• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Masyarakat Internasional Mengakui Papua dan Papua Barat Bagian Integral NKRI

Masyarakat Internasional Mengakui Papua dan Papua Barat Bagian Integral NKRI

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 18 December 2019

Oleh: Sabby Kosay

Papua merupakah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala bentuk upaya memisahkan diri yang dilakukan oleh kelompok separatis tentu merupakan tindakan yang inkonstitusional. Kesatuan Papua dengan NKRI perlu untuk terus dipupuk agar rasa persaudaraan antar anak bangsa tetap terjalin.

Dukungan terhadap Papua juga datang dari luar negeri, seperti Selandia Baru misalnya. Sebagai negara Sahabat, Selandia Baru menegaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan terhadap kedaulatan Indonesia termasuk Papua agar tetap menjadi bagian dari NKRI, Selandia Baru juga menjelaskan adanya segelintir oknum dari negaranya yang menyatakan dukungan kemerdekaan Papua disebut sebagai opini belaka yang tidak berdasar.

Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya mengatakan, Selandia Baru itu selalu mendukung kedaulatan Indonesia, mereka senantiasa menghormati wilayah teritorial Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Senada dengan hal tersebut, Mahfud MD juga mengatakan, bahwa Selandia Baru merupakan negara Sahabat Indonesia yang sangat mendukung integrasi atau keutuhan wilayah Indonesia termasuk sangat mendukung soal Papua sebagai bagian dari Indonesia.

Selain Selandia Baru, Negara yang berbatasan denga Indonesia Papua Nugini juga telah memberikan dukungan terhadap Papua dan Papua barat agar tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peristiwa yang terjadi di tanah Papua baru-baru ini diharapkam tidak membesar dan dapat diselesaikan oleh pemerintah secara damai dan bijaksana.

Dukungan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Papua Nugini Soroi Marreipo saat Komisi I DPR RI melakoni kunjungan ke Port Moresbby.
Menteri Luar Negeri Papua Nugini secara langsung menegaskan sikapnya, bahwa pemerintahannya selalu mendukung Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI. Hal itu disampaikan langsung kepada para delegasi DPR RI.
Soroi juga tidak menampik akan adanya beberapa masyarakat Papua Nugini yang menyatakan dukungannya terhadap referendum bagi Papua dan Papua Barat untuk berpisah dari Indonesia. Namun, Soroi mengatakan bahwa demo tersebut bukanlah sikap dari Pemerintah Papua Nugini.

Hal ini senada dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi yang menyatakan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dengan pemerintah Papua Nugini terkait adanya dukungan referendum terhadap Papua Barat.
Tetapi Retno juga memastikan, bahwa pemerintah Papua Nugini masih tetap memberikan dukungan terhadap Papua dan Papua Barat agar tetap berada di dalam naungan NKRI.

Selain kedua negara tersebut, negara Sahabat Australia juga tetap berkomitmen dalam mendukung Papua sebagai bagian dari NKRI.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan menyatakan bahwa negaranya tetap konsisten dalam mendukung integritas nasional dan teritorial Indonesia, termasuk soal Papua. Dukungan tersebut diberikan sejak kedua negara tersebut memasuki usia ke 70 tahun hubungan diplomatik antara RI dan Australia.
Quinlan memaparkan hal tersebut kepada sejumlah jurnalis, dirinya mengatakan Ya ketika mendapatkan pertanyaan yang berkaitan dengan konsistensi dukungan Australia atas kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia.

Dukungan tersebut termasuk dalam apa yang diutarakan oleh Perdana Menteri Australia Scott Morisson saat bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo pada sela-sela KTT ASEAN di Bangkok pada awal November 2019 lalu.
Komitmen tersebut datang ketika sejumlah anggota parlemen Australia dikabarkan vokal menyarakan keprihatinan atas dugaan hak asasi manusia di Papua selama periode ketegangan dan konflik terbaru pada pertengahan 2019 lalu.
Bahkan Scott juga menyampaikan apresiasinya atas kunjungan yang dilakukan Presiden Jokowi ke Papua.

Sementara itu, Masyarakat Indonesia khususnya Papua juga tak hilang semangat dalam menyampaikan kesetiaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka secara sadar menolak referendum dan intervensi asing terhadap persoalan Papua yang dapat memecah belah persaudaraan dan persatuan Indonesia.

Sampai kapanpun Papua adalah bagian dari NKRI dan tidak bisa dipisahkan. Semua warga negara harus tunduk pada hukum dan jika ada orang yang bersalah maka harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan undang – undang yang berlaku.
Tentu kita harus sepakat, bahwa papua dan Papua Barat adalah bagian dari Kebhinekaan yang harus dijaga dan dirawat nilai luhur budayanya.

Danantara Perkuat Investasi untuk Pembangunan Nasional

August 22, 2026

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional

August 22, 2026

Danantara Perkuat Investasi untuk Pembangunan Nasional

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Danantara Perkuat Investasi untuk Pembangunan Nasional  Oleh: Ricky Rinaldi Pemerintah terus memperkuat transformasi ekonomi nasional dengan menempatkan investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan jangka panjang. Dalam arah kebijakan menuju 2027, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memperoleh peran strategis sebagai instrumen untuk mengoptimalkan aset negara, memperkuat investasi, dan mendorong pembangunan sektor-sektor strategis. Kehadiran Danantara menunjukkan upaya pemerintah membangun sumber pertumbuhan baru yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi tersebut dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 14 Agustus 2026 lalu. Presiden menyebut Danantara sebagai dana kedaulatan yang harus menjadi instrumen untuk membangun kapasitas bangsa dalam jangka panjang. Danantara karena itu diarahkan bukan sekadar sebagai pengelola aset negara, melainkan sebagai bagian dari strategi investasi dan pembangunan sektor strategis yang memberikan manfaat berkelanjutan. Arah tersebut memperlihatkan perubahan pendekatan dalam mengelola kekuatan ekonomi nasional. Aset negara perlu ditempatkan pada kegiatan produktif yang mampu meningkatkan kapasitas industri, mempercepat hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan nasional. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, Danantara diharapkan mampu menghubungkan kekayaan negara dengan kebutuhan investasi serta proyek pembangunan yang memiliki nilai strategis dan manfaat jangka panjang. Peran Danantara semakin penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa konsolidasi aset Danantara dapat menjadi katalis peningkatan investasi. Danantara dapat memaksimalkan aset dan proyek untuk menarik partisipasi sektor swasta dan pelaku ekonomi nonpemerintah. Dengan demikian, investasi negara dapat menciptakan efek crowd-in, yakni mendorong dunia usaha meningkatkan ekspansi, membuka fasilitas produksi baru, dan memperluas kegiatan bisnis. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan tanggung jawab bersama seluruh pelaku ekonomi. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia anggaran, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan sektor swasta berkembang. Investasi Danantara dapat menjadi pemicu awal yang kemudian diikuti modal swasta sehingga kapasitas ekonomi nasional meningkat secara lebih luas. Sinergi tersebut juga berpotensi memperbesar penciptaan lapangan kerja dan memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Strategi investasi Danantara diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki nilai strategis dan potensi dampak luas. Delapan sektor utama yang menjadi fokus meliputi energi terbarukan, mineral, infrastruktur digital, infrastruktur dan utilitas, real estat, layanan keuangan, pangan dan pertanian, serta layanan kesehatan. Pemilihan sektor tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan nasional, dan membangun fondasi pertumbuhan baru yang lebih bernilai tambah.…

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara…

Danantara Kawal Penyederhanaan BUMN agar Aset Negara Lebih Produktif  

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Danantara Kawal Penyederhanaan BUMN agar Aset Negara Lebih Produktif Jakarta – Transformasi dan restrukturisasi Badan…

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi 

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi  Oleh: Hanan Alfawazi Ketahanan energi merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Tanpa pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan dapat diandalkan, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, arah kebijakan energi Indonesia pada 2027 memiliki arti strategis, bukan sekadar sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian nasional. Kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, sementara produksi minyak nasional menghadapi tekanan penurunan alamiah. Pada saat yang sama, dinamika geopolitik global membuat harga dan pasokan energi semakin sulit diprediksi. Kondisi tersebut membuat penguatan sumber energi domestik menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Dalam konteks tersebut, target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sekitar 950 ribu barel setara minyak per hari dalam RAPBN 2027 menjadi salah satu instrumen penting. Target tersebut dinilai realistis oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, terutama dengan melihat peluang optimalisasi lapangan produksi yang telah ada serta pengembangan sumur-sumur baru. Namun, peningkatan lifting tidak dapat dicapai hanya dengan menetapkan target. Sektor hulu migas membutuhkan investasi, teknologi, kepastian regulasi, serta proses pengembangan lapangan yang efisien. Tantangan natural decline juga harus dihadapi secara serius karena sebagian lapangan migas nasional telah memasuki fase produksi yang matang. Anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman melihat masih terdapat ruang untuk menahan laju penurunan alamiah tersebut melalui optimalisasi sumur eksisting dan pengembangan sumur baru. Pengembangan wilayah frontier serta penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga menjadi bagian dari pilihan strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi nasional. Artinya, kebijakan peningkatan lifting harus ditempatkan sebagai agenda jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka produksi dalam satu tahun anggaran, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan investasi dan penemuan cadangan baru. Jika investasi hulu berjalan konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat ekosistem industri migas nasional.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.