• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Masyarakat Mendukung Operasi Siaga Tempur TNI Guna Menghadapi KST Papua

Masyarakat Mendukung Operasi Siaga Tempur TNI Guna Menghadapi KST Papua

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 22 April 2023

Oleh : Alfred Jigibalom

TNI melakukan operasi siaga tempur sebagai upaya untuk menumpas Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Operasi dilakukan karena kelompok separatis ini semakin brutal. Korban KST terus bertambah dan mayoritas adalah warga sipil. Oleh karena itu operasi siaga tempur dilakukan demi keselamatan rakyat Papua.

Kelompok separatis dan teroris adalah salah satu problem di Papua dan mereka terus diburu agar tidak mengganggu masyarakat. Penyebabnya karena kelakuan KST sudah di luar batas dengan melakukan pembunuhan dan berbagai teror yang merugikan masyarakat.

Dalam rangka pemberantasan KST maka TNI mengadakan operasi siaga tempur. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa status operasi di Nduga, Papua Pegunungan, ditingkatkan menjadi siaga tempur imbas serangan KST. Yudo menegaskan peningkatan status operasi itu diperlukan saat ini. Dari awal sudah direncanakan operasi penegakan hukum, yakni dengan cara soft approach. Namun dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, operasi diubah menjadi siaga tempur.

Laksamana Yudo melanjutkan, peningkatan status operasi ini untuk meningkatkan naluri bertempur prajurit. Akan tetapi, operasi humanis tetap dilakukan untuk seluruh masyarakat Papua. Hal itu dilakukan agar TNI dan masyarakat bersama-sama menjaga keamanan.

Sebagaimana diketahui, KST Papua telah melakukan penyerangan kepada Personel TNI/Polri yang sedang melakukan upaya evakuasi dan pencarian pilot Susi Air Pada 15 April 2023 lalu. Insiden tersebut mengakibatkan empat orang personel TNI/Polri gugur, yaitu Pratu Miftahul Arifin, Pratu Kurniawan, Pratu Ibrahim, dan Prada Syukra.

Masyarakat mendukung penuh operasi siaga tempur. Mereka percaya bahwa TNI adalah sahabat rakyat dan operasi ini tidak akan menyakiti penduduk Papua. Namun, operasi siaga tempur justru dilakukan untuk melindungi warga di Bumi Cendrawasih agar tidak terkena serangan KST.

Masyarakat Papua mendukung TNI untuk melanjutkan operasi siaga tempur dalam rangka pemberantasan KST. Pasalnya, KST sudah berkali-kali melakukan penyerangan dan membuat korban luka-luka serta korban jiwa. Jangan sampai ada korban selanjutnya dari warga sipil, sehingga KST harus diberantas dengan cara operasi pemberantasan yang masif.
KST terus melakukan penyerangan dan memakan korban luka-luka, bahkan korban jiwa. Oleh karena itu TNI dengan dibantu Polri terus siaga dalam rangka pemberantasan KST. Mereka bersiaga demi keamanan warga Papua.
Beberapa waktu lalu pasukan TNI ditambah sebanyak 890 orang. Penambahan jumlah anggota TNI ini dilakukan untuk mendukung operasi siaga tempur dan mensukseskan pemberantasan KST. Masyarakat mendukung TNI agar Papua aman tanpa ada gangguan dari kelompok separatis yang mengerikan.
Dalam siaran pers Humas Satgas Damai Cartenz disebutkan bahwa tim gabungan TNI dan Polri berhasil memetakan tempat-tempat persembunyian anggota KST. Lokasinya tidak hanya di Intan Jaya, tetapi juga di Distrik Iwika, Mimika, dan daerah-daerah lain. Dengan pemetaan ini maka penangkapan akan lebih terstruktur dan diprediksi berhasil 100%.
Pasukan TNI yang melakukan operasi siaga tempur didukung oleh Satgas Damai Cartenz yang merupakan gabungan dari Polri dan TNI. Mereka bekerja sama dalam memberantas KST dan mengamankan seluruh wilayah Papua.
Sementara itu, Deputi V KSP (Kantor Staf Presiden) bidang Hukum, Keamanan, dan HAM Jaleswari Pamodhowardani menjelaskan bahwa KST sangat brutal, oleh karena itu aparat harus bertindak dan melakukan penegakan hukum secara tuntas pada KST.
Jaleswari menambahkan, KST pantas ditangkap karena mereka mengganggu masyarakat sipil. Mereka juga merusak fasilitas umum dan fasilitas kesehatan. Bahkan terakhir, KST tega menyerang para tenaga medis di Kiwirok dan menimbulkan korban jiwa, padahal saat itu sedang bertugas untuk memeriksa kondisi kesehatan rakyat di sana. Oleh karena itu penangkapan KST oleh aparat didukung penuh.
Dalam artian, operasi siaga tempur didukung oleh banyak pihak. Termasuk Mananwir Hengky Korwa, Kepala Suku Biak Provinsi Papua Barat. Mananwir menyatakan bahwa kebrutalan KST bukanlah budaya asli Papua. Penyerangan yang mereka lakukan adalah tindakan yang tidak manusiawi, dan melukai warga Papua, terutama yang bermukim di Biak. Oleh karena itu ia meminta warga untuk mendukung TNI dan Polri dalam rangka pemberantasan KST. Masyarakat juga diminta untuk tenang dan tidak terpengaruh oleh berita hoaks yang disebarkan oleh KST.
Dalam artian, kepala suku di Papua malu akan keberadaan KST, karena mencoreng nama baik warga di Bumi Cendrawasih. Sebenarnya orang asli Papua baik-baik dan KST hanya oknum yang bertindak kasar, dan tidak mencerminkan sifat asli warga Papua. Sang kepala suku meminta agar TNI dan Polri menindak KST dengan tegas karena aksi mereka makin membahayakan warga Papua, dan ia juga mendukung operasi siaga tempur TNI.
Banyak pihak mendukung operasi siaga tempur yang dilakukan oleh TNI, mulai dari politisi sampai kepala suku di Papua. KST sudah keterlaluan dengan menghilangkan banyak nyawa di Papua dan mengganggu kemanan warga. Oleh karena itu seluruh masyarakat Papua mendukung TNI melaksanakan operasi siaga tempur, dalam rangka pemberantasan KST.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

 

Bikin Takjub! Inilah Cara Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Perkuat Kemandirian Pangan Lewat Tempe

November 2, 2026

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak

November 2, 2026

Bikin Takjub! Inilah Cara Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Perkuat Kemandirian Pangan Lewat Tempe

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Banyuwangi yang didirikan tahun 1987 dan resmi…

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak Oleh : Gavin Asadit Pengawasan dari tingkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Seiring meluasnya pelaksanaan program di berbagai wilayah, kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga ketepatan distribusi harus dijaga secara konsisten. Pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, dan Badan Gizi Nasional (BGN) diperlukan agar makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan dan gizi. BGN telah mendorong penguatan koordinasi pengawasan MBG melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah serta rencana penempatan personel BGN pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan untuk memperpendek rentang koordinasi antara pemerintah pusat dan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa besarnya cakupan program membutuhkan pembagian peran yang jelas agar pengawasan dapat berlangsung lebih dekat dengan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, personel BGN di daerah diharapkan dapat menjadi mitra koordinasi kepala daerah, mempercepat penanganan keluhan, dan membantu memastikan persoalan operasional segera ditindaklanjuti. BGN juga mendorong daerah yang belum membentuk Satgas MBG agar segera menyelesaikan pembentukannya. Hingga akhir Oktober, Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah. Penguatan tersebut diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Kebijakan ini mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk terlibat dalam pemeriksaan berkala terhadap dapur MBG. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada indikator kelayakan yang telah disiapkan BGN, sehingga penilaian tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga kondisi nyata fasilitas dan proses pengolahan makanan. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan MBG. Menurutnya, kepala daerah dapat menggerakkan perangkat daerah terkait untuk memeriksa kelayakan SPPG dan menindaklanjuti temuan di wilayah masing-masing. Keterlibatan dinas kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta unsur pengawasan daerah memungkinkan pemeriksaan dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari sanitasi hingga kualitas layanan. …

Pemerintah Perketat Pengawasan MBG Hingga Tingkat Daerah

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pemerintah Perketat Pengawasan MBG Hingga Tingkat Daerah Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan Program Makan Bergizi…

Bikers Brotherhood 1% MC Gelar Bakti untuk Negeri Bersama Yayasan Yakhada Tasikmalaya

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Stigma negatif yang kerap melekat pada klub motor sebagai kelompok yang sekadar turing dan urakan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.