KTT AIS Forum 2023 Ajang Kolaborasi Negara Pulau-Kepulauan

KTT AIS Forum 2023 Ajang Kolaborasi Negara Pulau-Kepulauan

Bali – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kepulauan dan Pulau Kecil atau Archipelagic and Islands States (AIS) Forum memberikan kesempatan kepada negara pulau dan kepulauan seluruh dunia untuk berkolaborasi dalam mengatasi tantangan dan permasalahan, utamanya pada sektor pembangunan kelautan, mitigasi perubahan iklim, dan penanggulangan pencemaran di laut.

Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Sora Lokita, mengatakan, sejumlah negara pulau dan kepulauan akan berpartisipasi pada KTT AIS Forum edisi pertama pada 11 Oktober 2023 di Bali.

Menurutnya, Indonesia memiliki peran penting dan strategis di AIS Forum.

“Kepemimpinan Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjembatani kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang di AIS. Posisi Indonesia memungkinkan mendorong kolaborasi yang konkret dan inklusif antar negara tanpa melihat perbedaan status ekonomi maupun luasan wilayah,” tutur Sora Lokita.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menekankan dua hal dalam konteks kerja sama AIS Forum, diantaranya pentingnya semangat kolaborasi dalam mengatasi tantangan global.

“AIS Forum harus menjadi platform untuk berkolaborasi mengatasi tantangan global, termasuk melalui sinergi dengan inisiatif-inisiatif lainnya,” ujar Menlu.

Kedua, pentingnya memperkuat persatuan untuk mencapai tujuan bersama.

“Ekonomi kelautan berkelanjutan adalah tujuan bersama yang menyatukan kita. Kita semua bergantung pada laut sebagai sumber makanan dan kehidupan, namun di saat yang sama laut juga menghadirkan tantangan besar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Retno mengungkapkan bahwa diantara tantangan tersebut adalah naiknya permukaan air laut, sampah laut, dan eksploitasi sumber daya laut berlebihan.

“Jika tidak ditangani, negara-negara kepulauan akan merasakan dampak yang paling besar,” tambahnya.

KTT AIS Forum berprinsip untuk merangkul dan bekerja sama dengan seluruh negara pulau dan kepulauan, serta dengan konkret membuat program yang berasal dari kepentingan masyarakat.

“Indonesia dilihat memiliki banyak best practices, kita tidak mau menyimpan hanya untuk kebutuhan sendiri, tapi kita ingin membuat gerakan global dimana solusi atas permasalahan negara pulau dan kepulauan bisa kita gerakan dari penjuru dunia. Harapannya gerakan ini jadi lebih massive dan akhirnya negara pulau dan kepulauan dapat menghadapi tantangan bersama-sama,” jelas Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves Sora Lokita.

Melihat penting adanya solusi atas permasalahan dari negara pulau dan kepulauan, Asdep Sora menegaskan target KTT AIS Forum, yakni sebagai wadah aspirasi dan harapan-harapan yang mengutamakan kepentingan masyarakat di negara itu sendiri. (*

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By 0

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

All Rights Reserved © 2025