Kontrak Mobil Niaga Kopdes Wajib Bangun Pabrik di RI, Investasi, dan Infrastruktur Aftersales Disiapkan

Kontrak Mobil Niaga Kopdes Wajib Bangun Pabrik di RI, Investasi, dan Infrastruktur _Aftersales_ Disiapkan

Jakarta – Pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dipastikan tidak berhenti pada skema impor semata. PT Agrinas Pangan Nusantara menegaskan kontrak kerja sama dengan prinsipal otomotif India mewajibkan pembangunan pabrik dan infrastruktur layanan purna jual di Indonesia.

 

Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Mahindra dan Tata Motors telah mengatur komitmen investasi jangka menengah hingga panjang. Menurutnya, kewajiban tersebut menjadi bagian integral dari kesepakatan pengadaan kendaraan operasional koperasi desa.

 

“Mereka segera mau produksi di Indonesia, dalam kontrak tertera, dia harus produksi di Indonesia 2027 sampai 2028,” kata Joao.

 

Mahindra disebut tengah menjajaki Subang, Jawa Barat, sebagai lokasi pembangunan fasilitas produksi. Selain itu, perusahaan juga mulai membangun jaringan bengkel dan distributor di berbagai wilayah untuk memastikan kesiapan layanan pasca penjualan.

 

“Ya, komitmen investasi, selain daripada dia membangun pabrik, sekarang ini dia membangun bengkel-bengkel di seluruh Indonesia, dan distributor,” ujar Joao.

 

Sementara itu, Tata Motors juga diwajibkan membangun fasilitas perakitan di Indonesia, dengan target operasional pada 2029. Joao menegaskan, setiap penjualan unit kendaraan telah disertai jaminan suplai suku cadang dan pengembangan jaringan layanan.

 

“Kehadiran Tata dan Mahindra, di mana mereka adalah dua industri yang cukup tangguh dan besar di dunia, menjual mobil itu selalu didahului oleh suplai suku cadangnya. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan membuka bengkel di seluruh tempat populasi mereka beredar,” katanya.

 

Total 105.000 unit kendaraan akan didistribusikan untuk mendukung 30.712 koperasi desa di seluruh Indonesia, dengan nilai pengadaan mencapai Rp24,66 triliun. Komposisinya meliputi 35.000 unit Scorpio Pikap dari Mahindra, 35.000 unit Yodha Pikap, serta 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck dari Tata Motors.

 

Joao menegaskan, impor dalam tahap awal dilakukan untuk memenuhi kebutuhan percepatan Program Kopdes Merah Putih. Namun, skema tersebut telah diikat dengan kewajiban investasi industri di dalam negeri, sehingga berdampak pada penguatan basis produksi dan ekosistem otomotif nasional.

 

Pengadaan kendaraan Kopdes Merah Putih tidak hanya berorientasi pada penyediaan armada operasional, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pembangunan fasilitas manufaktur, jaringan bengkel, serta distribusi suku cadang secara menyeluruh di Indonesia yang tentu akan mendorong transfer teknologi dan membuka lapangan kerja baru. #

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025