KTT AIS Tingkatkan Sinergitas Negara Kepulauan Wujudkan Stabilitas Global

KTT AIS Tingkatkan Sinergitas Negara Kepulauan Wujudkan Stabilitas Global

Oleh: Rizky Ananta

Archipelagic and Island States (AIS) Forum adalah platform kerja sama yang dibentuk guna mewadahi negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia untuk bersama-sama mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada sektor pembangunan sektor maritim.

Indonesia berencana menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AIS Forum di Bali pada 10 dan 11 Oktober 2023 yang akan dihadiri oleh Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dari negara partisipan AIS Forum.

AIS Forum merupakan wadah negara-negara pulau dan kepulauan yang terbentuk sejak 2018, melalui Manado JointDeclaration, yang diprakarsai Indonesia bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP). Sejak terbentuk empat tahun lalu, AIS Forum rutin menggelar pertemuan Senior Official Meeting (SOM) dan pertemuan Ministerial Meeting (MM) tiap tahun. Forum ini melibatkan partisipasi negara pulau dan kepulauan, tanpa memandang luas wilayah, ukuran, atau tingkat perkembangan.

Tujuan utama AIS Forum ialah demi mempertegas kolaborasi mengatasi permasalahan global dengan empat area utama yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim yang baik. Hal ini mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Forum ini dipakai guna mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi mereka sebagai pemilik negara kepulauan dan negara-negara pulau (archipelagic and island states/AIS). Indonesia berharap, dari forum itu dapat disusun strategi berkelanjutan seperti mitigasi perubahan iklim, penanganan sampah plastik di lautan, dan menciptakan ekonomi biru sebagai bagian dari tata kelola kemaritiman berkelanjutan.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Ayodhia Kalake mengungkapkan Indonesia telah menginisiasi pembentukan AIS Forum sejak 2017. AIS Forum ini dibentuk untuk mendorong kolaborasi antar negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia untuk bersama-sama mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada sektor pembangunan kelautan dan mitigasi perubahan iklim serta penanggulangan pencemaran di laut.
AIS forum juga masif mengkampanyekan keberlanjutan ekonomi biru. Dalam hal ini, pemanfaatan sumber ekonomi kelautan selalu memperhatikan aspek keberlangsungan ekosistem dan kelestarian hayati. Sektor strategis yang menjadi perhatian adalah pariwisata, perikanan, dan energi terbarukan. Pengurangan dan pencegahan sampah plastik menjadi salah satu titik berat karena disadari hal tersebut sangat mengancam keseimbangan lingkungan bahari.
Ayodhia Kalake juga memastikan bahwa AIS Forum bukan hanya sebatas seremonial tetapi menjadi ajang bertukar pikiran untuk merumuskan solusi inovatif serta merumuskan skema bantuan teknis dan pendanaan proyek yang sejalan dengan upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
Program Ekonomi Biru yang diusung, meliputi perluasan kawasan konservasi, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya ramah lingkungan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sampah plastik di laut. Selain melalui Program Ekonomi Biru, kami juga melakukan restorasi hutan mangrove sebagai solusi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Senior Advisor for Climate and Environmental Governance, AIS Program Manager, dr. Abdul Wahib Situmorang menegaskan bahwa AIS Forum menjadi platform unik yang menghimpun negara-negara pulau dan kepulauan dari berbagai wilayah. Tujuan kami adalah mendorong aksi kolaboratif dan mengatasi tantangan bersama yang dihadapi oleh negara-negara ini dalam mengatasi permasalahan global dengan empat area utama.
Melalui kerja sama antara negara-negara yang berpartisipasi, AIS Forum bertujuan untuk memperkuat tata kelola laut yang baik, pengelolaan wilayah laut yang berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya kelautan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu juga bertujuan untuk mempromosikan tindakan konkret, keterlibatan pemuda, dan solusi inovatif guna meningkatkan mata pencaharian komunitas pesisir. Bersama-sama, kita dapat memberikan dampak yang signifikan dan mencapai tujuan global, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030.
Selain empat area kerja sama di atas, AIS Forum juga membuka pintu untuk kerja sama dengan platform dan organisasi lainnya guna memperkaya perspektif dan mencapai tujuan global yang lebih luas. Forum ini juga memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan pemuda dan masyarakat pesisir melalui ide, kreativitas, dan solusi inovatif.
Indonesia juga menggunakan Forum AIS 2023 sebagai platform untuk memperkuat kerjasama internasional dalam mengatasi perubahan iklim. Negara ini bersedia bekerja sama dengan negara-negara lain dalam berbagai inisiatif, termasuk transfer teknologi hijau, pembiayaan berkelanjutan, dan pertukaran pengetahuan dalam upaya mencapai tujuan bersama dalam mitigasi perubahan iklim.
Di samping itu, Plt. Asisten Deputi (Asdep) Zona DelimitasiZona Maritim Dan Kawasan Perbatasan, Sora Lokita (Oki) juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peran penting dan strategis di AIS Forum, kepemimpinan Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjembatani kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang di AIS. Posisi Indonesia memungkinkan mendorong kolaborasi yang konkret dan inklusif antar negara tanpa melihat perbedaan status ekonomi maupun luasan wilayah.
Semoga keterlibatan Indonesia dalam Forum AIS menjadi suatu langkah sangat penting, khususnya dalam upaya mewujudkan laut global berkelanjutan dan berperan sebagai pelaku utama perjuangan masyarakat dunia melawan perubahan iklim.

)* Penulis merupakan Pengamat Kemaritima

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital 

By 0

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital  Oleh : Gavin Asadit Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses informasi hingga percepatan transformasi ekonomi. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, ruang siber juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran paham radikal, propaganda ekstremisme, rekrutmen anggota kelompok teror, hingga pendanaan terorisme melalui platform digital. Pemerintah memandang ancaman tersebut sebagai bentuk baru terorisme yang membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, sepanjang 2026 pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menghadapi terorisme digital melalui sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat. Perubahan pola penyebaran paham radikal menjadi perhatian serius pemerintah. Jika sebelumnya proses radikalisasi banyak berlangsung melalui pertemuan langsung, kini media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, hingga berbagai platform digital menjadi sarana utama penyebaran propaganda. Laporan tren terorisme yang dipublikasikan BNPT bersama UNDP menunjukkan bahwa sebagian pelaku tindak pidana terorisme dalam beberapa tahun terakhir pertama kali terpapar konten ekstremis melalui internet, bahkan terdapat pelaku yang seluruh aktivitas radikalisasinya berlangsung di ruang digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terorisme kini semakin bergeser ke ranah siber sehingga strategi pencegahan harus ikut bertransformasi dengan memperkuat literasi digital, pengawasan ruang siber, serta ketahanan masyarakat terhadap propaganda ekstremisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa pencegahan terorisme tidak lagi hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus mengedepankan upaya preventif melalui penguatan ketahanan masyarakat di ruang digital. Menurutnya, BNPT terus memperkuat strategi kontra narasi, meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memperluas edukasi kepada generasi muda agar mampu mengenali dan menolak berbagai bentuk propaganda ekstremisme yang beredar melalui internet. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci karena ancaman digital berkembang sangat cepat dan tidak mengenal batas wilayah. Sejalan dengan penguatan strategi pencegahan, pemerintah juga memperkuat tata kelola ruang digital melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Kementerian Komunikasi dan Digital terus meningkatkan kerja sama dengan BNPT dalam mempersempit ruang gerak penyebaran konten radikal, termasuk melalui implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital dan peningkatan pengawasan terhadap platform digital. Pemerintah menilai bahwa ruang digital yang sehat harus dibangun melalui keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari konten yang mengandung unsur radikalisme, kekerasan, maupun propaganda terorisme. Pendekatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan literasi digital, serta koordinasi dengan penyelenggara platform digital nasional maupun global. …

All Rights Reserved © 2025