 5 bulan sudah 20% WNI yang diinjeksi. Pemercepatan program ini dilakukan agar memenuhi target pemerintah yakni selesai dalam 12 bulan. Akan tetapi jika kecepatan vaksinasi masih seperti sekarang maka bisa-bisa baru selesai dalam 2 tahun.

Untuk mengatasi masalah ini maka diadakan vaksinasi door to door yang digagas oleh BIN dan mendapat arahan dari Presiden Jokowi. Kepala BIN Jendral Pol (Purn) Budi Gunawan menyatakan bahwa ada 6 provinsi yang menjadi fokus vaksinasi door to door, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Budi Gunawan melanjutkan, vaksinasi door to door adalah cara untuk mencapai target 3 juta suntikan dalam sehari. Sehingga pada akhir tahun 2021 terbentuk herd immunity karena sudah 70% WNI yang diinjeksi. Dalam artian, pemerintah menaikkan target. Jika dulu ‘hanya’ 1 juta suntikan per hari maka saat ini 3 kali lipatnya. Hal ini wajar karena untuk mempercepat terbentuknya kekebalan komunal.

Masyarakat sangat mendukung program vaksinasi door to door karena pihak tenaga medis dan aparat datang langsung untuk melakukan injeksi, sehingga memudahkan mereka yang kesulitan untuk berangkat. Faktanya, walau program vaksinasi nasional gratis tetapi ada yang belum mendapatkan suntikan, karena kesulitan mendapatkan transportasi atau menyandang disabilitas.

Para penyandang disabilitas merasa senang karena diperhatikan oleh pemerintah. Mereka selama ini kesusahan untuk berangkat ke tempat vaksinasi karena ketiadaan kendaraan, atau kalaupun ada mobil sewaan biayanya cukup tinggi dan tidak ada keluarga yang mau mendampingi. Mereka bisa mendapatkan vaksin dan tidak akan takut dihantui oleh ganasnya corona.

Selain itu, warga sipil lain juga bahagia ketika ada vaksinasi door to door karena jatahnya sangat banyak, karena BIN mentargetkan sampai 10.000 suntikan per sesi. Mereka yang sudah mendaftar di formulir online vaksinasi tetapi selalu kehabisan jatah, akan bisa mendapatkan suntikan melalui program ini. Tidak usah repot mendaftar lagi tetapi tinggal menunggu giliran.

Selain untuk warga di perkampungan, vaksinasi door to door juga diadakan di sekolah-sekolah. Program ini terjadi di Blitar, di mana sebuah bus datang untuk melayani para pelajar di sebuah SMK di kota Patria tersebut. Ada 1.000 siswa yang jadi sasaran vaksinasi, yakni murid kelas 11 dan 12.

Vaksinasi untuk pelajar juga penting karena rata-rata untuk vaksinasi massal, peserta harus berusia 18 tahun ke atas. Sementara mereka tentu dianggap masih di bawah umur. Padahal sudah ada vaksin corona yang untuk anak berusia 12 tahun ke atas, sehingga para pelajar memang wajib mendapatkannya dan akan bebas dari intaian virus covid-19.

Masyarakat amat mengapresiasi BIN, petugas medis, dan pihak lain yang dengan sigap melaksanakan vaksinasi door to door. Mereka rela blusukan sampai ke pelosok kampung, demi mensukseskan program vaksinasi nasional. Sehingga Indonesia bisa bebas pandemi lebih cepat.

Vaksinasi door to door sangat diminati oleh masyarakat karena petugas datang langsung ke temat mereka, sehingga tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya transportasi. Selain itu, vaksinasi akan mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok, sehingga kita bisa bebas corona secepatnya.

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

November 2, 2026

Bikin Takjub! Inilah Cara Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Perkuat Kemandirian Pangan Lewat Tempe

November 2, 2026

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti…

Bikin Takjub! Inilah Cara Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Perkuat Kemandirian Pangan Lewat Tempe

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Banyuwangi yang didirikan tahun 1987 dan resmi…

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak Oleh : Gavin Asadit Pengawasan dari tingkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Seiring meluasnya pelaksanaan program di berbagai wilayah, kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga ketepatan distribusi harus dijaga secara konsisten. Pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, dan Badan Gizi Nasional (BGN) diperlukan agar makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan dan gizi. BGN telah mendorong penguatan koordinasi pengawasan MBG melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah serta rencana penempatan personel BGN pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan untuk memperpendek rentang koordinasi antara pemerintah pusat dan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa besarnya cakupan program membutuhkan pembagian peran yang jelas agar pengawasan dapat berlangsung lebih dekat dengan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, personel BGN di daerah diharapkan dapat menjadi mitra koordinasi kepala daerah, mempercepat penanganan keluhan, dan membantu memastikan persoalan operasional segera ditindaklanjuti. BGN juga mendorong daerah yang belum membentuk Satgas MBG agar segera menyelesaikan pembentukannya. Hingga akhir Oktober, Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah. Penguatan tersebut diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Kebijakan ini mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk terlibat dalam pemeriksaan berkala terhadap dapur MBG. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada indikator kelayakan yang telah disiapkan BGN, sehingga penilaian tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga kondisi nyata fasilitas dan proses pengolahan makanan. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan MBG. Menurutnya, kepala daerah dapat menggerakkan perangkat daerah terkait untuk memeriksa kelayakan SPPG dan menindaklanjuti temuan di wilayah masing-masing. Keterlibatan dinas kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta unsur pengawasan daerah memungkinkan pemeriksaan dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari sanitasi hingga kualitas layanan. …

Pemerintah Perketat Pengawasan MBG Hingga Tingkat Daerah

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pemerintah Perketat Pengawasan MBG Hingga Tingkat Daerah Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan Program Makan Bergizi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.