Layanan Kesehatan BIN Disambut Postif oleh Korban Gempa Cianjur

Layanan Kesehatan BIN Disambut Postif oleh Korban Gempa Cianjur

Oleh : Mita Ramadhani

Gempa di Cianjur masih menyisakan duka bagi para korban yang mengungsi. Sulitnya akses jalan juga menjadi tantangan tersendiri bagi para relawan yang hendak mengirimkan bantuan ke beberapa daerah.

Terlebih masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang memadai.

Untuk itu, Badan Intelijen Negara (BIN) turun tangan dalam upaya pemberian layanan kesehatan oleh Tim Medis dari Medical Intelligence (MI) BIN kepada korban gempa di Desa Pameungpeuk, Cijedil, Kecamatan Cigunang, Kabupaten Cianjur.

Ketua Tim Dokter Medical Intelligence, Sri Wulandari mengatakan kehadiran tim medis MI BIN bertujuan untuk memberikan bantuan kepada para korban gempa yang memiliki kesulitan dalam mengakses sarana kesehatan.

Pihaknya melihat, selain membutuhkan dukungan untuk memenuhi masalah logistik dasar, para korban juga mempunyai persialan terkait kesehatan. Untuk itulah MI hadir melalui door to door.

Guna mengantisipasi kemungkinan tingkat kerawanan kesehatan korban, Tim MI BIN juga menyiagakan unit ambulance beserta dua orang dokter dan 7 orang tenaga medis terlatih. Selain itu, juga disediakan obat-obatan pendukung sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan cemas untuk pengobatan berjalan.
Layanan kesehatan door to door MI BIN mendapat sambutan positif dari masyarakat terdampak gempa Cianjur. Masyarakat sangat terbantu mengingat pelayanan kesehatan saat ini sulit mereka dapati, utamanya di daerah yang tidak bisa dijangkau oleh tim kesehatan.
Bantuan layanan kesehatan mutlak dibutuhkan, apalagi selama lebih dari seminggu, ribuan pengungsi mulai mengalami masalah kesehatan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, telah melaporkan bahwa sekitar 2.000-an pengungsi mengalami infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Lalu disusul diare dan hipertensi atau tekanan darah tinggi.
Anggita tim medis dari RS PELNI, Yan Fernandez Sembiring, menyatakan bahwa dari segi kesehatan warga di pengungsian memerlukan perhatian khusus mengingat setiap orang memiliki keluhan yang berbeda. Saat itulah penting bagi tim medis unttuk memahami bahwa kondisi pasien ketika melakukan penanganan di posko pelayanan kesehatan setempat.
Pihaknya juga menemukan beberapa kasus seperti bayi dengan pneumonia berat dan korban bencana dengan luka yang tidak terawat. Tentu saja sangat penting bagi tim kesehatan untuk bisa menentukan apakah korban masih bisa ditangani di posko pelayanan kesehatan setempat atau perlu dirujuk ke rumah sakit terdekat.
Tidak hanya lansia, anak-anak yang berada di pengungsian juga mulai mengalami diare dikarenakan faktor kebersihan yangg minim, serta demam karena pola tidur dan gizi yang kurang seimbang.
Tim Kemanusiaan BIN bekerja sama dengan tim kemanusiaan lannya ingin memastikan dapat menjangkau semua wilayah pelosok yang belum mendapatkan bantuan. Meski puluhan personel harus berjalan kaki menuju kawasan yang sulit diakses.
Salah satu daerah yang sulit dijangkau adalah kampung Cibereum Kaler, Desa Cibereum, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Di hari kedelapan mereka mengungsi, persediaan untuk bertahan hidup kian menipis, sementara kondisi kesehatan juga telah menurun.
Iyum (54), warga RT 2 / RW 1 kampung Cibereum Kaler bersama dengan suami dan dua anak yang masih kecil, terpaksa tinggal di pengungsian mandiri ala kadarnya karena bangunan rumahnya sudah hancur.
Iyum mengatakan, selama 8 hari mengungsi, rata-rata pada sakit. Dirinya mengaku sedang batuk dan meriang dan belum sembuh. Iyum akhirnya dapat bernafas lega, di mana keberadaan layanan kesehatan dan bantuan logistik dari Tim Kemanusiaan BIN bersama Medical Intelijen (MI) ini. Bantuan tersebut meringankan beban para penyintas gempa.
Juru Bicara BIN, Prabawa Adjie mengatakan sudah menjadi komitmen BIN untuk selalu berada di garda terdepan dalam menjaga keselamatan masyarakat. Banyak anak-anak maupun orang tua yang terjangkit penyakit ringan seperti flu, batuk dan pilek. Pemicunya, karena tenda yang bersifat darurat, sehingga ketika malam mereka kedinginan.
Dalam misi kemanusiaan ini, BIN telah mendirikan Posko Bantuan di Jalan lintas Labuan-Cianjur, tepatnya di desa Cijedil, Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut, BIN mengirimkan bantuan logistik ke desa-desa terdampak gempa Cianjur. Di posko ini pula BIN menampung setidaknya 300 pengungsi di tenda-tenda yang terus bertambah.
Di posko tersebut, Ajie juga menyebutkan bahwa BIN bekerja sama dengan Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) dari Jabodetabek untuk melakukan trauma healing kepada anak-anak. Trauma Healing tersebut memiliki tujuan agar anak-anak yang menjadi korban gempa di Cianjur dapat tersenyum kembali dan melupakan bencana yang telah terjadi.
Kedatangan tim medis di Cianjur tentu diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan terhadap para pengungsi, sehingga pengungsi yang mengalami masalah kesehatan bisa mendapatkan layanan kesehatan secara cuma-cuma.

*Penulis adalah Kontributor Pertiwi Institute

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025