Masyarakat Mendukung Pembangunan Infrastruktur di Daerah

Oleh : Alfisyah Dianasari

Salah satu faktor kemajuan suatu negara adalah pemerataan pembangunan infrastruktur, sehingga daerah terpencil memiliki kesempatan untuk berkembang sama seperti daerah lainnya. Masyarakat pun mendukung berbagai upaya Pemerintah dalam membangun infrastruktur daerah demi meningkatkan konektivitas dan memajukan wilayah.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menuturkan alasan dirinya menekankan pembangunan fisik di seluruh wilayah Indonesia. Dikatakan bahwa, pembangunan fasilitas untuk publik dapat memberikan akselerasi terhadap pemberdayaan manusia di daerah-daerah terpencil dan terdepan di seluruh Indonesia. Salah satu Infrastruktur yang telah dibangun adalah Bandara Kuabang di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.

Tentu saja akan ada pertanyaan, mengapa pemerintah fokus membangun infrastruktur?. Tentu saja pembangunan infrastruktur jangan hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik semata. Membangun infrastruktur juga membangun peradaban. Misalnya dengan membangun bandara, berarti juga membangun kedisiplinan baru bagi warga karena penerbangan membutuhkan akurasi jadwal dan waktu.

Kedua, infrastruktur yang memadai tentu saja akan meningkatkan daya saing sebuah negara untuk dapat berkompetisi dengan negara-negara lain. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang dilakukan merata di seluruh penjuru Indonesia berarti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terakhir, infrastruktur, utamanya fasilitas transportasi menjadi pemersatu bangsa yang wilayahnya terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dengan belasan ribu pulau. Menyatukan antardaerah, antar Kabupaten/kota, antarprovinsi, antarpulau dan antar wilayah sehingga kita menjadi satu.

Dikatakan, wajah Bandara Kuabang dengan terminal baru yang kini bisa melayani 160.000 penumpang setiap tahunnya merupakan upaya terbarunya dalam membangun daerah terpencil di wilayah Indonesia Timur secara maksimal.

Jokowi berujar bahwa setelah dirinya mendarat di Bandara tersebut, langsung meresmikan terminal seluas 3.500 meter persegi yang dibangun dari 2016 lalu. Dengan terminal penumpang baru ini, Bandara Kuabang telah siap mendukung aktivitas masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara dan sekitarnya.

Jokowi juga berharap dengan adanya bandara ini, nantinya akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di sekitar bandara ini. Apalagi Kabupaten Halmehera Utara memiliki sejumlah destinasi wisata alam dan bahari yang membutuhkan peningkatan konektivitas tersebut, termasuk akses ke ibukota Provinsi Malut, Sofifi.

Bandara Kuabang memiliki fasilitas berupa landasan pacu sepanjang 2.400 meter dengan lebar 30 meter dan landasan hubung sebesar 100×23 meter yang dapat melayani penerbangan pesawat jenis ATR 72-600, Boeing 737-800 dan Airbus A320.

Menurut Jokowi, selama ini Kabupaten Halmahera Utara memiliki sejumlah destinasi wisata alam dan bahari yang membutuhkan peningkatan konektivitas. Karena itulah Jokowi percaya terminal yang dibangun sejak 2016 lalu dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Presiden juga telah meminta kepada Menteri Budi Karya Sumadi untuk menyiapkan penerbangan reguler ke Bandara Kuabang di Halmahera Utara. Sekali dalam seminggu.

Budi juga mengatakan, saat ini pihaknya sedang koordinasi dengan pihak maskapai. Komunikasi ini adalah untuk mengadakan penerbangan reguler dari dan ke Bandara Kuabang.

Menhub Budi Karya menambahkan bahwa kehadiran Bandara Kuabang akan saling melengkapi dengan bandara Sultan Babullah di Ternate.

Oleh karena itu, dirinya pun mengusulkan, untuk dilakukan pelebaran jalan dari Sofifi, ibu Kota Provinsi Maluku Utara, menuju ke Bandara Kuabang untuk melancarkan dan mempercepat pergerakan masyarakat.

Budi menilai, keberadaan Bandara Kuabang sangatlah penting. Karena Bandara senilai Rp 300 milar tersebut dapat meningkatkan konektivitas dan mempermudah aksesibilitas masyarakat di Provinsi Maluku Utara dan sekitarnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Basuki Hadimoeljono mengatakan bahwa manfaat besar dari pembangunan infrastruktur akan terlihat beberapa tahun kedepan. Salah satunya adalah sebagai penggerak roda perekonomian dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur adalah sesuatu yang penting dan dibutuhkan bagi masyarakat. Pembangunan merupakan salah satu cara untuk menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Sri, pembangunan infrastruktur juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial di daerah perbatasan, ia menyebut bahwa wajah perbatasan Indonesia saat ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan era sebelumnya.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur di daerah harus didukung, agar negara ini semakin berkembang dan memiliki daya saing terhadap negara lain. Selain itu pembangunan infrastruktur tentu akan berdampak pada berkembangnya perekonomian masyarakat.

Penulis adalah warganet tinggal di Depok

RUU Perampasan Aset, Komitmen Serius Antikorupsi Negara

By 0

RUU Perampasan Aset, Komitmen Serius Antikorupsi Negara Oleh: Alexander Royce Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kini memasuki babak baru yang kian progresif. Di bawah kepemimpinan visioner saat ini, langkah-langkah luar biasa terus diambil guna memastikan kekayaan negara tak lagi dirampok oleh segelintir pihak. Saat ini, instrumen hukum paling dinanti, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sedang dikebut pembahasannya oleh pemerintah dan DPR. Ini adalah sinyal kuat bahwa negara sama sekali tidak main-main dalam misi suci melindungi uang rakyat. Koruptor dipastikan tidak akan bisa tidur nyenyak menyembunyikan hasil kejahatannya, karena instrumen pemiskinan sudah di depan mata. Pembahasan RUU Perampasan Aset bukan sekadar wacana di atas kertas, melainkan wujud komitmen politik tingkat tinggi rezim saat ini. DPR menargetkan agar beleid strategis ini segera diketok palu. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dengan tegas menyampaikan komitmen parlemen bahwa RUU ini ditargetkan rampung selambatnya akhir tahun. Beliau menekankan landasan filosofis utama regulasi ini adalah menjamin kepastian pemulihan atas kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Dengan disahkannya aturan ini, percepatan pengembalian aset negara diyakini bisa berjalan jauh lebih efektif, sistematis, dan terukur. Lebih lanjut, pimpinan komisi hukum tersebut menekankan bahwa proses pembahasan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian tingkat tinggi. Mengingat cakupan RUU yang sangat luas dan berpotensi bersinggungan dengan ranah hukum lain—seperti kitab undang-undang hukum pidana maupun hukum acara pidana—penyelarasan norma mutlak dibutuhkan. Kehati-hatian ini menjadi jaminan agar kelak RUU Perampasan Aset benar-benar menjadi pedang keadilan murni bagi rakyat, dan bukan menjadi alat kriminalisasi yang rentan disalahgunakan oleh pihak tertentu demi kepentingan sesaat. Langkah proaktif nan strategis ini sekaligus membuktikan bahwa kabinet pemerintahan saat ini tidak sekadar bermain pada narasi populis, tetapi benar-benar membenahi fondasi hukum dari hulu ke hilir. Melalui harmonisasi kebijakan eksekutif dan legislatif yang sangat solid, negara bertekad memastikan setiap celah pelarian harta haram para koruptor akan ditutup rapat tanpa kompromi. Dukungan pengesahan undang-undang ini tak hanya menggema dari parlemen, tetapi juga mengalir deras dari aparat penegak hukum di garis depan. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menjadi salah satu garda terdepan yang antusias menyambut regulasi ini. Kasubdit II Direktorat Pencegahan Kortas Tipikor Polri, Kombes Affandi Eka Putra, secara meyakinkan menyatakan kehadiran aturan perampasan aset akan memberikan amunisi baru yang luar biasa ampuh dalam menuntaskan pemberantasan korupsi di seluruh pelosok Tanah Air. Menurut perwira menengah tersebut, regulasi ini bukan sekadar alat penyitaan biasa, melainkan instrumen pamungkas yang menyuntikkan efek jera luar biasa bagi pelaku rasuah. Pemiskinan terhadap koruptor diyakini menjadi hukuman yang paling ditakuti. Namun, kepolisian juga bijak menegaskan bahwa implementasi penyitaan aset ini kelak harus senantiasa berpijak kokoh pada asas kesetaraan di hadapan hukum, sehingga pelaksanaannya dipastikan akan berjalan objektif, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak tanpa pandang bulu.…

All Rights Reserved © 2025