• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»KST Papua Dalang Kekerasan Terhadap OAP

KST Papua Dalang Kekerasan Terhadap OAP

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 17 June 2022

KST Papua Dalang Kekerasan Terhadap OAP

Oleh: Levi Raema Wenda

Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua Kembali menjadi dalang dari tindak kekerasan yang menimpa Orang Asli Papua (OAP).

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KST Papua menelan korban jiwa pada Kamis, 9 Juni 2022 di Lapar Kampung Kibogolome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.

KST Papua, Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah kelompok yang lahir pada tahun 1960-an dengan misi untuk memisahkan diri dari Indonesia. Kelompok ini kerap melakukan provokasi kepada Masyarakat Papua serta melakukan penyerangan dan tindak kekerasan ke warga sipil ataupun ke pos-pos aparat militer atau kepolisian dalam rangka mencapai tujuannya agar Bumi Cenderawasih lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi.

Pada penyerangan di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak teridentifikasi seorang tukang ojek bernama Aldi sebagai korban jiwa. Sebelumnya, dua warga sipil di Puncak juga menjadi korban dari ulah kelompok KST Papua. Kedua warga sipil tersebut teridentifikasi Bernama Nober Palinti, dan Samsul Sattu.

KST Papua melakukan beragam kekerasan pada korban-korban tersebut. Aldi yang merupakan korban tewas mengenaskan karena mengalami luka sangat parah akibat sabetan senjata tajam di sebagian tubuhnya, selain itu kedua tangannya hancur akibat dianiaya.

Nober Palinti tewas dengan luka tembak di kepala dan jenazahnya dibuang ke sungai. Sementara Samsul Sattu tewas ditembak di depan rumahnya.
Menurut hasil riset terbaru dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM), ditemukan fakta bahwa sejak 2010 pelaku kekerasan terhadap OAP di Papua didominasi oleh KST yang merupakan kelompok separatisme yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. GTP UGM ini adalah unit kerja di bawah naungan UGM yang bertugas melakukan penelitian dan kegiatan akademik lainnya tentang Papua.
Riset berjudul “Tindak Kekerasan di Tanah Papua (Januari 2010 – Maret 2022)” ini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah untuk melakukan introspeksi terhadap pendekatan keamanan yang dilakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah di Papua. Temuan dari riset ini adalah kekerasan di Papua terjadi akibat konflik vertikal antara KST dan TNI/Polri. Kemudian terdapat berbagai konflik horizontal melibatkan OAP, non-OAP, hingga antar suku, ras, dan marga. Hasil riset menunjukkan bahwa secara konsisten KST menjadi aktor utama dalam setiap kekerasan yang terjadi di Papua. Jumlah kasus kekerasan bahkan meningkat pesat dalam 6 tahun terakhir (2016-2021).
Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam mengatasi KST Papua adalah sulitnya untuk mengidentifikasi keberadaan mereka. Anggota KST sering berbaur dengan masyarakat setempat karena kesamaan tampilan fisik. Kondisi ini membuat mereka sering tidak terjamah oleh penegak hukum, sehingga sulit dijatuhi hukuman.
Selain menyebakan korban jiwa, KST juga menciptakan gangguan keamanan bagi Masyarakat Papua. Ancaman ketakutan dan keselamatan dirasakan segenap masyarakat mulai dari pemuka agama, tetua adat, aparat pemerintah, guru, dokter, perawat, pengusaha, hingga masyarakat umum.
Dengan banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh KST Papua, menurut hemat penulis diperlukan berbagai cara untuk mengatasinya. Pentingnya penegakan hukum kepada anggota KST adalah hal harus dilakukan. Kemudian peningkatan kesejahteraan yang didukung pembangunan infrastruktur di Papua harus terus menjadi prioritas pemerintah
Semoga segera lahir penyelesaian damai antara Pemerintah dengan anggota KST Papua. Penyelesaian damai yang akan menjadi langkah untuk menciptakan kondisi Papua yang kondusif bagi Masyarakat Papua, dan sebagai tonggak untuk menyongsong Papua Maju.

*) Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

June 26, 2026

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

June 26, 2026

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap Jakarta – Pemerintah bergerak cepat…

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi Jakarta – Pemerintah mengimbau…

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme Oleh: Ethan Shabir Uttara…

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.