Kunker Luar Negeri Presiden Prabowo, Dorong Pemerataan Ekonomi Melalui Investasi Asing

 

Jakarta – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara mendapat respon positif. Dengan misi untuk memperkuat perekonomian nasional dan mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh wilayah, Presiden Prabowo berhasil mendapatkan komitmen investasi senilai miliaran dolar dari beberapa perusahaan multinasional yang bergerak di sektor industri, teknologi, dan infrastruktur.

Waketum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati menegaskan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo merupakan langkah strategis untuk mengget target para investor. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang terus berkembang.

“Bahwa Indonesia ini negara yang sangat besar, sangat luas. Dengan kondisi APBN, itu tidak mungkin bisa melakukan pertumbuhan ekonomi seperti yang kita harapkan, yaitu 8% dalam waktu 5 tahun ini. Jadi perlu ada investasi yang besar-besaran ke Indonesia,” ungkap Rahayu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa juga berharap kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara ‘membawa pulang’ investasi ke Indonesia.

“Diharapkan sepulangnya banyak hal yang bisa dibawa dari hadiah lawatannya ke luar negeri, apakah investasi atau bantuan-bantuan untuk Indonesia ke depan. Karena memang kita juga membutuhkan bantuan investasi dari luar. Jadi harapan kita seperti itu,” ujar Saan.

Untuk diketahui, kunjungan Presiden Prabowo merupakan langkah strategis yang efektif dalam memperkuat ekonomi nasional di tengah tantangan global. Investasi yang berhasil didapatkan diharapkan dapat menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru serta memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Pemerintah optimis dapat menarik banyak investasi demi mencapai target pemerataan ekonomi yang lebih baik, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Melalui langkah ini, Indonesia diharapkan dapat terus mengundang minat investor asing untuk berkontribusi dalam pembangunan negeri.

Sebelumnya Presiden Prabowo menegaskan bahwa investasi kali ini tidak hanya berfokus pada ibu kota atau kota-kota besar, melainkan akan didistribusikan ke berbagai daerah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di kawasan-kawasan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Komitmen investasi ini diharapkan dapat membantu memperkuat sektor-sektor strategis serta mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkelanjutan di Indonesia.

APBN On Track Bukti Pemerintah Serius Menjaga Kredibilitas Fiskal

By 0

APBN On Track Bukti Pemerintah Serius Menjaga Kredibilitas Fiskal   Oleh: Dwi Saputri Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap on track hingga Agustus 2026 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal nasional. Hal ini tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta kinerja pendapatan dan belanja negara yang tetap terjaga. Kondisi tersebut menunjukkan APBN tetap dikelola secara hati-hati di tengah meningkatnya kebutuhan belanja, sekaligus menjalankan perannya dalam mendukung perekonomian dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga akhir Agustus 2026 tetap kuat dan kredibel. Hal tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang masih on track. Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun atau sekitar 65 persen dari target. Sementara itu, belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah masih dapat dikelola dengan tetap menjaga kesehatan fiskal. Keseimbangan primer yang masih berada pada posisi positif juga memberikan gambaran bahwa pengelolaan APBN tetap berada dalam koridor yang terkendali. Hal ini menjadi sinyal positif terhadap kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kesinambungan fiskal. Dari sisi penerimaan, kinerja APBN juga menunjukkan perkembangan positif. Penerimaan negara hingga akhir Agustus tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun. Pertumbuhan penerimaan menjadi faktor penting dalam menjaga ruang fiskal ketika belanja negara juga mengalami peningkatan. Hingga Agustus 2026, belanja negara tumbuh 17,1 persen. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau tumbuh 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Percepatan belanja diperlukan agar APBN memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, peningkatan realisasi anggaran tetap perlu dibarengi dengan kualitas belanja yang baik, sehingga belanja negara tetap efisien, tepat sasaran, serta bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025