Masyarakat Harus Taat Aturan Bepergian Guna Cegah Omicron

Masyarakat Harus Taat Aturan Bepergian Guna Cegah Omicron

Oleh : Aulia Hawa

Masuknya virus Covid-19 varian Omicron membuat berbagai peraturan direvisi, salah satunya tentang bepergian. Dengan adanya ketaatan terhadap aturan bepergian di masa pandemi Covid-19, maka penyebaran virus Corona diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin.

Apakah Anda sudah mendengar kabar bahwa rombongan artis terkena virus Covid-19 varian Omicron pasca bepergian ke Turki?

Berita itu memang menohok karena masyarakat awalnya tahu bahwa Omicron ‘hanya’ ditemukan kasusnya di Afrika Selatan, Zimbabwe, dan negara-negara sekitarnya. Akan tetapi varian baru dari Corona ini sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Turki.

Oleh karena itu pemerintah melarang keras semua orang (WNI dan WNA) untuk bepergian ke luar negeri. Hal ini dimaksudkan untuk memutus rantai penularan Omicron, karena dari 200-an kasusnya, mayoritas didapatkan dari mereka yang baru datang dari luar negeri.

Saat dikarantina dan dites rapid, mereka diketahui kena Corona varian Omicron dan kaget karena merasa sehat-sehat saja.

Omicron memang beda dengan Corona varian lain karena kebanyakan orang tanpa gejala tidak merasakan anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman).

Akan tetapi ia bisa menular sampai 70 kali lebih cepat daripada virus Covid-19 varian delta. Oleh karena itu pemerintah mengetatkan aturan bepergian bagi masyarakat, tak hanya untuk ke luar negeri tetapi juga mobilitas di dalam negeri.
Meski tidak ada penyekatan atau PPKM mikro seperti pada beberapa bulan lalu tetapi pemerintah meminta masyarakat waspada akan keganasan Omicron. Menko Marives Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa semua orang harus mengurangi mobilitas (walau hanya di dalam negeri). Dalam artian, jangan keluar rumah kecuali untuk urusan penting, misalnya untuk bekerja atau sekolah.
Minimalisasi mobilitas harus dilakukan karena para dokter sudah sering sekali menjelaskan bahwa kenaikan pergerakan massa bisa menyebabkan penularan Corona, termasuk varian Omicron. Kita tentu tidak mau terjangkiti penyakit berbahaya yang mengancam nyawa, bukan? Oleh karena itu mari slow down dan pelan-pelan beraktivitas di rumah saja.
Misalnya sepulang sekolah, anak-anak jangan malah diajak makan di restoran atau belanja di Mall, akan tetapi langsung pulang saja. Jika ingin makan enak maka bisa pesan via aplikasi dan shopping juga mudah sekali dilakukan melalui marketplace. Untuk acara jalan-jalan juga jangan dulu, sebelum kasus Omicron mereda, apalagi anak-anak relatif lebih mudah tertular (ketika mereka juga belum mendapatkan vaksin).
Menteri Luhut melanjutkan, untuk mendukung minimalisasi mobilitas warga, maka perkantoran bisa mengubah aturan dari 100% WFO (work from office) menjadi 75% saja. Dalam artian, jika pekerjaan bisa dilakukan oleh staff dengan jarak jauh dan hasilnya tetap maksimal, maka lebih baik WFH (work from home) lagi.
Pengurangan jatah work from office dilakukan untuk mendukung aturan minimalisir mobilitas masyarakat, karena jika mereka bekerja dari rumah maka akan jarang keluar rumah. Selain bisa mengurangi pergerakan massa, maka aturan ini juga bisa mengurangi kerumunan di kantor dan meminimalisir penularan Corona.
Pengubahan peraturan karena Omicron diharap tidak membuat masyarakat kecewa karena merasa dikekang oleh pemerintah. Pahamilah bahwa aturan ini dibuat untuk menjaga kesehatan semua orang. Daripada nanti kena Corona varian Omicron yang bisa membuat penularan massal dan akhirnya terjadi serangan gelombang ketiga.
Masyarakat diminta untuk meminimalisir mobilitas dan tidak bepergian ke luar negeri. Taatilah aturan ini karena jika semuanya disiplin, mengaplikasikan protokol kesehatan, dan sudah divaksin 2 kali, maka masa pandemi akan cepat selesai.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By 0

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025