• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»KST Papua Dalang Kekerasan Terhadap OAP

KST Papua Dalang Kekerasan Terhadap OAP

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 17 June 2022

KST Papua Dalang Kekerasan Terhadap OAP

Oleh: Levi Raema Wenda

Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua Kembali menjadi dalang dari tindak kekerasan yang menimpa Orang Asli Papua (OAP).

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KST Papua menelan korban jiwa pada Kamis, 9 Juni 2022 di Lapar Kampung Kibogolome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.

KST Papua, Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah kelompok yang lahir pada tahun 1960-an dengan misi untuk memisahkan diri dari Indonesia. Kelompok ini kerap melakukan provokasi kepada Masyarakat Papua serta melakukan penyerangan dan tindak kekerasan ke warga sipil ataupun ke pos-pos aparat militer atau kepolisian dalam rangka mencapai tujuannya agar Bumi Cenderawasih lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi.

Pada penyerangan di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak teridentifikasi seorang tukang ojek bernama Aldi sebagai korban jiwa. Sebelumnya, dua warga sipil di Puncak juga menjadi korban dari ulah kelompok KST Papua. Kedua warga sipil tersebut teridentifikasi Bernama Nober Palinti, dan Samsul Sattu.

KST Papua melakukan beragam kekerasan pada korban-korban tersebut. Aldi yang merupakan korban tewas mengenaskan karena mengalami luka sangat parah akibat sabetan senjata tajam di sebagian tubuhnya, selain itu kedua tangannya hancur akibat dianiaya.

Nober Palinti tewas dengan luka tembak di kepala dan jenazahnya dibuang ke sungai. Sementara Samsul Sattu tewas ditembak di depan rumahnya.
Menurut hasil riset terbaru dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM), ditemukan fakta bahwa sejak 2010 pelaku kekerasan terhadap OAP di Papua didominasi oleh KST yang merupakan kelompok separatisme yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. GTP UGM ini adalah unit kerja di bawah naungan UGM yang bertugas melakukan penelitian dan kegiatan akademik lainnya tentang Papua.
Riset berjudul “Tindak Kekerasan di Tanah Papua (Januari 2010 – Maret 2022)” ini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah untuk melakukan introspeksi terhadap pendekatan keamanan yang dilakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah di Papua. Temuan dari riset ini adalah kekerasan di Papua terjadi akibat konflik vertikal antara KST dan TNI/Polri. Kemudian terdapat berbagai konflik horizontal melibatkan OAP, non-OAP, hingga antar suku, ras, dan marga. Hasil riset menunjukkan bahwa secara konsisten KST menjadi aktor utama dalam setiap kekerasan yang terjadi di Papua. Jumlah kasus kekerasan bahkan meningkat pesat dalam 6 tahun terakhir (2016-2021).
Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam mengatasi KST Papua adalah sulitnya untuk mengidentifikasi keberadaan mereka. Anggota KST sering berbaur dengan masyarakat setempat karena kesamaan tampilan fisik. Kondisi ini membuat mereka sering tidak terjamah oleh penegak hukum, sehingga sulit dijatuhi hukuman.
Selain menyebakan korban jiwa, KST juga menciptakan gangguan keamanan bagi Masyarakat Papua. Ancaman ketakutan dan keselamatan dirasakan segenap masyarakat mulai dari pemuka agama, tetua adat, aparat pemerintah, guru, dokter, perawat, pengusaha, hingga masyarakat umum.
Dengan banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh KST Papua, menurut hemat penulis diperlukan berbagai cara untuk mengatasinya. Pentingnya penegakan hukum kepada anggota KST adalah hal harus dilakukan. Kemudian peningkatan kesejahteraan yang didukung pembangunan infrastruktur di Papua harus terus menjadi prioritas pemerintah
Semoga segera lahir penyelesaian damai antara Pemerintah dengan anggota KST Papua. Penyelesaian damai yang akan menjadi langkah untuk menciptakan kondisi Papua yang kondusif bagi Masyarakat Papua, dan sebagai tonggak untuk menyongsong Papua Maju.

*) Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

November 2, 2026

Bikin Takjub! Inilah Cara Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Perkuat Kemandirian Pangan Lewat Tempe

November 2, 2026

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti…

Bikin Takjub! Inilah Cara Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Perkuat Kemandirian Pangan Lewat Tempe

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Banyuwangi yang didirikan tahun 1987 dan resmi…

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak Oleh : Gavin Asadit Pengawasan dari tingkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Seiring meluasnya pelaksanaan program di berbagai wilayah, kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga ketepatan distribusi harus dijaga secara konsisten. Pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, dan Badan Gizi Nasional (BGN) diperlukan agar makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan dan gizi. BGN telah mendorong penguatan koordinasi pengawasan MBG melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah serta rencana penempatan personel BGN pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan untuk memperpendek rentang koordinasi antara pemerintah pusat dan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa besarnya cakupan program membutuhkan pembagian peran yang jelas agar pengawasan dapat berlangsung lebih dekat dengan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, personel BGN di daerah diharapkan dapat menjadi mitra koordinasi kepala daerah, mempercepat penanganan keluhan, dan membantu memastikan persoalan operasional segera ditindaklanjuti. BGN juga mendorong daerah yang belum membentuk Satgas MBG agar segera menyelesaikan pembentukannya. Hingga akhir Oktober, Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah. Penguatan tersebut diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Kebijakan ini mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk terlibat dalam pemeriksaan berkala terhadap dapur MBG. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada indikator kelayakan yang telah disiapkan BGN, sehingga penilaian tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga kondisi nyata fasilitas dan proses pengolahan makanan. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan MBG. Menurutnya, kepala daerah dapat menggerakkan perangkat daerah terkait untuk memeriksa kelayakan SPPG dan menindaklanjuti temuan di wilayah masing-masing. Keterlibatan dinas kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta unsur pengawasan daerah memungkinkan pemeriksaan dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari sanitasi hingga kualitas layanan. …

Pemerintah Perketat Pengawasan MBG Hingga Tingkat Daerah

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pemerintah Perketat Pengawasan MBG Hingga Tingkat Daerah Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan Program Makan Bergizi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.