Masyarakat Kecam Gerakan People Power Yang Rugikan Banyak Pihak

Masyarakat Kecam Gerakan People Power Yang Rugikan Banyak Pihak

Oleh : Abdul Kadir

Sejumlah masyarakat terus memberikan kecaman yang sangat keras dan tegas atas adanya gagasan gerakan people power. Mereka semua menuntut supaya Rocky Gerung bisa sesegera mungkin diperiksa dan ditangkap oleh jajaran aparat penegak hukum lantaran tindakan yang sudah dilakukannya itu sudah sangat merugikan banyak pihak dan justru berpotensi semakin memecah belah keutuhan NKRI.

Banyak diantara massa yang berasal dari Relawan pendukung Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 lalu melakukan aksi secara langsung di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya (PMJ). Mengenai dengan adanya aksi itu, Penanggung Jawa Aksi, Oscar Pendong menyatakan bahwa pihaknya menuntut agar segera dilakukan penangkapan kepada pengamat politik Rocky Gerung.

Tujuan mereka turun langsung ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) dan ke Markas Polda Metro Jaya adalah untuk terus mendesak supaya jajaran aparat kepolisian melakukan penangkapan. Tentunya bukan tanpa alasan mengapa desakan itu terjadi dan langsung digencarkan.

Pasalnya, Rocky Gerung telah diduga melakukan sebuah ujaran kebencian, yang mana ungkapan itu dia sampaikan diruang publik dan juga diruang digital dan juga bahkan melakukan penghasutan kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk melakukan gerakan massa berjudul People Power.

Ternyata aksi yang dilakukan oleh banyak diantara massa relawan pendukung Presiden Jokowi itu bukan hanya diselenggarakan di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya saja, melainkan juga digelar dibeberapa lokasi sekaligus secara serentak, yakni diantaranya adalah di Kepolisian Resort (Polres) Bekasi dan Polres Tangerang.

Dengan sangat tegas, mereka menyuarakan agar segera dilaksanakan penangkapan kepada sosok filsuf itu karena kedepannya agar jangan sampai ada lagi sosok seperti Rocky Gerung yang secara terang-terangan melakukan penghinaan kepada simbol negara dan juga secara jelas pula telah merendahkan harkat, derajat dan martabat Kepala Negara. Termasuk pula, dirinya bahkan juga melakukan penghasutan kepada masyarakat untuk melancarkan aksi gerakan people power yang tentu akan sangat membawa banyak dampak negatif.

Setelah menerima banyak laporan dari berbagai pihak kepada pengamat politik itu, pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan lebih dalam. Terkait dengan hal itu, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Ade Safri Simanjuntak menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada pihak pelapor dan juga kepada pihak saksi.

Beberapa langkah telah dilakukan saat ini oleh jajaran aparat keamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya dari tim penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang kini sedang melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan atas adanya 2 (dua) laporan kepada polisi yang menyangkut nama Rocky Gerung tersebut terkait dengan adanya tuduhaan terjadinya tindak pidana yang dimaksud. Kepolisian juga terus menjalin koordinasi secara efektif dengan para ahli lainnya.

Pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sendiri mengaku bahwa saat ini telah menerima adanya sebanyak 2 (dua) laporan terkait dengan adanya dugaan penghinaan kepada Presiden RI, Joko Widodo. Laporan tersebut datang dari Relawan Jokowi, yang mana mereka melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang terjadi dan juga secara lengkap membawa sejumlah bukti.

Kecaman dari masyarakat bukan hanya berasal dari Relawan Jokowi saja yang sangat menginginkan agar pihak aparat hukum segera menindak tegas dan mengusut tuntas kasus dari Rocky Gerung ini, melainkan karena adanya dugaan ujaran kebencian yang telah dilontarkan oleh pria berusia 64 tahun tersebut kepada Kepala Negara atas pemindahan Ibu Kota negara (IKN) juga banyak membuat sejumlah kalangan lain turut meradang.

Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan juga gabungan Serikat Buruh di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur langsung melakukan aksi demo didepan halaman Polres Berau di Jalan Pemuda, Tanjung Redeb pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2023. Dalam aksi demo tersebut, mereka juga sampai meneriakkan adanya orasi dan meminta supaya pihak kepolisian melakukan pengusutan tuntas akan adanya kasus dugaan ujaran kebencian yang telah keluar dari mulut pengamat politik itu.

Salah satu perwakilan pendemo dari aliansi masyarakat Berau bersatu, Erdianto Adi Susilo menyampaikan bahwa adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pihaknya itu memang bertujuan untuk mendesak agar segera terjadi pengusutan tuntas atas kasus dugaan ujaran kebencian yang telah dilontarkan oleh Rocky Gerung dan dianggap telah menghina Presiden RI, Joko Widodo dengan perkataan yang sama sekali tidak pantas.

Adanya pengusutan tuntas memang merupakan hal yang sangat penting untuk bisa dilakukan dan diwujudkan, khususnya oleh aparat keamanan penegak hukum kepada siapapun yang telah terbukti melakukan penyebaran ujaran kebencian, penghasutan hingga melakukan penghinaan kepada Kepala Negara, termasuk kepada Rocky Gerung sekalipun. Terlebih, dirinya justru juga menggagas dan mengajak sejumlah massa lainnya untuk melakukan gerakan people power yang jelas-jelas sama sekali bukan merupakan hal yang baik dan justru semakin memecah belah bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025