Oleh : Alfred Jigibalom
Tahun 2021 adalah masa yang krusial karena ada perpanjangan otonomi khusus (otsus) di Papua. Untuk mensukseskan program jilid 2 ini, maka masyarakat perlu bekerja sama untuk menggebuk hoaks dan konten provokatif seputar otsus.
Tujuannya agar otsus jilid 2 berhasil 100% dan membuat rakyat Papua makin sejahtera.
Hoaks adalah ancaman di dunia maya, karena gara-gara berita/gambar palsu itu, banyak yang terpengaruh dan akhirnya tersulut emosi. Begitu juga dengan konten provokatif.
Semua diproduksi oleh para oknum, dengan tujuan melawan program pemerintah. Maraknya hoaks dan konten provokatif wajib membuat kita makin waspada dalam menyaring berita di internet.
Salah satu korban hoaks adalah otonomi khusus.
Program ini rentan kena berita palsu dan konten provokatif, karena ada pihak yang tidak suka otsus diperpanjang masa berlakunya di Papua.
Padahal otsus bukan seperti daerah operasi militer di NAD, melainkan sebuah program yang didesain khusus untuk memakmurkan rakyat Papua.
Hoaks pertama tentang otsus adalah berita palsu dengan narasi bahwa rakyat Papua menenentang otonomi khusus. Berita ini lalu disiarkan ke luar negeri dan diharap akan mendapat simpati dari dunia internasional, lalu dikaitkan dengan kampanye kemerdekaan Papua.
Padahal kenyataannya, rakyat Papua tidak ada yang menentang otsus, karena mereka merasa lebih makmur dengan dana otsus.
Selain itu ada pula hoaks tentang otsus yang percuma karena program ini tidak mensejahterakan rakyat Papua. Padahal faktanya, di Bumi Cendrawasih makin maju dan makmur, berkat adanya Jembatan Youtefa, Jalan Trans Papua, dan infrastruktur lain.
Berkat jalan trans Papua, maka harga barang makin turun karena barang bisa dikirim va darat, bukan udara. Sehingga rakyat makin hemat dan jadi kaya.
Sedangkan konten provokatif yang beredar di internet adalah tentang kampanye anti otsus yang digagas oleh Benny Wenda. Dedengkot OPM ini memang gencar ingin memerdekakan Papua dan melawan segala program pemerintah, termasuk otonomi khusus.
Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib menyatakan bahwa provokasi seperti ini hanya akan memperpanjang warga Papua yang bermukim di Bumi Cendrawasih. Dalam artian, jika ada tekanan publik untuk menghentikan otsus, yang rugi adalah rakyat Papua. Karena mereka batal mendapat fasilitas berkat dana otsus. Misalnya beasiswa, bantuan modal usaha, dll.
Untuk mengantisipasi hal ini, maka kita wajib melawan hoaks dan konten provokatif yang menyerang otsus di internet. Walau bukan orang Papua, tetapi sebagai saudara sebangsa dan setanah air kita juga wajib mensukseskan otsus, karena sebagai bukti seorang WNI yang baik.
Salah satu cara melawan hoaks otsus adalah dengan melaporkan akun media sosial yang menyebar berita/gambar palsu tentang otsus. Klik saja tanda ‘report this account’ dan pihak Facebook dan Instagram akan membaca laporan Anda. Jika terbukti hoaks, maka akunnya akan dibekukan.
Cara cepat menangkal hoaks adalah dengan melaporkannya ke polisi siber. Saat ini polri sudah memiliki satuan polisi siber yang pekerjaannya mengawasi tindak-tanduk netizen nakal yang suka menyebar hoaks dan teror di internet. Jika ada akun oknum yang suka menyebar hoaks tentang otsus Papua, maka polisi siber akan senang sekali ketika ada netizen yang melaporkannya.
Untuk melawan hoaks dan konten provokatif maka kita wajib melakukan edukasi, jadi masyarakat tahu cara membedakan berita asli dan palsu. Selain itu, jika ada hoaks otsus, bisa cepat-cepat dilaporkan ke owner media sosial atau polisi siber. Sehingga akan cepat ditindak. Mari kita sukseskan otsus jilid 2 dengan ebrsama-sama melawan hoaks di internet.
Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali
