• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Masyarakat Mendukung Pimpinan Baru KPK

Masyarakat Mendukung Pimpinan Baru KPK

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 21 December 2019

Oleh: Alfiansyah Kumalasari

Presiden Joko Widodo akhirnya melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2019-2023. Dengan adanya pelantikan tersebut, masyarakat berharap Pimpinan baru KPK dapat lebih optimal dalam memberantas korupsi.

Indonesia telah memiliki pimpinan baru di lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada jumat (20/12/2019) kelima pimpinan tersebut mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka akan berkiprah dalam upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia menggantikan Komisioner KPK periode 2015-2019 yang dipimpin oleh Agus Rahardjo.

Selain mengangkat pimpinan yang baru, Jokowi juga mengangkat Dewan Pengawas KPK, pengangkatan tersebut digelar di Istana kepresidenan.
Para pimpinan KPK yang baru tersebut, telah terpilih melalui proses seleksi mulai dari pansel hingga uji kelayakan di Komisi III DPR. 5 pimpinan yang terpilih tersebut adalah Firli Bahuri sebagai Ketua, serta Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango dan Alexander Marwata sebagai Wakil Ketua.
Kelima Pimpinan KPK tersebut berasal memiliki latar belakang berbeda satu dengan yang lainnya.

Salah satu yang cukup mendapatkan sorotan publik adalah Firli Bahuri, dimana ia pernah menjabat di sejumlah jabatan vital. Bagaimana tidak mantan Kapolda Sumatera Selatan tersebut ternyata pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.
Saat uji kelayakan di DPR, Firli juga menyoroti soal pencegahan korupsi. Selain itu, mantan ajudan Wakil Presiden Boediono tersebut juga mengatakan bahwa dirinya akan mengawal proses pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur.
Firli pernah mengatakan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tidak hanya cukup dengan penindakan melalui OTT. Tetapi harus dilakukan terintegrasi dan menyeluruh dengan upaya – upaya pencegahan, serta monitoring atas pelaksanaan program – program pemerintah.

Terpilihnya Firli sebagai pimpinan KPK tentu tak dapat diganggu gugat, karena selain menang secara voting, anggota DPR Komisi III juga telah menyepakati Firli menjadi pimpinan KPK setelah melalui proses musyawarah.

Selain dari segi pengetahuan akan hukum pidana, Firli juga dinilai kredibel dari segi kepemimpinan. Sebab, dalam perjalanan karirnya di kepolisian, perwira tinggi asal Sumatera Selatan tersebut pernah memimpin sejumlah Kepolisian Daerah (Polda). Sehingga bukan hal yang mengejutkan jika Firli berhasil lolos dalam 10 besar calon pimpinan KPK.

Pada kesempatan yang sama. Presiden RI Jokowi berharap agar para pimpinan KPK dapat memperkuat KPK sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara sistematis. Sehingga hal tersebut dapat berdampak baik bagi ekonomi Indonesia.
Mantan Walikota Surakarta tersebut juga meyakini, bahwa para pimpinan KPK tersebut dapat membawa KPK menjadi lebih baik dan dapat bersinergi dengan Dewan Pengawas KPK.

Harapan terhadap pimpinan KPK yang baru juga dituturkan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, dimana ia berharap agar pemberantasan korupsi dalam 4 tahun kedepan dapat digalakkan secara intensif oleh Firli dan kawan kawan.
Ma’ruf Amin juga menekankan agar kerja penanganan korupsi lebih banyak kepada upaya pencegahan. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada peluang terjadinya korupsi.
Menurut Ma’ruf, Korupsi akan membuat kerugian besar bagi negara. Jika diusutpun maka tidak mudah untuk mengembalikan kerugian negara tersebut.

Harapan Ma’ruf Amin inipun sejalan dengan apa yang akan dilakukan oleh Firli yang juga menyoroti terkait pencegahan praktik korupsi.
Dalam kesempatan berbeda, Saut Situmorang selaku Wakil Ketua KPK berharap agar para pimpinan KPK periode 2019 hingga 2023 tetap mengedepankan integritas dan merawat nilai-nilai yang telah ada di KPK.
Tentu saja pro kontra terkait pemilihan komisioner KPK tersebut wajar terjadi, bahkan dalam internal KPK sendiri memang selalu ada pro dan kontra. Namun yang terpenting adalah pembuktian bahwa tuduhan miring tak kan terbukti lewat kinerja yang baik.

Kinerja yang dimaksudkan adalah di dalam pemberantasan korupsi, melakukan pencegahan, melakukan edukasi dan sinergi dengan seluruh penegak hukum guna bersama – sama memerangi korupsi.
Komjen Pol (Purn) Arif Waachyunadi mengatakan bahwa KPK periode 2019 – 2023 menghadapi tantangan yang tidak mudah sehingga diharapkan para komisioner tidak pernah surut dalam memimpin lembaga tersebut.
Perlu diketahui, bahwa 2 komisioner KPK terpilih merupakan alumnus Lemhanas PPSA XXI. Bahkan satu diantaranya terpilih menjadi Ketua KPK yang baru yakni Irjen pol Firli Bahuri.

Masyarakat Indonesia tentu tidak perlu meragukan kredibilitas para pimpinan KPK yang baru, meski demikian masyarakat juga mesti proaktif dalam mengawasi pejabat yang bermain nakal dengan uang rakyat.

Danantara Perkuat Investasi untuk Pembangunan Nasional

August 22, 2026

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional

August 22, 2026

Danantara Perkuat Investasi untuk Pembangunan Nasional

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Danantara Perkuat Investasi untuk Pembangunan Nasional  Oleh: Ricky Rinaldi Pemerintah terus memperkuat transformasi ekonomi nasional dengan menempatkan investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan jangka panjang. Dalam arah kebijakan menuju 2027, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memperoleh peran strategis sebagai instrumen untuk mengoptimalkan aset negara, memperkuat investasi, dan mendorong pembangunan sektor-sektor strategis. Kehadiran Danantara menunjukkan upaya pemerintah membangun sumber pertumbuhan baru yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi tersebut dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 14 Agustus 2026 lalu. Presiden menyebut Danantara sebagai dana kedaulatan yang harus menjadi instrumen untuk membangun kapasitas bangsa dalam jangka panjang. Danantara karena itu diarahkan bukan sekadar sebagai pengelola aset negara, melainkan sebagai bagian dari strategi investasi dan pembangunan sektor strategis yang memberikan manfaat berkelanjutan. Arah tersebut memperlihatkan perubahan pendekatan dalam mengelola kekuatan ekonomi nasional. Aset negara perlu ditempatkan pada kegiatan produktif yang mampu meningkatkan kapasitas industri, mempercepat hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan nasional. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, Danantara diharapkan mampu menghubungkan kekayaan negara dengan kebutuhan investasi serta proyek pembangunan yang memiliki nilai strategis dan manfaat jangka panjang. Peran Danantara semakin penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa konsolidasi aset Danantara dapat menjadi katalis peningkatan investasi. Danantara dapat memaksimalkan aset dan proyek untuk menarik partisipasi sektor swasta dan pelaku ekonomi nonpemerintah. Dengan demikian, investasi negara dapat menciptakan efek crowd-in, yakni mendorong dunia usaha meningkatkan ekspansi, membuka fasilitas produksi baru, dan memperluas kegiatan bisnis. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan tanggung jawab bersama seluruh pelaku ekonomi. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia anggaran, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan sektor swasta berkembang. Investasi Danantara dapat menjadi pemicu awal yang kemudian diikuti modal swasta sehingga kapasitas ekonomi nasional meningkat secara lebih luas. Sinergi tersebut juga berpotensi memperbesar penciptaan lapangan kerja dan memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Strategi investasi Danantara diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki nilai strategis dan potensi dampak luas. Delapan sektor utama yang menjadi fokus meliputi energi terbarukan, mineral, infrastruktur digital, infrastruktur dan utilitas, real estat, layanan keuangan, pangan dan pertanian, serta layanan kesehatan. Pemilihan sektor tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan nasional, dan membangun fondasi pertumbuhan baru yang lebih bernilai tambah.…

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara…

Danantara Kawal Penyederhanaan BUMN agar Aset Negara Lebih Produktif  

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Danantara Kawal Penyederhanaan BUMN agar Aset Negara Lebih Produktif Jakarta – Transformasi dan restrukturisasi Badan…

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi 

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi  Oleh: Hanan Alfawazi Ketahanan energi merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Tanpa pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan dapat diandalkan, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, arah kebijakan energi Indonesia pada 2027 memiliki arti strategis, bukan sekadar sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian nasional. Kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, sementara produksi minyak nasional menghadapi tekanan penurunan alamiah. Pada saat yang sama, dinamika geopolitik global membuat harga dan pasokan energi semakin sulit diprediksi. Kondisi tersebut membuat penguatan sumber energi domestik menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Dalam konteks tersebut, target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sekitar 950 ribu barel setara minyak per hari dalam RAPBN 2027 menjadi salah satu instrumen penting. Target tersebut dinilai realistis oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, terutama dengan melihat peluang optimalisasi lapangan produksi yang telah ada serta pengembangan sumur-sumur baru. Namun, peningkatan lifting tidak dapat dicapai hanya dengan menetapkan target. Sektor hulu migas membutuhkan investasi, teknologi, kepastian regulasi, serta proses pengembangan lapangan yang efisien. Tantangan natural decline juga harus dihadapi secara serius karena sebagian lapangan migas nasional telah memasuki fase produksi yang matang. Anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman melihat masih terdapat ruang untuk menahan laju penurunan alamiah tersebut melalui optimalisasi sumur eksisting dan pengembangan sumur baru. Pengembangan wilayah frontier serta penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga menjadi bagian dari pilihan strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi nasional. Artinya, kebijakan peningkatan lifting harus ditempatkan sebagai agenda jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka produksi dalam satu tahun anggaran, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan investasi dan penemuan cadangan baru. Jika investasi hulu berjalan konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat ekosistem industri migas nasional.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.