Masyarakat Apresiasi Gerak Cepat Pemerintah Stabilkan Harga Beras

Masyarakat Apresiasi Gerak Cepat Pemerintah Stabilkan Harga Beras

Oleh: Nana Gunawan

Saat ini Pemerintah memiliki sejumlah program untuk menekan harga inflasi dan menjamin ketersediaan stok beras di gudang Bulog, salah satunya yaitu program bantuan pangan guna menekan harga beras yang sempat naik pada awal tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Program bantuan pangan ini dinilai sangat bermanfaat bagi penerima manfaat khususnya masyarakat dalam kategori menengah ke bawah sekaligus menjadi program andalan Pemerintah dalam menekan laju inflasi beras.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa 640 ribu ton beras harus terbagi habis dalam tiga bulan pada program bantuan pangan tahap kedua. Pembagian program ini ditujukan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan tugas yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Bapanas dan Bulog.

Arief menambahkan bahwa Bapanas juga memiliki program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan cara penyaluran beras kualitas premium dengan harga murah melalui pasar tradisional maupun ritel modern. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi telah memerintahkan Bulog untuk menggolontorkan 200 ribu ton beras komersial melalui penggilingan padi se-Indonesia agar menjaga stabilitas harga beras.
Program-program yang dilakukan Pemerintah telah berhasil membawa harga beras kian menurun. Harga beras medium berbagai jenis di Kab. Lebak, Banten mulai turun usai dampak pendistribusian program bantuan pangan untuk ribuan masyarakat keluarga miskin di daerah tersebut.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Lebak, Yani mengapresiasi kinerja Pemerintah Pusat dan Presiden Jokowi karena harga beras mulai turun. Saat ini, masyarakat Kab. Lebak masih menerima program bantuan pangan sebanyak 10 kg beras per Kepala Keluarga (KK) sehingga dipastikan program bantuan pangan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mengendalikan harga beras.
Seorang pedagang di Pasar Rangkasbitung, Kab. Lebak, H. Baden mengatakan bahwa harga beras di pasaran sudah turun usai dampak pendistribusian program bantuan pangan untuk masyarakat miskin. Tingkat penjualanpun terus meningkat karena daya beli masyarakat sudah kembali normal.
Sedangkan, seorang warga Cibadak Kab. Lebak, Haerudin mengatakan bahwa pihaknya kini merasa lega karena adanya penurunan harga beras di pasaran sehingga mengurangi beban biaya harian.
Sementara itu, harga beras medium di Kebayoran Lama dan Cipete terus mengalami penurunan hingga menyentuh harga Rp11.000 per-kg. Hal ini tentunya tidak terlepas dari operasi pemerintah untuk menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Para pedagang di pasar di kedua daerah tersebut mengaku bahwa mereka memperoleh beras tersebut dari Pasar Induk Beras Cipinang dan sangat terbantukan dengan program-program Pemerintah.
Lebih lanjut, Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa Presiden Jokowi menugaskan untuk membanjiri pasar dengan beras program SPHP. Masifnya penyaluran beras melalui operasi pasar yang dilakukan Bulog bisa menekan harga beras disamping terus melanjuti penugasan impor beras untuk memenuhi stok cadangan beras.
Arief menyebut bahwa stok Bulog sudah masif disalurkan ke Pasar Induk Beras Cipinang. Kemudian, bantuan pangan 640 ribu ton sudah 120 pesen terpenuhi dan selanjutnya akan datang 600 ribu ton lagi dari 1,5 juta ton beras berdasarkan perintah Presiden Jokowi.
Di sisi lain, sebagai upaya menstabilkan harga beras di Kab. Sleman DIY, Pemkab Sleman telah melaksanakan kegiatan operasi di Pasar Gamping. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan bahwa operasi pasar ini diselenggarakan dengan skema pemberian reduksi biaya distribusi kepada pedagang besar komoditas beras.
Kustini menambahkan bahwa para pedagang besar itu telah dilengkapi dengan pakta integritas agar dapat menjual beras kepada pedagang pengecer. Kemudian, para pedagang pengecer akan diwajibkan melengkapi pakta integritas agar bisa menjual beras yang telah disubsidi kepada masyarakat.
Pemkab Sleman melakukan subsidi hingga mencapai Rp500 juga untuk 217 ton beras. Subsidi tersebut dilakukan guna mereduksi harga jual beras sampai Rp2.300 per-kg dengan maksimal pembelian dari masyarakat sebesar 5 kg, serta subsidi ini diharapkan dapat mengendalikan inflasi agar meningkatkan daya beli masyarakat dan menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok tidak meningkat secara signifikan.
Kustini berharap bahwa dengan adanya kegiatan operasi pasar dan subsidi yang dilakukan Pemkab Sleman dapat membantu meringankan beban masyarakat serta bisa mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau di tengah gejolak kenaikan harga beras akibat El Nino.
Ke depannya, masyarakat tidak perlu khawatir terkait harga beras yang diisukan terus melonjak karena Pemerintah telah menggelontorkan berbagai langkah strategis dalam menekan harga beras agar tetap stabil dan terjangkau. Pemerintah Pusat maupun Presiden Jokowi juga akan memantau segala bentuk proses operasi pasar yang dilakukan oleh Pemkab agar operasi ini tetap terus berjalan sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab seperti menumpuk bahan kebutuhan pokok dan potensi gangguan pangan lainnya.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi, Persada Institut.

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital 

By 0

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital  Oleh : Gavin Asadit Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses informasi hingga percepatan transformasi ekonomi. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, ruang siber juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran paham radikal, propaganda ekstremisme, rekrutmen anggota kelompok teror, hingga pendanaan terorisme melalui platform digital. Pemerintah memandang ancaman tersebut sebagai bentuk baru terorisme yang membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, sepanjang 2026 pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menghadapi terorisme digital melalui sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat. Perubahan pola penyebaran paham radikal menjadi perhatian serius pemerintah. Jika sebelumnya proses radikalisasi banyak berlangsung melalui pertemuan langsung, kini media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, hingga berbagai platform digital menjadi sarana utama penyebaran propaganda. Laporan tren terorisme yang dipublikasikan BNPT bersama UNDP menunjukkan bahwa sebagian pelaku tindak pidana terorisme dalam beberapa tahun terakhir pertama kali terpapar konten ekstremis melalui internet, bahkan terdapat pelaku yang seluruh aktivitas radikalisasinya berlangsung di ruang digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terorisme kini semakin bergeser ke ranah siber sehingga strategi pencegahan harus ikut bertransformasi dengan memperkuat literasi digital, pengawasan ruang siber, serta ketahanan masyarakat terhadap propaganda ekstremisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa pencegahan terorisme tidak lagi hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus mengedepankan upaya preventif melalui penguatan ketahanan masyarakat di ruang digital. Menurutnya, BNPT terus memperkuat strategi kontra narasi, meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memperluas edukasi kepada generasi muda agar mampu mengenali dan menolak berbagai bentuk propaganda ekstremisme yang beredar melalui internet. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci karena ancaman digital berkembang sangat cepat dan tidak mengenal batas wilayah. Sejalan dengan penguatan strategi pencegahan, pemerintah juga memperkuat tata kelola ruang digital melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Kementerian Komunikasi dan Digital terus meningkatkan kerja sama dengan BNPT dalam mempersempit ruang gerak penyebaran konten radikal, termasuk melalui implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital dan peningkatan pengawasan terhadap platform digital. Pemerintah menilai bahwa ruang digital yang sehat harus dibangun melalui keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari konten yang mengandung unsur radikalisme, kekerasan, maupun propaganda terorisme. Pendekatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan literasi digital, serta koordinasi dengan penyelenggara platform digital nasional maupun global. …

All Rights Reserved © 2025