• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Masyarakat Dukung Pemerintah Bangun Papua

Masyarakat Dukung Pemerintah Bangun Papua

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 29 October 2019

Oleh : Abner Wanggai 

Pemerintah terus menggenjot pembangunan di Papuan. Kini berbagai Program pembangunan sudah mulai terealisasi. Bukan hanya di satu sektor saja, namun ada beberapa program yang patut untuk diapresiasi.

Meski termasuk wilayah Indonesia Timur, Papua dan Papua Barat ini terkenal dengan akses jalan dan medan yang sulit ditembus. Namun tak berarti pemerintah lantas mengesampingkannya. Hal ini tercermin dari kabar keberhasilan pembangunan di Bumi Cendrawasih ini. Bukan perkara mudah, mengingat banyaknya hambatan dan rintangan yang menghadang dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, pemerintah seakan tak menyerah, hingga kini bersyukur rakyat Papua telah bisa menikmati sebagian infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah.
Serupa dengan pernyataan oleh Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan, yang mengatakan bahwa program Nawa Cita Presiden Jokowi, yakni membangun Nusantara dari wilayah pinggiran telah mulai terwujud. Termasuk pembangunan di wilayah pegunungan Papua.

Seperti yang kita ketahui masyarakat di pegunungan Papua tersebut kehidupannya sangat bergantung pada koneksitas transportasi udara. Maka dari itu, Kemenhub membangun sejumlah bandara agar mereka bisa merasakan kemerdekaan sama seperti masyarakat lainnya seperti di pulau Jawa, Sumatera dan juga Kalimantan. Yang paling menonjol ialah penerapan BBM dengan satu harga di seluruh wilayah Papua. Yang sebelumnya dapat mencapai Rp 50 ribu. dan Rp 100 ribu saat mengalami kelangkaan, kini mereka bisa menikmati harga yang sama yakni, Rp 6.500 per liternya. Bahkan, pemerintah terus berupaya agar harga bahan pokok juga menurun.
Kabar keberhasilan lainnya ialah dibidang ketenagalistrikan. Program itu telah diresmikan oleh Presiden Jokowi dan Gubernur Papua Lukas Enembe, beberapa bulan yang lalu. Hasil capaian ini turut dibeberkan oleh Jaleswari Pramodhawardani, selaku Deputi V Kepala Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia.

Menurutnya, sejak dilantik pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo telah memberi perhatian atas pembangunan di Papua. Di tanah Papua ini, Presiden Joko Widodo secara langsung menegaskan akan hadirnya pendekatan baru pembangunan yang Indonesia-Sentris kini dilakukan di Papua. Beragam peningkatan serta kemajuan tampak dari pembangunan di Papua.

Bahkan, Jaleswari juga mengungkapkan jika peningkatan dana transfer pusat kepada Papua mengalami peningkatan. Dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembangunan secara intensif dan juga masif. Pencapaian positif ini didukung oleh konsep Gerbangmas Hasrat Papua dari Gubernur Papua. Selama pemerintahan Jokowi, jangkauan daerah terisolasi yang bisa diakses telah mencapai hingga 3.259 kilometer.
Tak hanya jalan Trans Papua, namun juga jalan akses beserta jalan perbatasan. Selain itu juga dibangun dermaga atau pelabuhan baru serta merevitalisasi pelabuhan lama guna memperkuat tol laut. Termasuk pula revitalisasi bandar sebagai jembatan distribusi barang untuk meningkatkan ekonomi lokal. Aneka produk yang dulunya sulit ditemukan di Papua, kini menjadi lebih mudah dipasarkan.

Sementara dari infrastruktur energi PLN, keberhasilannya dapat dilihat dari meningkatnya rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi Provinsi Papua yang sebelumnya pada tahun 2013 hanya sebesar 30,48 persen, melesat hingga menjadi 77 persen di tahun 2018. Dan targetnya ialah 85,72 persen di tahun 2019. Peningkatan ini dirasakan di daerah pedesaan seperti yang diamanatkan Presiden secara langsung. Yakni, saat kunjungan beliau ke Papua beberapa tahun ini.

Untuk masalah tingkat kemiskinan Provinsi Papua, turut mengalami penurunan serta kualitas hidup rakyat mengalami peningkatan. Menurut data, di tahun 2013 angka kemiskinan mencapai 31,13 persen, namun kemudian menurun di angka 27,62 di tahun 2017 lalu. Selain itu, PDRB per kapita tanpa sektor tambang dalam juta rupiah meningkat dari yang sebelumnya Rp 24.60 juta per tahun di tahun 2013 berada di angka Rp 37,52 juta per tahun di tahun 2017. Serta, kini ratio menurun dari tahun 2013 sebesar 0, 44 menjadi hanya 0,398 tahun 2017. Meski belum maksimal, pemerintah terus berupaya guna mengotimalkan pembangunan ini. Agar, rakyat Papua merasakan keadilan sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia.
Keberhasilan pembangunan pemerintah di Papua, ini harusnya bisa menjadi tolok ukur perhatian pemerintah yang begitu besar. Sebab, memang bukan perkara mudah mewujudkannya. Ditengah polemik negara yang datang silih berganti. Harapan kedepan semoga Papua lebih maju lagi, sesuai dengan program kerja Presiden Jokowi dalam masa jabatanya yang kedua ini.

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam

August 19, 2026

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT

August 19, 2026

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam MIMIKA – Kekerasan yang diduga…

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT Oleh: Servatius Yosef Bencana gempa bumi…

Kapasitas Terbatas! Jadilah Bagian dari 300 Tokoh Pendidikan Dunia di GIHES 2026

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Panitia Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor bersama Forum Pondok Alumni Gontor (FPAG) akan…

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.